HALOJEMBER.COM - Tingginya angka perceraian suatu daerah selaras dengan banyaknya jumlah pekerja migran Indonesia (PMI).
Hal itu merupakan satu permasalahan yang muncul, karena ada keterpisahan jarak dan waktu yang begitu lama antara suami dengan istri.
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) RI Priyadi Santoso menyampaikan, pemberdayaan ekonomi PMI atau mantan PMI seharusnya turut diperhatikan.
Sebab, kebanyakan PMI mengirimkan gajinya kepada keluarga di tanah air dan hanya dipakai untuk kepentingan konsumtif.
“Nah, ini yang harus kami latih dan bina. Bagaimana misalnya untuk kepentingan ekonomi produktif, mereka diberdayakan,” terangnya.
Skill pengelolaan uang jangka panjang, tambahnya, perlu diberikan. Salah satunya untuk mencegah keberangkatan PMI yang kedua kalinya.
Sehingga, setelah kontrak kerja mereka habis, tidak memilih kembali bekerja ke luar negeri. Melainkan bekerja di tanah air dengan mengembangkan usaha.
Permasalahan lainnya, kata dia, pengasuhan anak yang ditinggal bekerja. Jika PMI tersebut adalah orang tua tunggal, maka anaknya akan dititipkan ke nenek/kakek ataupun kerabat lainnya.
Bila demikian, maka pemahaman pengasuhan anak harus diberikan. “Pengasuhan tidak hanya urusan sekolah,” ulas Priyadi.
Masalah utama selanjutnya yang sering terjadi, kata dia, adalah soal hubungan suami istri. Ada kemungkinan perselingkuhan bahkan perceraian yang dihadapi.
“Makanya di kabupaten pengirim PMI cukup tinggi, biasanya tingkat perceraiannya juga tinggi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, sebelum memutuskan berangkat kerja ke luar negeri, alangkah baiknya PMI memikirkan tiga hal tersebut.
Tentang tata kelola keuangan, pengasuhan dan tumbuh kembang anak, hingga konsekuensi hubungan jarak jauh antara suami dengan istri. (sil/c2/dwi)
Editor : Halo Jember