JEMBER, Halojember - Polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jember mendapat respons tegas dari DPC PDI Perjuangan.
Partai berlambang banteng itu melarang seluruh kader terlibat dalam aktivitas bisnis maupun pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, menegaskan larangan tersebut merupakan instruksi langsung dari DPP yang wajib dipatuhi seluruh struktur partai.
Menurutnya, kader tetap diperbolehkan menerima manfaat program, tetapi tidak boleh mengambil keuntungan dari pelaksanaannya.
“Sebagai kader dan struktur partai, kami tunduk pada instruksi DPP. Yang dilarang itu bukan menerima programnya, tetapi jangan sampai ada kader yang memanfaatkan dan mengambil untung dari MBG,” ujarnya.
Ia menyebut sikap tegas itu diambil agar program MBG benar-benar berpihak kepada masyarakat sasaran, yakni siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Widarto menilai program sosial tidak boleh tercampur kepentingan pribadi atau bisnis kader partai.
Apalagi, program tersebut tengah mendapat sorotan publik terkait kualitas layanan di lapangan.
Widarto mengungkapkan muncul berbagai keluhan wali murid, terutama selama Ramadan.
Keluhan itu seperti porsi makanan yang tidak sesuai hingga kualitas gizi menu yang disajikan tidak layak.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi bersama, bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
“Di tengah banyaknya protes soal porsi dan kualitas, jangan sampai ada kader PDI Perjuangan yang justru terlibat mencari keuntungan di dalamnya,” tegasnya.
Ia memastikan hingga kini tidak ada pengurus DPC, PAC maupun anggota Fraksi PDI Perjuangan Jember yang mengelola dapur MBG.
Meski begitu, pengawasan internal tetap diperketat agar instruksi partai berjalan konsisten.*
Editor : Sidkin