JEMBER, Halojember – Rencana Pemkab Jember mengajukan pinjaman daerah senilai Rp 786,57 miliar dalam Rancangan APBD 2027 sempat memicu perdebatan panjang dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (31/7). Meski demikian, DPRD menegaskan opsi pinjaman itu bukan untuk belanja yang tidak produktif, melainkan untuk mempercepat pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam postur Rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp 4,5 triliun, sementara kebutuhan belanja mencapai Rp 5,5 triliun. Defisit sekitar Rp986 miliar direncanakan ditutup melalui SiLPA 2026 sebesar Rp 200 miliar dan pinjaman daerah Rp 786,57 miliar kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Anggota Banggar DPRD Jember dari Fraksi Gerindra, Ardi Pujo Prabowo, mengatakan dinamika dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan hal yang wajar. Menurutnya, pembahasan berlangsung cukup alot karena DPRD ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
"Di dalam rapat memang terjadi dinamika karena itu salah satu fungsi kami di Banggar. Kami berdiskusi matang dan cukup lama karena ingin memastikan APBD ini betul-betul pro-rakyat. Kalau utang ini lebih banyak mudaratnya, tentu kami tidak akan setuju. Tetapi yang kami lihat, peminjaman ini diperuntukkan bagi hal-hal yang membawa manfaat besar bagi masyarakat," ujarnya, Sabtu (1/8).
Ardi menjelaskan, keterbatasan kemampuan fiskal membuat percepatan pembangunan sulit dilakukan apabila hanya mengandalkan anggaran rutin daerah. Karena itu, skema pinjaman diproyeksikan membiayai sejumlah sektor prioritas yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Salah satu alokasi terbesar diarahkan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur. Berdasarkan data yang diterima Banggar, sekitar 527 kilometer jalan di Kabupaten Jember masih mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Menurut Ardi, pembangunan tidak hanya menyasar jalan raya, tetapi juga Jalan Usaha Tani (JUT), jaringan irigasi, hingga saluran drainase yang menjadi penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
"Infrastruktur itu bukan hanya soal jalan. Kalau perbaikan bisa menjangkau hingga pelosok desa, multiplier effect-nya akan besar. Distribusi hasil pertanian menjadi lancar dan roda ekonomi masyarakat ikut bergerak," katanya.
Selain infrastruktur, sebagian dana pinjaman juga direncanakan untuk memperluas pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Langkah itu sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait maraknya aksi kriminalitas di kawasan minim penerangan.
"Belakangan ini sering terjadi pembegalan maupun pencurian di lokasi yang gelap. Penambahan PJU ini benar-benar untuk meningkatkan keamanan masyarakat ketika beraktivitas pada malam hari," imbuhnya.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Ardi menilai keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) justru memunculkan tantangan baru karena meningkatnya jumlah pasien membuat ruang rawat di rumah sakit maupun puskesmas kerap penuh.
"Program UHC sangat dirasakan manfaatnya masyarakat. Namun dampaknya, lonjakan pasien luar biasa. Pinjaman ini salah satunya untuk membangun ruangan yang lebih layak sehingga tidak ada lagi pasien yang harus menunggu di lobi ataupun area parkir rumah sakit," jelasnya.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait beban utang bagi pemerintahan berikutnya, Ardi memastikan skema pembayaran telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pinjaman akan dilunasi sebelum masa jabatan Bupati Jember saat ini berakhir sehingga tidak menjadi beban kepala daerah selanjutnya.
"Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami pastikan proses pelunasannya selesai sebelum masa jabatan bupati saat ini berakhir. Jadi tidak menjadi tanggungan pemerintahan berikutnya," tegasnya.
Editor : Sidkin