Menimbang Kepekaan Figur Publik, Opini oleh Arya Wijaya Pramodha Wardhana

Sidkin • Dipublikasikan Senin, 28 September 2026 | 07:00 WIB
Arya Wijaya Pramodha Wardhana, Dosen Unair
Arya Wijaya Pramodha Wardhana, Dosen Unair

 

Halojember - Sebuah video pendek berdurasi singkat mendadak ramai diperbincangkan di media sosial beberapa pekan ini. Video itu diunggah oleh seorang aktris nasional yang selama ini dikenal berpendidikan dan kerap dijadikan panutan generasi muda. Isinya sederhana, anjuran menjaga kesehatan mental di tengah tekanan hidup modern. Namun konteks yang melingkupinya membuat pesan itu menuai kritik luas.

Waktunya dianggap tidak tepat. Video tersebut muncul ketika sebagian besar masyarakat Indonesia sedang bergelut dengan tekanan ekonomi dan status kebencanaan daerah yang berat. Sang aktris membagikan kebiasaannya menjauh dari pemberitaan negatif yang mendominasi media, cetak maupun daring. Ia mengajak pengikutnya sesekali berhenti mengikuti liputan krisis, menjauh dari gawai, demi menjaga ketenangan pikiran.

Niatnya barangkali baik. Ajakan semacam itu sejalan dengan gagasan kesadaran penuh atau mindfulness yang belakangan populer di kalangan menengah kota. Toh, publik menilai anjuran itu abai terhadap kenyataan yang dihadapi kelompok rentan. Menjauh dari kabar buruk, bagi sebagian orang, adalah kemewahan yang tidak semua orang mampu melakukannya.

Istilah tone deaf lantas beredar luas, dipakai untuk menyebut ketidakmampuan seseorang membaca dan berempati terhadap penderitaan yang sedang dialami orang lain. Fenomena ini kerap menimpa figur publik yang lama berada dalam kenyamanan ekonomi. Pengalaman pribadi yang nyaman, tanpa disadari, kemudian ditawarkan sebagai solusi umum kepada kelompok dengan kondisi yang jauh berbeda.

Bagi pekerja harian yang penghasilannya bergantung pada situasi ekonomi hari itu, kabar buruk soal kebijakan publik bukan sekadar gangguan pikiran. Kabar itu menentukan apakah dapur tetap mengepul esok hari. Anjuran untuk memejamkan mata dari krisis, bagi kelompok ini, terasa seperti nasihat dari dunia yang berbeda.

Kemarahan publik pun menjadi meluas, bukan semata karena isi video, melainkan karena harapan yang dikecewakan. Figur publik yang selama ini diandalkan untuk turut menyuarakan keadilan justru dianggap memilih diam dengan bungkus ketenangan jiwa. Modal sosial dan popularitas yang dimiliki sang aktris membuat publik menuntut lebih dari sekadar nasihat personal.

Akar persoalannya sejatinya terletak pada bias sudut pandang. Sang aktris memandang dunia melalui kacamata kelas sosialnya sendiri. Bagi kalangan berkecukupan, berita buruk mungkin sebatas kebisingan yang mengusik rutinitas harian. Bagi mayoritas masyarakat, berita itu adalah persoalan yang menentukan kelangsungan hidup.

Pertanyaan yang kemudian muncul di ruang publik adalah soal legitimasi. Siapa yang berhak memberi nasihat tentang cara menghadapi krisis kehidupan nyata. Sebagian orang menilai nasihat semacam itu semestinya datang dari mereka yang benar-benar mengalami kepahitan itu sendiri, bukan dari mereka yang mengamatinya dari jarak jauh nan aman.

Kendati demikian, kegelisahan yang melatari video tersebut tidak sepenuhnya keliru. Masyarakat modern memang terus menghadapi banjir informasi yang mengalir tanpa henti (information flood), sebagian besar berisi kabar buruk yang datang bersamaan dari berbagai kanal. Sejak akhir dekade 1980-an, arsitek informasi Richard Saul Wurman sudah memperingatkan kondisi yang ia sebut information anxiety, kegelisahan yang muncul ketika jarak antara apa yang kita ketahui dan apa yang kita rasa perlu kita ketahui semakin melebar oleh derasnya arus data.

Menyeleksi asupan informasi demi menjaga kesehatan jiwa, dalam batas tertentu, adalah langkah yang wajar. Persoalannya muncul ketika penyaringan itu ditawarkan sebagai solusi tunggal. Nasihat yang lahir dari kenyamanan mudah terdengar tidak berpijak pada kenyataan orang banyak.

Peristiwa ini semestinya menjadi pengingat bahwa kepekaan sosial tidak bisa berhenti pada niat baik semata. Niat baik yang tidak diimbangi kesadaran kelas hanya akan melahirkan pesan yang terdengar tulus di telinga sendiri, tetapi asing di telinga orang lain. Figur publik yang menikmati privilese memiliki tanggung jawab moral tambahan ketika berbicara kepada audiens yang beragam, sebab suara mereka menjangkau lebih jauh dan didengar lebih serius dibanding suara kebanyakan orang. Kemampuan menjauh dari arus krisis adalah privilese, dan privilese itu menuntut kewaspadaan ekstra ketika hendak dibagikan kepada publik yang kondisinya jauh berbeda. Algoritma media sosial pun memperbesar setiap ucapan, baik yang bijak maupun yang keliru, sehingga jarak antara niat dan dampak menjadi semakin sulit dikendalikan begitu sebuah pesan dilepas ke ruang publik.

Di akhir kata, kejadian ini menjadi sebuah cerminan yang menyingkap jarak yang masih lebar antara dunia selebritas dan kehidupan kelas pekerja, jarak yang selama ini sering tertutup oleh sorotan panggung dan citra yang serba rapi. Namun perkara ini juga sepatutnya menjadi cermin bagi publik sendiri, sebab kemarahan yang berlebihan dan penghakiman yang terburu buru tanpa ruang dialog hanya akan mengulang pola yang sama, mempersempit kesalahan menjadi tontonan, alih-alih mendorong perbaikan.

Literasi media yang sehat semestinya berjalan dua arah, figur publik belajar membaca denyut sosial di sekitarnya, sementara publik belajar memilah kritik yang membangun dari sekadar kegaduhan sesaat. Pada titik itulah nilai kemanusiaan sesungguhnya diuji, bukan pada siapa yang paling nyaring bersuara di jagat maya, melainkan pada keberanian semua pihak untuk saling memahami di tengah derasnya informasi, dan pada kesediaan untuk menghadapi kesulitan bersama, bukan sekadar berlomba menghindarinya.

 

*) Penulis adalah Dosen Departemen Informasi dan Perpustakaan, Universitas Airlangga.

Editor : Sidkin
Literasi media video figur politik artis