Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menata Imaji Sejarah Pilkada Jember Opini: Beta Chandra Wisdata

H
Penulis: Halo Jember❯
Beta Chandra Wisdata
Beta Chandra Wisdata

PILKADA Jember 2024 terus bergulir seolah tanpa henti. Dengan pelbagai wacana pro dan kontra mengenai persoalan rekomendasi partai politik versus rakyat. Ada beberapa calon bupati (cabup) yang tidak sama sekali atau belum mendapatkan rekomendasi partai politik. Bahkan ada yang berhasil mengantongi lebih dari empat partai politik yang menjadikan kita bertanya-tanya.


Advertisement

Bagaimana konsep pilkada melawan kotak suara kosong? Bukankah hal itu menandakan “macetnya” perkembangan demokrasi? Meskipun masalah hal ini tidak diatur dengan Undang-Undang atau Perpu Pilkada. Namun, tidak menampik bahwa sebuah demokrasi tentu harus ada lawan politik cabup.

Sebut saja Gus Fawait sebagai kontestan kuat, harus berhadapan dengan cabup incumbent, yaitu Hendy. Belum lagi mantan bupati seperti Faida, dan pada saat bersamaan ada nama Gus Jaddin. Siapa kuda hitam dalam percaturan politik Pilkada Jember 2024? Sebab, ketika tulisan ini dibuat, baik Hendy maupun Faida, belum mendapatkan rekomendasi dari parpol.

Ini tentu menjadi kekhawatiran sejumlah pemerhati dan pengamat sosial-politik. Sebab, banyak pasal karet dan tak menjelaskan detil mengenai kemungkinan yang terjadi jika hanya “melahirkan” satu sosok kuat saja seperti Gus Fawait. Sementara itu, Gus Jaddin yang telah memenuhi syarat administratif masih belum lolos dalam verifikasi faktual KPU.

Advertisement

Secara sosial-politik, perebutan pengaruh mulai tajam. Ada imaji yang tertata bahwa Jember harus siap berbenah menyambutnya dengan kemampuan yang ada. Sebab, pilar pembangunan daerah setidaknya meliputi kebijakan, pemberdayaan, percepatan.

Berarti, jika dijelaskan dalam naturalisme politik. Hal semua tersebut wajar terjadi dan dianggap sah-sah saja. Terlepas sebagai makhluk politik, siapa saja memang memiliki naluriah untuk memimpin suatu wilayah.

Semua paham hal tersebut sebab ada gejala “genetika pembangunan”. Yang bukan dinasti politik, tetapi trah politik berdasarkan trah atau keturunan seperti Gus.
Kebagusan sebuah “bayi politik” terlahir dari kesucian yang jauh dari dosa. Ini bisa ditafsirkan kepada figur Gus Jaddin.

Advertisement

Sementara Hendy dan Faida diserang karena memiliki kelemahan sehingga dianggap sedikit cela karena pasangan kuat yang menempati ranking survei cabup Pilkada Jember 2024. Jika Hendy dan Faida lolos sebagai kontestan cabup Pilkada Jember 2024, maka agaknya mereka adalah kuda hitam percaturan politik. Sebaliknya, jika tidak lolos, tentu kuda hitamnya akan lari ke arah Gus Jaddin.

Sebab, pilihan rasionalitas masyarakat akan berargurmen dan berkonflik bukan pada kelayakan. Melainkan lebih merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang diemban masing-masing kontestan politik.

Gejala yang cukup mencolok jika kita jeli mengamati adalah munculnya janji bombastis dan tak sesuai dengan ukuran proporsional Anggaran Pembelanjaan dan Pendapatan Daerah (APBD) relevanitas-kontekstual janji-janji bombastis salah satu kontestan yang terlihat di banner-banner setiap sudut kota.

Ini berhadapan pada kebijakan merakyat yang tentu akan menaikkan simpati bahkan empati masyarakat. Kebijakan agaknya lebih tepat sasaran daripada sebuah konsep atau janji utopis. Sebab, belum tentu bisa diterapkan apalagi telah ada stigma “cela” pada beberapa kontestan politik. Akibat sikap kemandirian dan terlalu berani menentang arus sosial-politik baik bawah dan ke atas.

Oleh karena itu, sebagai “bayi politik” yang masih alami dan baru lagi–dalam artian mengikuti pertarungan Pilkada Jember 2024–Gus Jaddin menerapkan politik halus berupa silence. Keheningan dalam perpolitikan dengan terbang tanpa menjatuhkan lawan-lawan politiknya agaknya “diadaptasi” oleh bupati incumbent juga. Sebab, suara teriak sebuah tong kosong tentu akan berbunyi nyaring namun tak berisi. Oleh karenanya semua akan berpulang pada pilihan masyarakat dari hati nurani terdalam.

