Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini Alasan Dinsos Jember Lebih Setuju DP3AKB Dilebur

D
Penulis: Dwi Siswanto❯

 


Advertisement

 

 

 YULIO FA/RADAR JEMBER HEARING: Kepala Dinsos Jember Helmi Lukman menyampaikan persetujuannya terkait peleburan DP3AKB ke Dinsos dan Dinkes.
 YULIO FA/RADAR JEMBER HEARING: Kepala Dinsos Jember Helmi Lukman menyampaikan persetujuannya terkait peleburan DP3AKB ke Dinsos dan Dinkes.

HALO JEMBER - Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menyetujui peleburan DP3AKB.

Bagi eksekutif peleburan tersebut membuat makin ramping dan efektif dalam mengentaskan persoalan.

Advertisement

Kepala Dinsos Ahmad Helmi Lukman mengaku sangat setuju akan peleburan itu. Tagline ramping struktur kaya fungsi jadi salah satu dasarnya. Kader-kader PKH hingga pendamping rehabilitasi sosial, kata dia, bisa dikerahkan juga untuk ikut bergerak menangani permasalahan perempuan dan anak.

"Kami sangat terbuka sekali dengan perempuan dengan disabilitas," katanya.

Dikatakan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) tidak akan berubah total fungsinya. Hanya menempel dengan Dinsos. Menurutnya, setiap yang berkaitan dengan manusia adalah masalah sosial. "

Advertisement

Perempuan adalah salah satu dari permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Jember. Contohnya kekerasan terhadap perempuan," tuturnya.

Senada, Plt Kepala DP3AKB Jember Regar Jeane juga menyampaikan persetujuannya. Ada beberapa urusan di DP3AKB yang beririsan dengan Dinsos dan Dinkes. Sehingga, jika dilebur, maka akan berfungsi efektif.

Bergabungnya urusan perempuan dan anak dengan Dinsos nantinya diharapkan bisa semakin kuat fungsi perlindungan dan pemberdayaannya. Ditambah berjalannya fungsi bantuan yang melekat di Dinsos.

"Semoga ke depan bisa lebih disinergikan, lebih proporsional," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Tabroni menyatakan, peleburan DP3AKB harus dipertimbangkan, lantaran banyak aspirasi masyarakat bermunculan menolak.

Sebab, mereka adalah aktivis yang sehari-harinya berkecimpung di lapangan menangani persoalan kaitan isu-isu perempuan dan anak.

"Kalau DP3AKB ini tolong dipikirkan. Sebaiknya jangan dileburkan," ucapnya.

Terlebih kementerian yang mengurus perempuan dan anak masih berdiri sendiri. Artinya bahwa urusan perempuan dan anak sangat penting dan khusus. Anggota Fraksi PDIP itu juga menjelaskan, usulan tersebut akan dirembuk dalam rapat internal Bapemperda untuk diambil keputusan. Nantinya juga akan dibahas dalam paripurna dengan seluruh Fraksi.

Tabroni juga mengatakan bakal meminta Bupati Jember Muhammad Fawait untuk mempertimbangkan kembali soal peleburan DP3AKB. Empat OPD lain dirasa tuntas karena tidak ada protes dari masyarakat. Sementara, satu OPD, yaitu DP3AKB, harus benar-benar dipertimbangkan.

"Untuk urusan perempuan dan anak ini tolong dipikirkan kembali oleh eksekutif," serunya. (sil/c2/dwi)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer