Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mengapa Buruh Tembakau Perlu Dilindungi?

H
Penulis: Halo Jember❯

 


Advertisement

BEKERJA: Buruh tani yang sibuk memupuk tanaman tembakau. Petani dan buruh tembakau mulai diusulkan mendapatkan jaminan keselamatan kerja yang bersumber dari DBHCHT Bondowoso. (DOKUMENTASI RADARIJEN   
BEKERJA: Buruh tani yang sibuk memupuk tanaman tembakau. Petani dan buruh tembakau mulai diusulkan mendapatkan jaminan keselamatan kerja yang bersumber dari DBHCHT Bondowoso. (DOKUMENTASI RADARIJEN  
HALOJEMBER - Pemkab Bondowoso akan menampung aspirasi dari masyarakat mengenai buruh tani dan petani tembakau yang belum terlindungi jaminan keselamatan kerja.

Hal itu menjadi pembahasan nantinya dalam penyaluran bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2024.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso Anisatul Hamidah menyebutkan, pihaknya akan menampung hasil usulan tersebut.

Advertisement

"Kalau memang ada usulan seperti itu (jaminan keselamatan kerja petani tembakau, Red) tentu akan kami tampung," terangnya.

Pihaknya tetap menindaklanjuti berbagai usulan yang diberikan oleh masyarakat. Termasuk pemberian jaminan keselamatan kerja atau BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh tani maupun petani tembakau.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Bondowoso Muhammad Yazid bahwa sejak diterbitkan aturan tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil DBHCHT, Pemkab Bondowoso belum menerapkan perlindungan tenaga kerja di sektor pekerja perkebunan tembakau.

Advertisement

"Regulasi itu belum dilakukan sejak tiga tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2021," ungkapnya.

Menurutnya, regulasi tersebut sudah jelas, sehingga Pemkab Bondowoso memiliki tugas untuk menjamin keselamatan kerja setiap petani dan buruh tani tembakau.

Meski terlihat sepele, namun hal itu sudah tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) Nomor 215 Tahun 2021 tentang DBHCHT.

Kepala Bea Cukai Jember Asep Munandar menjelaskan, dalam peraturannya DBHCHT bisa dipakai dalam tiga hal. Di antaranya, 50 persen dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk penegakan hukum, dan 40 persen untuk kesehatan. Sementara, bila DBHCHT dipakai untuk biaya perlindungan kerja atau BPJS Ketenagakerjaan untuk petani dan buruh tembakau, maka boleh dilakukan.

Sebab, asuransi pekerja tembakau masuk dalam alokasi kesejahteraan masyarakat.

“Bergantung pada pemerintah daerah, apakah DBHCHT itu digunakan biaya perlindungan kerja buruh dan petani tembakau. Bila itu dilakukan, juga tidak ada masalah, karena ada regulasinya,” imbuhnya.

Dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) Nomor 215 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi  DBHCHT disebut bahwa kegiatan pemberian bantuan diatur dua bagian.

Pertama, bantuan langsung tunai dan bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau. “Bukan wajib, tapi bisa dikatakan sunah. Kalau dipakai untuk itu (iuran jaminan perlindungan tenaga kerja petani dan buruh tembakau, Red) juga tidak melanggar ketentuan,” terang Sardiyanto, Humas Bea Cukai Jember. (faq/c2/dwi)

Advertisement
Editor : Halo Jember

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer