Edufun Fact Ekonomi dan Bisnis Fashion Halotech Health Hukum dan Kriminal Info Loker Infotainment Jtizen Lifestyle Movie Musik News Opini Otomotif Pemerintahan Plesir & Kuliner Politik Puisi Seni & Budaya Sport Suwar Suwir

Dewan Gagal Korek Keterangan PT KAI, Mangkir dari Panggilan Dewan RDP Lanjutan Eksekusi Tanah

Alvioniza • Kamis, 25 Juli 2024 | 21:09 WIB
JADWALKAN RAPAT SUSULAN: Gedung DPRD seusai didatangi warga. Berselang dua hari, pada Rabu (24/7) kemarin, giliran PT KAI Daop 9 Jember dipanggil. Namun, pihak KAI tidak datang. MAULANA/RADAR JEMBER
JADWALKAN RAPAT SUSULAN: Gedung DPRD seusai didatangi warga. Berselang dua hari, pada Rabu (24/7) kemarin, giliran PT KAI Daop 9 Jember dipanggil. Namun, pihak KAI tidak datang. MAULANA/RADAR JEMBER

"Kami menerima surat konfirmasi isinya aneh, meminta reschedule RDP. Jadi, kami akan rapatkan di internal dulu, untuk nanti akan disikapi seperti apa."

TABRONI
Ketua Komisi A DPRD Jember

HALOJEMBER.COM - Konflik warga di Jalan Mawar Gang XIII dan XV, Lingkungan Tegalrejo, Kelurahan Jember Lor, Patrang, Jember, dengan pihak PT KAI Daop 9 Jember tampaknya masih pelik. Upaya mendudukkan perkara tersebut juga sepertinya buntu.

Itu diketahui, DPRD Jember menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak PT KAI, Polres Jember, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, di Komisi A DPRD Jember, pada Rabu (24/7) kemarin. RDP itu merupakan kelanjutan dari RDP Komisi A bersama warga, dua hari sebelumnya (22/7).

Dewan ingin mengorek mengenai keabsahan dokumen yang menegaskan untuk dilakukan eksekusi tersebut dan surat-surat dari institusi terkait seperti BPN. Termasuk soal keterlibatan aparat dalam proses eksekusi yang berlangsung ricuh di lokasi, saat itu (19/7).

BACA JUGA: Mahasiswa KKN UINSA Surabaya Tenggelam di Pantai Jember. Liburan yang Berakhir Duka.

Kabag Ops Polres Jember AKP Istono membantah keberpihakan polisi dalam pengosongan lahan yang ditempati warga saat itu. Menurut dia, polisi hanya sebatas melakukan tugas pendampingan dan tidak sedikit pun memihak.

"(Kalau polisi dianggap memihak, Red) itu hanya asumsi, anggapan. Kami tidak berpihak. Kami hanya melaksanakan tugas pendampingan," katanya saat ditemui seusai RDP.

Istono menyebut, pendampingan yang dimaksud itu tidak bisa dimaknai sebagai bentuk keberpihakan. Namun, sudah menjadi tugas dan tupoksi kepolisian, sebagai institusi penegak hukum, memastikan eksekutor dan orang yang dieksekusi dalam posisi aman.

BACA JUGA: Mahasiwa Unej Ciptakan Inovasi Meda Pembelajaran Online Collaboraion 'Onlic', Belajar jadi Lebih Mudah dan Menyenangkan

"Yang menertibkan itu semuanya pure dari petugas PT KAI. Kami hanya pengamanan saja. Jika ada pihak-pihak yang berbuat anarkis, kami baru bertindak. Jadi, kami hanya mendampingi. Kami pasif saja kemarin itu, tidak aktif," katanya.

Istono juga mengaku sempat menyarankan agar melibatkan petugas yang mudah dideteksi dengan berseragam.

Hal itu mengantisipasi saat proses eksekusi agar tidak ada barang-barang warga yang dijarah atau hilang, sebagaimana yang sempat disesalkan warga, kemarin.

BACA JUGA: PKB Usung Gus Fawait, Ingin Jebolan NU Jadi Kontestan Pilkada Jember

"Pihak PT memang meminta pendampingan. Alangkah salahnya kalau minta tolong kepada orang yang tidak bertanggung jawab, itu akan lebih salah lagi. Jadi, semata-mata itu saja," imbuh mantan kapolsek Kalisat itu.

Dalam upaya mengurai benang kusut permasalahan, pihak KAI justru mangkir dari panggilan dewan, saat itu. Pimpinan Komisi A merasa kecewa lantaran tidak ada satu pun utusan PT KAI yang hadir.

"Mengapa tidak hadir? Apa ini bisa disebut sebagai meremehkan institusi dewan? Atau mungkin penghinaan kepada DPRD?" gerutu Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember. 
Menurut Tabroni, konfirmasi ketidakhadiran PT KAI baru diterima Sekretariat Dewan setelah dua jam RDP buyar.

"Setelah RDP selesai, kami menerima surat konfirmasi. Isinya aneh, meminta reschedule RDP pada minggu keempat Agustus mendatang. Bisa-bisanya seperti itu, ini aneh," ketusnya.

Tabroni mencurigai, di balik ketidakhadiran memenuhi panggilan RDP lantaran ada yang sengaja membocorkan informasi bahwa akan ada pergantian anggota DPRD pada pertengahan Agustus mendatang.

Photo
Photo

Kecurigaan itu cukup beralasan. Mengingat, pascapelantikan, alat kelengkapan dewan tak seketika terbentuk, termasuk komisi.

Sehingga kecenderungan ingin mengulur-ulur upaya dewan mengawal kasus tersebut begitu terlihat.

"Komisi paling cepat terbentuk sekitar 1 bulan. Ini juga kami sayangkan, seperti ada yang membocorkan mengenai celah transisi keanggotaan dewan ini. Apalagi meminta jadwal sendiri, pada minggu keempat Agustus," sesalnya.

Kendati begitu, Komisi A disebutnya masih ingin mengawal kasus tersebut, sebelum ada pelantikan anggota dewan yang baru nanti.

Dengan opsi pemanggilan ulang, inspeksi ke lapangan, atau mendatangi langsung ke PT KAI Daop 9 Jember.

"Kami akan rapatkan di internal dulu, untuk nanti akan disikapi seperti apa," tukas legislator PDIP itu. (mau/c2/fid)

Editor : Halo Jember
#kai #jember #rdp #sengketa tanah