HALOJEMBER - Anggota DPRD Jember menyatakan kekecewaannya kepada Bupati Jember Hendy Siswanto atas penolakannya menutup pasar hewan sementara. Padahal cara tersebut sebagai langkah menghentikan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi.
Setelah dewan mendorong penutupan pasar hewan, Hendy kemudian menyampaikan pernyataan penolakannya. Menurut Hendy, langkah tersebut belum urgent jika dibandingkan penularannya pada 2022 lalu.
Apalagi perbandingan antara jumlah sapi di Jember dengan yang sakit jumlahnya cukup jauh. “Sapi sekitar 275 ribu ekor, sementara yang sakit sekitar 2.000-an ekor,” kata Hendy.
Penutupan pasar hewan, kata bupati, hanya akan meninggalkan citra negatif dari bagi Jember. Sebab, berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama para peternak sapi.
Ada kekhawatiran bahwa nantinya akan membuat harga sapi di Jember anjlok. Sehingga, pencegahan dengan vaksinasi dan penyemprotan desinfektan lebih disarankan.
Pernyataan tersebut direspons oleh Anggota Komisi B DPRD Jember Agus Khoironi. Dia mengaku kecewa, lantaran kasus PMK semakin merebak.
“Satu-satunya untuk memutus peredaran PMK adalah penutupan pasar hewan. Supaya PMK tidak menyebar ke seluruh Jember, harapan kami itu kan lockdown di tiap-tiap pasar hewan,” tuturnya, Sabtu (25/1).
Meski jumlah sapi yang dilaporkan sakit tidak sebanyak pada 2022, namun menurutnya angkanya cukup tinggi di Jawa Timur. Dia menilai Pemkab Jember tidak berani mengambil langkah.
Baca Juga: Tidak Perlu Khawatir Daging Sapi PMK Aman Dikonsumsi, Begini Penjelasan Dokter Hewan Jember
Padahal, sejumlah daerah dengan kasus lebih sedikit berani melakukan penutupan pasar hewan. Seperti Situbondo, Lumajang, Blitar, dan Pacitan.
“Saya kan juga banyak masukan dari teman-teman pedagang sapi supaya pasar hewan sementara ditutup,” ungkapnya.
Beberapa daerah sudah memutuskan lockdown. Apabila Jember tidak melakukan penutupan pasar, sapi-sapi dari luar daerah kemudian memilih Jember sebagai tempat perdagangan. “Jangan sampai yang terpapar pun nanti akan dijualnya ke Jember. Nah, terus kapan selesainya yang di Jember ini, apakah nunggu habis hewan ternaknya,” ujarnya.
Agus mengatakan, bupati hanya terpaku pada peternak-peternak besar. Sementara ada banyak peternak kecil bahkan ada yang hanya memiliki satu atau dua sapi sebagai tabungan.
Mereka adalah kelompok yang rentan panik dan kemudian menjual harga murah karena takut terpapar juga.
“Kemarin malah kami dilapori harga sapi Rp 12 juta cuma dijual Rp 1,5 juta karena (tetangganya, Red) sudah ada yang kena PMK,” bebernya.
Alasan berdampak pada turunnya ekonomi, menurut Agus, justru sebaliknya. Momen Ramadan dan Idul Fitri nantinya akan membuat harga sapi tetap stabil karena permintaan akan meningkat.
Disusul dua bulan setelahnya Idul Adha. Momen-momen tersebut menurutnya harus disikapi dengan melakukan lockdown terlebih dahulu. “Kalau kita lockdown sekarang itu malah menyelamatkan ekonomi,” tegas anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Menurutnya, jika PMK bisa diselesaikan sebelum momen hari besar tersebut, Jember akan terselamatkan dari anjloknya harga sapi. Tapi jika penutupan pasar tidak dilakukan dari sekarang, tambahnya, ditakutkan PMK terus mewabah. Harganya akan terus turun hingga momen hari besar.
Ini juga berpengaruh pada ketersediaan jumlah sapi sehat di Jember. Akhirnya permintaan harus dipenuhi dengan mendatangkan sapi dari luar daerah. “Kalau sekarang bisa diputus alurnya PMK, sapi bisa terselamatkan, Insyaallah,” pungkasnya. (sil/dwi)
Editor : Halo Jember