Di situlah logika akal budi akan memilah baik dan buruk sebuah keputusan di bilik suara. Yang kesemua hal ini akan menentukan langkah praktis berupa mencoblos kartu suara. Kita tentu ingat bagaimana sejarah Pilkada Jember selalu ramai dengan opini publik. Dalam konteks ini, sejarah Pilkada Jember tentu harus menjiwai makna dan aura terdalam demokrasi.

Sebuah calon tunggal yang diibaratkan melawan “kotak kosong” setidaknya membuat keputusan akan berjalan pada sisi tirani. Karena, dianggap tak ada lawan memadai sehingga ambisi politik untuk “menguasai” kekuasaan akan lebih dikedepankan.

Tetapi keberpihakan pada masyarakat akan kecil sebab tentu jika benar kemudian terpilih sebagai Bupati Jember 2024 akan terjadi pembagian kue-kue kekuasaan. Sebuah alasan klasik tetapi tetap diwariskan karena biaya sosial-politik sangatlah besar.

Di situlah lagi-lagi akan terjadi kontestan cabup parpol berhadapan dengan rakyat. Tak jadi soal apakah mendapat rekomendasi parpol atau tidak. Sebab, hal ini akan menjadi pembelajaran bagi pengaturan UU dan Perpu Pilkada ke depan karena demokrasi tentu setidaknya perlu ada lawan politik. Bahkan memungkinkan adanya oposisi yang bukan bersifat menjatuhkan atau mencari kesalahan semata. Tentu tak boleh bersikap konservatif karena politik harus seimbang.

Imaji Sejarah itulah yang perlu dibenahi lagi. Sebab, jika kelak Jember telah menjadi Provinsi, perubahan akan cepat di segala lini. Jember tertata baik multidimensional sesuai harapan masyarakat. Penyusunan konsep pembangunan akan terjadi secara nyata karena terjadi naiknya status wilayah Jember dari kabupaten ke ibu kota Provinsi Blambangan.

Sebuah iktikad baik agaknya tidaklah cukup sehingga dibutuhkan kerja keras dan komitmen. Apalagi potensi Jember jika dikelola dengan baik bisa meningkatkan aset perekonomian daerah.

Menata imaji sejarah Pilkada Jember 2024 agaknya perlunya direnungkan kembali makna demokrasi itu sendiri. Demokrasi harus dikembalikan kepada rakyat. Sesuai asas rakyat dan mengangkat mutu derajat, harkat dan martabat.

Biarlah rakyat yang menguasai kekuasaan dengan penjatuhan pilihan politiknya di pilkada nanti. Karena itu seluruh pihak harus bisa bekerja sama dengan baik dan terarah. Dengan tujuan agar perluasan kemanfaatan pembangunan bisa dirasakan secara utuh dan nyata di masyarakat.

*) Penulis adalah alumnus Sosiologi FISIP Unej yang memiliki ketertarikan pada sosial dan politik.

 

 

Advertisement
Editor : Halo Jember

Artikel Terkait

Sound Horeg dan Dilema Politik Bupati Gus Fawait , Opini oleh Fathor Rahman Jm

Sound Horeg dan Dilema Politik Bupati Gus Fawait , Opini oleh Fathor Rahman Jm

ADA bunyi yang lebih pelik daripada dentuman subwoofer di jalanan Jember: gema janji politik yang kembali terdengar ketika pemerintah harus mengambil keputusan. Di tengah polemik sound horeg,

Operasi Modifikasi Cuaca: Bukan Mencipta, tapi Mempercepat; Opini oleh Lailatul Nuraini

Operasi Modifikasi Cuaca: Bukan Mencipta, tapi Mempercepat; Opini oleh Lailatul Nuraini

RINTIK hujan yang akhirnya membasahi kawasan Panti hingga lereng Pegunungan Argopuro pada penghujung Oktober hingga awal November di sejumlah wilayah jember ini mampu membawa kelegaan besar bagi warga

Panci Kosong di Dapur Rakyat dan Hiruk-pikuk Ambisi Berebut Kekuasaan, Opini oleh Muhammad Jaelani

Panci Kosong di Dapur Rakyat dan Hiruk-pikuk Ambisi Berebut Kekuasaan, Opini oleh Muhammad Jaelani

DI bawah temaram langit malam Madinah berabad-abad silam, kepulan asap dari sebuah gubuk sederhana menyimpan kisah yang sanggup meremas nurani siapa saja. Di sudut bilik itu, seorang ibu duduk terpaku

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer