Halojember - Selamat datang kapal induk pertama Indonesia. Demikianlah ingar-berbingar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sesaat setelah ITS Giuseppe Garibaldi-551 dari Italia memasuki perairan Indonesia pada Kamis, 17 September 2026. Apakah kehadirannya menandai babak baru sejarah maritim Indonesia?
Pada Jumat, 18 September 2026, kapal berukuran besar memasuki perairan Jakarta. Dua fregat TNI Angkatan Laut, KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321, mengawal ITS Giuseppe Garibaldi melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I di Selat Karimata menuju Tanjung Priok (Jawa Pos, 18/09/2026). Kapal induk yang kini akan menjadi bagian dari kekuatan TNI AL diproyeksikan menyandang nama KRI Sriwijaya.
Untuk pertama kalinya, TNI AL memiliki kapal induk dalam jajaran armadanya. Pemerintah Indonesia menerima kapal itu melalui skema hibah dari Pemerintah Italia yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nilai hibah yang disetujui Komisi I DPR mencapai sekitar 54 juta euro.
Indonesia sesungguhnya bukan bangsa yang baru mengenal laut. Jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, laut telah menjadi ruang perdagangan, pertukaran budaya, migrasi, sekaligus arena perebutan kekuasaan di kepulauan Nusantara.
Laut sebagai Kontestasi
Sejarah Nusantara sejatinya tidak pernah dapat dipisahkan dari laut. Relief kapal yang terpatri di Candi Borobudur, menjadi bukti bahwa masyarakat Jawa telah mengenal teknologi pelayaran. Jaringan perdagangan antarpulau dan hubungan dengan kawasan Asia juga telah berlangsung jauh sebelum munculnya negara Indonesia modern.
Sriwijaya memperkokoh kedigdayaan bangsa ini di lautan. Sejak sekitar abad ke-3 hingga ke-7, kekuatan politik yang berpusat di Sumatera itu berkembang dalam jaringan perdagangan dan pelayaran Asia. Wolters dalam Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya Abad III - VII (2017) menyebut kekuatan Sriwijaya bertumpu pada kemampuan menguasai dan memanfaatkan kawasan strategis di pesisir timur Sumatera serta jalur perdagangan di sekitar Selat Malaka.
Pada periode setelahnya, Majapahit muncul dan menunjukkan bentuk lain dari politik maritim. Pelabuhan pantai utara Jawa seperti Gresik, Surabaya, Tuban dan sejumlah bandar pesisir saling menopang kehidupan ekonomi dan politik Majapahit. Mahapatih Gadjah Mada juga berani mengikrarkan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara tanpa menghiraukan batasan laut.
Sementara, Lapian dalam Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut (2009) mengungkap struktur sosial masyarakat pesisir Sulawesi. Kawasan perairan menjadi ruang hidup tempat berlangsungnya perdagangan, pelayaran, pertukaran ide, gagasan bahkan budaya dan pembentukan relasi sosial. Meski begitu, laut menyimpan sisi lain sebagai arena persaingan yang diperebutkan.
Ketika kekuatan kolonial Eropa memasuki jaringan perdagangan Asia, laut Nusantara perlahan mengalami perubahan tatanan. Masyarakat yang sebelumnya memiliki tradisi panjang dalam pelayaran dan perdagangan maritim terdorong ke posisi yang subordinat. Menandakan pengetahuan maritim dipaksa kerdil di bawah sistem kolonial.
Menjadi Negara Maritim (lagi)
Pada akhirnya, kedatangan KRI Sriwijaya membawa bangsa ini untuk mengingat kembali identitas Indonesia sebagai negara maritim. Meskipun memiliki wilayah laut yang luas, istilah negara maritim tidak terbatas sampai di situ. Lebih jauh, negara maritim berarti mengejawantahkan kemampuan untuk menjadikan laut sebagai ruang hidup dan beraktivitas untuk membangun masa depan bangsa dan negara.
Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa kemampuan itu pernah tumbuh dalam masyarakat kepulauan Nusantara, meskipun kemudian terkungkung dalam kendali kolonial. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia perlu menghidupkan kembali (baca: reaktivasi) pengetahuan maritim yang terpendam itu.
Indonesia perlu menjadikan pengalaman sejarah sebagai pijakan untuk membangun kemampuan maritim yang sesuai dengan kebutuhan kekinian. Alih-alih menjadi negara kepulauan, Indonesia berpotensi menjadi negara maritim yang kembali digdaya.
Sejatinya, membangun kekuatan maritim bukan hanya perkara menghadirkan kapal dan mengaplikasikan teknologi baru. Pembangunan maritim juga tidak semestinya berhenti pada penyusunan kebijakan seperti yang disebut Supandi dalam Fondasi Negara Maritim (2019) yang nampak jauh dari realitas masyarakat pesisir di akar rumput.
Pembangunan maritim seyogianya diarahkan untuk menghidupkan kembali pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola seluruh wilayah kepulauan. Melalui pendidikan maritim yang berkelanjutan, pengetahuan kelautan perlu dilestarikan. Pada akhirnya kemandirian dapat tercipta demi arah pembangunan maritim yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kemandirian Maritim
KRI Sriwijaya menjadi salah satu penanda dari proses menuju kemandirian maritim. Sebagai kapal induk pertama TNI AL, kehadirannya tertulis sebagai tinta emas sejarah maritim Indonesia dan membuka babak baru pembangunan kekuatan laut. Kapal induk ini merupakan modal berharga untuk mendorong pembelajaran, pengembangan teknologi dan inovasi maritim Indonesia.
Bukankah Nusantara pernah melahirkan teknologi pelayaran yang mengagumkan pada zaman dahulu? Tidak sadarkah kita bahwa Pinisi dan Jung Jawa adalah produk dari tradisi panjang pengetahuan masyarakat kepulauan dalam membaca angin, arus laut, musim dan karakter gelombang laut untuk mengembangkan teknologi pelayaran.
Jika masyarakat Indonesia pada masa lalu dapat mengembangkan kapal Pinisi dan Jung Jawa yang masyhur itu, bukan tidak mungkin inovasi anak-anak bangsa hari ini mampu mewujudkan inovasi perkapalan yang jauh lebih masyhur.
Kita dapat membayangkan lahirnya teknologi perkapalan yang dirancang melalui riset, dikembangkan melalui inovasi hingga diproduksi secara mandiri oleh anak negeri. Dari pengetahuan tradisional hingga teknologi modern, dari galangan kapal hingga pusat-pusat riset, semuanya menjadi bagian dari proses menuju kemandirian dan kedigdayaan maritim Indonesia.
Sebab, negara kepulauan yang besar ini tidak cukup menjadi pengguna teknologi yang diproduksi pihak lain. Kemandirian dalam pengetahuan dan teknologi maritim dapat membuat Indonesia menentukan sendiri arah dan masa depan lautnya.
Tugas selanjutnya adalah memastikan kekuatan maritim dapat benar-benar tumbuh melalui pendidikan, riset, industri dan tentunya masyarakat pesisir. Jika cita-cita yang diidam-idamkan itu terwujud, alih-alih menjadi negara maritim, Indonesia akan kembali menjadi penguasa lautan seperti pendahulunya.
*) Penulis adalah Dosen Ilmu Sejarah, Universitas Jember.
Editor : Sidkin