Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember resmi menyatakan status darurat kemiskinan ekstrem dan mulai menggerakkan seluruh sumber daya untuk mengatasi persoalan tersebut secara sistematis.
Salah satu langkah kuncinya adalah menggandeng Universitas Jember (UNEJ) sebagai mitra ilmiah dan teknis untuk memperkuat kebijakan berbasis data.
Kolaborasi ini ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bupati Jember Muhammad Fawait dan Rektor Universitas Jember Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM., ASEAN Eng., di Gedung Rektorat UNEJ, Senin (6/10/2025). Kesepakatan tersebut menandai dimulainya kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Jember.
Langkah ini menjadi simbol perubahan pendekatan Pemkab Jember dalam memerangi kemiskinan dari sekadar program bantuan sosial menuju strategi pembangunan berbasis riset dan data terintegrasi.
Pemerintah kini memusatkan seluruh program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada sekitar 124.000 warga dalam kategori desil 1 dan 2, atau mereka yang masuk kelompok miskin ekstrem.
UNEJ memposisikan diri bukan hanya sebagai lembaga akademik, melainkan juga “menara air” yang menyalurkan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Rektor Iwan Taruna menyebut, kampus memiliki tenaga ahli di berbagai bidang yang dapat berperan dalam analisis data, perancangan program, dan pendampingan masyarakat miskin ekstrem di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Fawait menekankan bahwa sinergi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral antara pemerintah dan lembaga pendidikan yang sama-sama tumbuh di tanah Jember.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember tercatat sebanyak 216 ribu jiwa atau 8,67 persen dari total populasi angka terendah dalam satu dekade terakhir. Namun, Pemkab menilai penurunan ini belum cukup tanpa perubahan struktur ekonomi masyarakat di lapisan terbawah.
Melalui kemitraan dengan UNEJ, Jember berupaya memastikan setiap kebijakan lahir dari data, bukan asumsi, dan setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.
Penulis: Tazyinatul Ilmiah Magang 25
Editor : Dwi Siswanto