HALO JEMBER - Tulisan ini agak panjang, wak. Dikhususkan untuk mereka yang masih mencintai bumi. Artikel ini terinspirasi dari akun DW Dokumenter. Judul aslinya “Negara industri diseret ke pengadilan: siapa yang membayar kerugian bencana iklim?” Saya baru tahu, ternyata ada negara terdampak climate change bisa menggugat ke Mahkamah Internasional. Tentunya ini sejarah. Kebetulan saya tergabung di Pokja REDD+ Kalbar, masalah ini sangat penting. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Coba ente bayangkan ada orang membakar rumah tetangganya, lalu ketika api mulai menjalar, dia malah mengeluh harga alat pemadam kebakaran terlalu mahal. Gila, kan? Nah, begitulah kira-kira ironi dunia menghadapi perubahan iklim. Bumi dipanaskan, bahan bakar fosil terus menghasilkan keuntungan, tetapi ketika masyarakat meminta biaya untuk menyelamatkan kehidupan, mendadak semua sibuk menghitung anggaran. Aduhai, logika macam apa ini, bah?
Pada 23 Juli 2025, Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag mengeluarkan “advisory opinion” tentang kewajiban negara menghadapi perubahan iklim. Setelah puluhan tahun manusia memperlakukan bumi macam wajan penggorengan raksasa, akhirnya ada lembaga hukum internasional memperjelas tanggung jawab negara dalam melindungi sistem iklim.
Baca Juga: Perekonomian Melesat, Ekosistem Terperosok: Realita Sawit di Tengah Krisis Iklim
Jangan-jangan selama ini bumi dianggap milik pribadi. Batu bara dikeruk, minyak dipompa, gas dibakar. Kalau keuntungan masuk rekening, namanya pertumbuhan ekonomi. Kalau suhu meningkat, namanya tantangan global. Kalau pulau tenggelam, namanya bencana alam. Kalau masyarakat meminta pertanggungjawaban, mendadak semua menjadi ahli hukum!
Padahal, perjuangan menuju Den Haag bukan datang dari konglomerat minyak sedang bertobat. Ini berawal dari gagasan mahasiswa pada 2019 di kampus Emalus, Universitas Pasifik Selatan, Vanuatu. Mereka membangun gerakan Pacific Islands Students Fighting Climate Change yang kemudian berkembang menjadi World’s Youth for Climate Justice, dipimpin Jule Schnakenberg dari Jerman.
Cynthia, Vishal, dan kawan-kawan melobi pemerintah, menggalang dukungan Forum Kepulauan Pasifik, membangun koalisi dengan negara rentan dari Karibia hingga Bangladesh, bahkan berlayar menggunakan perahu tradisional vaka di East River, New York, untuk menyerukan keadilan iklim.
Pada 29 Maret 2023, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi A/77/L.58 secara bulat. Lima tahun perjuangan anak muda akhirnya membawa persoalan iklim ke mahkamah tertinggi PBB. Luar biasa, cak! Anak muda punya gagasan, dunia bergerak. Tidak perlu menunggu rambut beruban baru berani menyelamatkan planet.
Mahkamah kemudian menegaskan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional untuk melindungi sistem iklim. Kegagalan mengambil tindakan yang memadai, termasuk terkait produksi dan konsumsi bahan bakar fosil, izin eksplorasi, serta subsidi fosil, dapat memunculkan tanggung jawab hukum.
Memang, advisory opinion bukan putusan perkara otomatis memaksa semua negara membayar ganti rugi. Namun, pendapat hukum ini bukan kertas pembungkus gorengan. Pelanggaran kewajiban internasional dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk kewajiban menghentikan pelanggaran dan memberikan reparasi apabila persyaratannya terpenuhi.
Sekarang lihat datanya. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat 2025 sebagai tahun terpanas kedua atau ketiga dalam sejarah pengamatan, sekitar 1,43 derajat Celsius di atas rata-rata 1850–1900. Sebelas tahun pada periode 2015–2025 merupakan sebelas tahun terpanas dalam catatan pengamatan.