JAKARTA, Halo Jember - Pemerintah daerah mendesak Kementerian Sosial mempercepat penambahan kuota penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah ini diambil setelah data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos mencatat kuota bansos di Jember masih belum optimal, dengan celah kosong (under quota) mencapai 9.815 penerima manfaat per Agustus 2026.
Kepala Dinas Sosial dan PPPA Jember, Lingga Diputra, menegaskan Pemkab menargetkan pengisian kuota tersebut bisa segera menembus batas minimal 80 persen.
Tak ingin sekadar bertahap, Jember meminta eksekusi dilakukan serentak.
“Kami mendorong penambahan kuota ini dituntaskan sekaligus, meski pelaksanaannya tetap mengikuti alokasi bersama daerah lain,” kata Lingga, usai mendatangi Kemensos, bersama Kadiskominfo Jember, Ahkmad Helmi Lukman, di Jakarta, Rabu, (23/9).
Selain perburuan kuota bansos, Pemkab Jember memacu pemenuhan alokasi alat bantu disabilitas. Dari 49 usulan yang diajukan, baru 20 bantuan—seperti tangan dan kaki palsu—yang masuk daftar prioritas nasional.
Sementara itu, 29 usulan sisanya tertahan akibat masalah kelengkapan data administrasi yang kini tengah dipacu pemutakhirannya.
Upaya ini turut mendorong kebutuhan alat bantu berteknologi tinggi untuk atlet disabilitas internasional asal Jember.
Lantaran kaki palsu khusus berbahan karbon terbentur anggaran dan spesifikasi tinggi, Kemensos merekomendasikan Pemkab Jember untuk turut menggalang dukungan lintas instansi ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Terpisah, Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan bahwa pemkab akan terus memutakhirkan data kemiskinan guna memastikan program Bansos dan perlindungan masyarakat tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—yang memadukan Regsosek BPS, DTKS Kemensos, dan P3KE—menjadi satu-satunya acuan pemerintah.
Pemutakhiran data secara faktual, kata dia, merupakan kewajiban daerah sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
"Kami akan terus melakukan pemutakhiran data, sebagaimana sebelumnya telah dilakukan oleh ASN dan mahasiswa pada DTSEN Desil 1 dan Desil 2, serta mengoptimalkan potensi SDM di wilayah yang dikelola oleh OPD terkait," katanya, saat kesempatan Rapat Paripurna PAPBD 2026, di DPRD Jember, 7 September lalu. (mau/nur)
Editor : Yulio Faruq Akhmadi