Halo Jember - Sebuah peringatan keras ditiupkan dari lantai pusat pemerintahan Kabupaten Jember. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Achmad Imam Fauzi, secara mengejutkan melontarkan istilah yang tak lazim di telinga birokrat lokal: deep state atau negara bayangan.
Fauzi menegaskan bahwa musuh utama dari visi pembangunan saat ini adalah perlambatan. Ia mensinyalir adanya kekuatan-kekuatan tak terlihat di dalam birokrasi yang sengaja mengerem laju program pemerintah, atau yang ia sebut sebagai fenomena deep state.
"Akselerasi itu percepatan, percepatan itu kecepatan. Siapa yang tidak mempercepat, jadi deep state karena memperlambat, nanti kita bereskan," kata Fauzi, ditemui seusai dilantik sebagai Pj Sekda oleh Bupati Gus Fawait, (12/5).
Menurutnya, akselerasi bukan sekadar jargon, tetapi kewajiban mutlak dalam mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia tidak menutup mata bahwa selama ini ada aspek kapasitas SDM dan kendala sistemik yang dijadikan alasan untuk memperlambat kinerja.
Langkah konkret yang akan diambil adalah melakukan audit menyeluruh terhadap performa birokrasi. Fauzi menyatakan akan menyisir ulang rapport capaian Bupati di RPJMD untuk disinkronkan ke dalam perencanaan APBD 2027 serta Perubahan APBD (PAPBD) 2026.
"Musuh percepatan itu adalah perlambatan. Perlambatan itu biasanya aspek kapasitas, SDM, dan sebagainya. Nanti kita lihat semuanya, kita bereskan semuanya," katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal bersih-bersih besar-besaran bagi pejabat atau oknum yang dianggap tidak mampu mengimbangi ritme kerja cepat pemerintah daerah. Pesan Fauzi sangat jelas:
tidak ada ruang bagi negara bayangan yang mencoba bermain di balik layar untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. "Jadi, no ways deep state," imbuh kepala Bapenda Jember itu.
Persoalan deep state ini juga sempat disinggung Bupati Jember Muhammad Fawait.
Saat melantik ASN baru di Pendapa Wahyawibawagraha, (27/4) ia menyinggung fenomena deep state atau negara bayangan yang berpotensi menghambat akselerasi pembangunan di Jember.
"Pak Prabowo selalu mengingatkan kami, hati-hati deep state. Ini adalah kondisi birokrasi. Mudah-mudahan tidak ada di Jember. Karena, deep state ini ingin menghalangi, baik sengaja maupun tidak sengaja, terhadap tujuan kebijakan dari pemimpin yang dipilih secara demokratis," katanya, di hadapan para ASN.
Menurutnya, penghambatan tersebut tidak selalu dilakukan secara frontal.
Deep state dalam birokrasi bisa bermanifestasi dalam bentuk tindakan memperlambat prosedur, sabotase kebijakan secara halus, hingga sikap tidak loyal yang merugikan kepentingan publik.
Ia menyatakan tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika menemukan indikasi pembangkangan birokrasi di masa kepemimpinannya.
"Kalau di era saya, jangan ada yang kelihatan deep state, apalagi secara terang-terangan. Pasti akan kami tindak," pungkasnya. (mau/dwi/yul)
Editor : Yulio Faruq Akhmadi