JEMBER, Halojember – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Kabupaten Jember, Jawa Timur dipastikan berlangsung dengan pengawasan ketat.
Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan tidak boleh ada lagi praktik jalur titipan dalam penerimaan siswa baru maupun pungutan liar yang membebani orang tua.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait saat kegiatan Pro Guse di SMP Negeri 1 Jember, Jumat sore (17/7/2026).
Menurutnya, seluruh sekolah negeri harus menjalankan aturan secara transparan karena pendidikan merupakan hak setiap warga tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun kedekatan dengan pihak tertentu.
"Saya ingin memastikan bahwa tidak boleh ada praktik titip-menitip dalam penerimaan siswa baru, baik tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya," tegas Fawait.
Ia menilai sekolah negeri dibangun menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat. Karena itu, seluruh warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang adil tanpa perlakuan istimewa ataupun diskriminasi.
Selain menyoroti jalur titipan, Fawait juga mengingatkan seluruh kepala sekolah dan komite sekolah agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan (Dispendik).
Ia meminta tidak ada lagi pungutan di luar aturan maupun kesepakatan resmi yang berpotensi memberatkan orang tua.
"Selain itu, tidak boleh ada pungutan di luar aturan yang telah disepakati bersama. Jangan sampai masyarakat, terutama keluarga yang kurang mampu, justru terbebani ketika menyekolahkan anaknya di sekolah negeri," ujarnya.
Melalui pengawasan selama masa MPLS, seluruh peserta didik baru dapat menjalani proses pengenalan lingkungan sekolah dengan nyaman.
Langkah itu juga menjadi upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan, bersih, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak di Jember.*
Editor : Sidkin