Halo Jember - Praktik manipulasi Data Pokok Pendidikan atau Dapodik, demi mengejar nilai akreditasi kembali menjadi sorotan tajam pemerintah daerah.
Tindakan manipulatif pihak sekolah yang memoles kondisi fasilitas agar terlihat ideal di atas kertas—padahal realitas di lapangan rusak parah—kini dinilai menjadi blunder fatal yang merugikan semua pihak: sekolah, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas.
Bupati Jember Muhammad Fawait menilai, budaya manipulasi Dapodik yang telah mengakar ini harus segera disudahi. Ia tidak ingin sekolah membuat data "asal bapak senang" dalam mengisi Dapodik.
"Kepada sekolah-sekolah lewat Dinas Pendidikan, saya minta tolong Dapodiknya apa adanya," katanya, memberi seruan, saat siaran langsung acara Guse Menjawab, Minggu (20/9).
Keinginan sekolah meraih status akreditasi tinggi acap kali menuntut syarat ketersediaan fasilitas yang lengkap. Demi memenuhi standar tersebut, tak sedikit pengelola sekolah yang nekat nekat mendandani data.
Perpustakaan hingga laboratorium komputer yang sejatinya tak dimiliki, mendadak ada di Dapodik. Barang-barang pinjaman disulap seolah menjadi aset tetap sekolah hanya demi lolos verifikasi tim penilai akreditasi.
Baca Juga: Program CSR Berpotensi Bantu Sokong Program Pemerintah, Gus Fawait Optimalisasi CSR Swasta di Jember
Namun, syarat administrasi yang dipoles itu berujung jebakan. Ketika bantuan perbaikan fasilitas fisik atau pengadaan sarana dari pemerintah pusat hendak diturunkan, data Dapodik yang terlanjur bagus justru menutup pintu bantuan tersebut.
Alhasil, gedung-gedung sekolah yang sejatinya lapuk dan terancam ambruk batal tersentuh program revitalisasi.
"Jangan sampai karena kebutuhan akreditasi, enggak punya perpus diada-adakan punya perpus. Pas akreditasi ada, pas setelah akreditasi gak ada, atau sekolah yang gak punya lab komputer mengada-ngadakan lab komputer, padahal komputernya pinjam," sindirnya, keras.
Gus Fawait mengungkap data mencengangkan mengenai potret buram fasilitas pendidikan di wilayahnya. Sejak awal ia menjabat, ada sekitar 1.531 gedung rusak berat. Karena itu sepanjang tahun 2025 hingga 2026 ini, ia mengakui urusan pembangunan fisik sekolah menjadi fokus utamanya.
Ia juga menilai, pelaporan data yang jujur dan objektif di Dapodik sangat krusial karena sistem tersebut terhubung langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar.
Data jujur dari sekolah menjadi pijakan utama Pemkab Jember untuk memperjuangkan anggaran revitalisasi ke pemerintah pusat. Tahun ini, dari total 258 sekolah yang direvitalisasi, 121 sekolah negeri dan 137 sekolah swasta.
"Kami sampaikan kepada sekolah-sekolah lewat Dinas Pendidikan, tolong Dapodiknya apa adanya, itu semuanya kita sampaikan, fisiknya. Karena itu terhubung dengan Kementerian Pendidikan Dasar," imbuh dia. (mau)
Editor : Yulio Faruq Akhmadi