HALOJEMBER, 14 Mei 2026 – Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia) dikabarkan telah melayangkan surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Surat ini menjadi sorotan karena mengungkap kepanikan dan keluhan serius para investor China yang mulai "gerah" dengan arah kebijakan bisnis dan regulasi di Indonesia.
Dalam surat yang beredar, investor China menyoroti berbagai regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, hingga beban biaya yang dinilai mencekik kelangsungan operasional smelter dan tambang nikel mereka di Indonesia.
Isi Surat Kadin China ke Prabowo:
Berdasarkan surat tersebut, ada enam isu utama yang disampaikan kepada Presiden Prabowo:
1. Kenaikan Pajak dan Royalti Mineral: Investor mengeluhkan kenaikan berbagai pajak, royalti sumber daya mineral yang bertubi-tubi, serta pemeriksaan pajak yang semakin intensif dengan ancaman denda bernilai puluhan juta dolar AS.
2. Pengetatan Aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE): Rencana kewajiban menempatkan 50% devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank BUMN Indonesia selama minimal satu tahun dinilai mengganggu likuiditas operasional perusahaan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tinjau Sentra Pertanian Modern, Kuatkan Pangan Dengan Terobosan Teknologi
3. Pemangkasan Kuota Bijih Nikel (RKAB): Protes keras terhadap pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal 2026—disebut mencapai lebih dari 70% atau 30 juta ton—yang dianggap mengganggu stabilitas industri smelter.
4. Lonjakan Biaya Akibat Formula HPM Baru: Perubahan formula Harga Patokan Mineral (HPM) oleh Kementerian ESDM yang memasukkan komponen kobalt, besi, dan mineral lainnya dinilai memicu lonjakan biaya bijih nikel hingga 200%.
5. Penegakan Hukum Berlebihan & Oknum: Surat tersebut secara blak-blakan menyoroti adanya dugaan praktik penegakan hukum yang berlebihan, intervensi, hingga korupsi dan pemerasan oleh oknum otoritas tertentu.
6. Isu Izin dan Visa: Pengusaha mengeluhkan kerumitan visa kerja bagi tenaga teknis/manajerial yang menghambat mobilitas, serta terhentinya beberapa proyek besar karena masalah birokrasi dan lingkungan.
Dampak dan Ancaman Investasi
Dalam suratnya, Kadin China menilai kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko operasional, tetapi juga merusak kepercayaan investor global terhadap sektor nikel Indonesia, yang merupakan salah satu pusat investasi terbesar dari Tiongkok. Mereka meminta Presiden Prabowo melakukan intervensi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan stabil.
Baca Juga: 7 Hari Giat Presiden Prabowo di Kancah Internasional dan Humanisme Dalam Kepemimpinan
RESPON PEMERINTAH
Menanggapi surat ini, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menganggap hal tersebut sebagai masukan positif dan wajar dalam sebuah hubungan investasi.
BKPM mengeklaim akan membuka ruang dialog untuk memastikan iklim investasi tetap kompetitif.
Sementara, Kementerian Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) menyatakan akan menampung masukan tersebut melalui Satgas Debottlenecking untuk mengurai hambatan usaha.
Baca Juga: Presiden Prabowo Targetkan Bangunan KDMP Selesai Juni dan Rekrutment Manager KDMP Terus Bergulir
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: Purbaya menegaskan bahwa kepentingan nasional adalah prioritas utama.
Menanggapi kekhawatiran aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA, ia menyebut kebijakan tersebut dirancang fleksibel dengan pengecualian bagi perusahaan yang tidak meminjam uang di Indonesia.
Terkait royalti mineral dan pajak, ia menyatakan aturan tersebut masih berupa rencana.
Ia juga menambahkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia-China berjalan dua arah tanpa masalah serius, dan berjanji akan memberikan peringatan jika ada tindakan penegakan hukum yang tidak masuk akal dari otoritas terkait.
Baca Juga: Presiden Prabowo Targetkan Bangunan KDMP Selesai Juni dan Rekrutment Manager KDMP Terus Bergulir
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia:
Bahlil mengonfirmasi telah berkomunikasi langsung dengan Duta Besar China untuk menanggapi situasi tersebut.
Ia juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan keluhan terkait skema baru royalti mineral dan biaya Harga Patokan Mineral (HPM) nikel dapat diredam atau ditunda guna menjaga stabilitas industri smelter.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / BKPM (Todotua Pasaribu):
Pemerintah menilai keluhan Kadin China sebagai masukan yang wajar dan positif dalam dinamika investasi global.
BKPM memastikan pemerintah akan membuka ruang dialog dan mengaktifkan mekanisme komunikasi pemerintah-bisnis untuk menenangkan investor.
Ini sekaligus mengurai sumbatan (debottlenecking) perizinan regulasi.
Presiden Prabowo Subianto (Terkait Satgas PKH):
Meski tidak merespons isi surat secara spesifik, Presiden Prabowo menegaskan posisi tegasnya membela langkah Satgas Penegakan Hukum (PkH).
Ia menyatakan bahwa "bandit perampok memang tidak suka kalian", sebagai sinyal kuat bahwa penegakan hukum yang menyasar praktik ilegal di sektor pertambangan dan kehutanan akan tetap berjalan tegas demi kedaulatan ekonomi.
Editor : Hariri HJ