Halo Jember – Polemik mengenai pengadaan kendaraan operasional untuk satuan pendidikan di bawah naungan pemerintah akhirnya mendapat kejelasan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan pernyataan resmi terkait nasib sepeda motor untuk para Kepala Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG).
Dadan menegaskan bahwa hingga saat ini, sepeda motor yang telah dianggarkan sejak tahun 2025 tersebut memang belum dibagikan secara resmi.
Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di kalangan tenaga kependidikan dan masyarakat luas belakangan ini.
Menurut Dadan, pengadaan kendaraan ini merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun lalu yang bertujuan menunjang mobilitas operasional.
Namun, ada beberapa prosedur administratif dan teknis yang menyebabkan proses distribusi kendaraan tersebut belum bisa dilaksanakan segera.
Kepala BGN memastikan bahwa seluruh unit kendaraan saat ini masih dalam proses penataan dan pendataan sebelum sampai ke tangan penerima.
"Sepeda motor untuk Kepala SPPG memang belum dibagikan secara resmi kepada para pemegang amanah tersebut," ungkap Dadan menjelaskan situasi terkini.
Ia juga meminta semua pihak untuk bersabar karena proses distribusi ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai aturan negara.
Keberadaan motor dinas ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat koordinasi program makan bergizi gratis di berbagai wilayah pelosok.
Dengan mobilitas yang tinggi, para Kepala SPPG diharapkan bisa memantau distribusi logistik makanan dengan jauh lebih efektif dan cepat.
Dadan menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya mempercepat birokrasi agar kendaraan tersebut bisa segera digunakan untuk bekerja di lapangan.
Pemerintah berkomitmen agar setiap fasilitas yang dibiayai negara harus benar-benar siap pakai sebelum diserahterimakan kepada pejabat terkait.
Langkah ini juga diambil untuk menghindari adanya kesalahan prosedur dalam serah terima aset negara yang nilainya cukup besar tersebut.
Kini, para Kepala SPPG di berbagai daerah masih menanti kepastian kapan unit motor dinas tersebut akan mulai terparkir di kantor mereka.