
LORD Acton pernah mengatakan bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." Mengucapkan ini memang terdengar klise–suatu kalimat lawas yang diulang-ulang. Tapi rasanya gema dari kalimat itu tak pernah sepenuhnya hilang. Terlebih jika kita membincang situasi belakangan ini: kegaduhan publik dengan teriakan “Bubarkan DPR”.
Teriakan itu mula-mula terdengar di pusat–jauh di ibu kota Jakarta. Tentu saja wajar, ia lahir dari kekecewaan panjang pada pemerintah secara umum–bukan hanya DPR.
Namun, ada beberapa kejadian blunder dari beberapa anggota DPR, dan akumulasi kekecewaan lama publik itu seakan menemukan momentum. Di titik ini, yang tersorot adalah DPR.
Dari pusat, isu ini menjalar ke berbagai daerah. Lalu, ia berubah jadi orasi. Jadi poster. Jadi teriakan di jalanan. Demonstrasi di berbagai kota mengguncang. DPR—lagi-lagi—jadi sasaran amarah.
Bubarkan DPR Solusi atau Frustasi?
Tapi di titik ini kita perlu sedikit bersikap hati-hati dan bertanya: apakah orasi atau kampanye membubarkan DPR sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai solusi? Ataukah sekadar pelampiasan frustrasi? Mengapa hanya DPR?
Jika iya, bahwa kita benar-benar menghendaki bubarkan DPR sebagai solusi, rasanya kita terjebak pada simplifikasi. Membubarkan DPR hanya mengganti kambing hitam. Mengganti layar di depan, tanpa pernah menyentuh mesin di belakang.
DPR, memang, punya segunung masalah. Tapi, memosisikan DPR sebagai biang tunggal korupsi adalah ketidakadilan. Karena apa yang busuk di negeri ini bukan cuma parlemen. Yang lebih lapuk justru ada di eksekutif.
Mari kita tarik data. Masalah haji, misalnya, berulang kali menyeret Kementerian Agama ke pusaran kasus korupsi. Varian koruptifnya banyak.
Mulai dari soal kuota diperdagangkan, dana diselewengkan sehingga banyak jemaah yang berakhir jadi korban. Atau lihat di Kemendikbudristek: dari pengadaan buku, sampai proyek infrastruktur pendidikan, praktik suap bukan hal asing.
Tak keliru kita sibuk memaki DPR, tapi juga jangan lupa bahwa semua eksekusi anggaran ada di eksekutif. Uang negara digelontorkan dan dihabiskan oleh kementerian, badan, dan lembaga di bawah presiden.
DPR hanya mengesahkan, memberi fungsi kontrol—yang sering tumpul, benar. Tapi tetap saja, eksekusi bukan di tangan mereka.
Di titik ini, saya bisa berkata jujur dan keras: dengan menimbang dari sekian kasus korupsi, tampaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa justru eksekutif lebih rakus, lebih luas jangkauan korupsinya.
Bagaimana dengan aparat penegak hukum? Apakah mereka bersih? Tidak. KPK yang dulu dielu-elukan sebagai harapan bangsa, kini juga terjerat borok.
Kasus pungli di rutan KPK, manipulasi barang bukti, hingga praktik tidak transparan soal miliaran rupiah yang disita dari koruptor—semua menumpuk jadi catatan. Sementara itu, kepolisian dan kejaksaan? Tak kalah panjang daftarnya. Setiap tahun selalu ada berita penyidik atau jaksa kena OTT karena suap.
Di titik lain, yang tak kalah ironis, rakyat sendiri ikut jadi bagian dari lingkaran setan. Pemilu jadi ajang pesta transaksi. Suara mereka dijualbelikan. Uang amplop diterima. Ada harga untuk setiap coblosan.
Di tengah situasi itu, apa gunanya berteriak “bubarkan DPR”?
Maling teriak maling. Itu yang terjadi. Yang menunjuk dengan telunjuk, sejatinya jarinya yang lain menuding balik ke dirinya sendiri. Eksekutif menuding legislatif, legislatif menyalahkan yudikatif, rakyat menyalahkan semua. Padahal ketiganya, kita semua, berlumuran lumpur.
Benahi Sistem
Mari hentikan suara-suara yang terkesan gagah, dengan daya gaung yang seakan keren untuk bubarkan DPR. Sebab itu sejatinya bukan solusi.
Dalam sistem ketatanegaraan kita, DPR itu sebagai penyeimbang dari eksekutif dan legislatif. Menghilangkan salah satunya justru bisa merusak keseimbangan. Lalu apa yang bisa kita lakukan?
Pertama, mari kita jangan terkecoh pada suatu kampanye yang mengarah pada sekadar emosi tanpa solusi.
Kampanye membubarkan DPR itu perlu didudukkan sebagai kemarahan dalam konteks khusus yang diarahkan pada segelintir DPR di pusat yang blunder, dan substansi solusinya tentu bukan membubarkan kelembagaan itu. Melainkan copot saja segelintir orang itu, dan itu sudah dilakukan.
Kedua, mari geser kampanye kita supaya lebih produktif, yakni bukan lagi sekadar kemarahan pada DPR, tapi bagaimana upaya kita mendorong pembenahan pada semua kelembagaan.
Jika saya sebut di atas tadi, bahwa eksekutif lebih rakus, itu tak berarti kita lalu perlu benci lembaga itu. Melainkan kita tak boleh menutup mata pada satu lembaga, tapi mari kita benahi semuanya.
Suara publik yang kuat–disertai gerakan yang solid di berbagai daerah–itu memiliki dampak yang kuat bagi pengambilan kebijakan di pusat dan daerah.
Sehingga ketimbang hanya diisi dengan kampanye marah pada satu lembaga, mari geser pada kampanye atau aksi yang lebih produktif demi mendorong pembenahan pada semua lembaga. Soroti dan suarakan kekeliruan semua lembaga.
Korupsi di negeri ini adalah sistemik. Ia darah yang mengalir dalam birokrasi. Maka solusinya bukan membubarkan satu lembaga, melainkan membongkar pola, menghancurkan jaringan, membersihkan institusi dari atas sampai bawah.
Kalau tidak, sejarah hanya akan berulang: koruptor bersuara paling keras menuding koruptor. Dan negeri ini tetap jadi panggung sandiwara—dengan aktor-aktor busuk yang berganti wajah, tapi tetap satu watak.
*) Penulis adalah Ketua Barisan Santri Reborn Bondowoso-Jawa Timur dan Anggota MD KAHMI Bondowoso.

