Beyond Regulation, DPRD Penggerak Kesehatan Daerah, Opini oleh A. Mansur, Anggota DPRD Bondowoso

DI tengah kompleksitas persoalan kesehatan masyarakat saat ini, ukuran keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak lagi cukup dihitung dari jumlah peraturan daerah yang dihasilkan. Yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan yang diperjuangkan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Karena itu, paradigma lama yang memandang DPRD hanya sebagai lembaga pembentuk regulasi merupakan cara pandang yang tidak lagi memadai dalam tata kelola pemerintahan modern.

Kritik terhadap paradigma lama ini, bahwa DPRD hanya berfungsi membuat perda merupakan upaya untuk menggeser pemahaman dari DPRD sebagai lembaga legislasi semata menuju DPRD sebagai institusi representatif dan transformasional yang berperan dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta kepemimpinan kebijakan daerah. Dalam konteks negara kesejahteraan modern, DPRD dituntut tidak hanya menghasilkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menyelesaikan persoalan rakyat. DPRD merupakan institusi representasi rakyat yang berperan dalam tata kelola pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Selama ini, banyak kalangan memahami bahwa DPRD hanya berfungsi sebagai lembaga politik yang membahas Peraturan Daerah (Perda), menyetujui anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Pandangan tersebut sebenarnya terlalu sempit. Dalam perkembangan tata kelola pemerintahan modern, DPRD diposisikan tidak hanya sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai agen perubahan (agent of change) yang mampu mendorong transformasi sosial, termasuk dalam pembangunan sistem kesehatan daerah.

Dengan perspektif ini, DPRD menjadi penjaga hak kesehatan rakyat, penggerak kebijakan berbasis bukti, pengawas akuntabilitas pemerintah, sekaligus motor perubahan menuju sistem kesehatan daerah yang lebih adil, responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Pemahaman DPRD sebagai agen perubahan dalam sistem kesehatan daerah adalah berperan aktif sebagai penggerak, pengarah, pengawas, sekaligus penghubung berbagai pihak untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam pelayanan kesehatan masyarakat. DPRD tidak menunggu masalah muncul, tetapi menjadi institusi yang proaktif dalam mengidentifikasi persoalan kesehatan, merumuskan solusi, dan memastikan kebijakan kesehatan berjalan secara efektif.

Lembaga ini sesungguhnya memiliki tiga instrumen kekuasaan yang sangat kuat. Ketiga fungsi tersebut dapat digunakan secara konkret untuk mencegah dan menangani berbagai persoalan kesehatan masyarakat di daerah.

Salah satu persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran transformasional DPRD adalah leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang ditularkan dari hewan ke manusia (zoonosis). Hewan yang paling sering menjadi sumber penularan adalah tikus, meskipun dapat pula berasal dari sapi, anjing, babi, atau hewan lain yang terinfeksi. Bakteri tersebut keluar melalui urine hewan, kemudian mencemari air, tanah, lumpur, selokan, atau genangan banjir. Manusia terinfeksi ketika bakteri masuk melalui luka pada kulit atau melalui mata.

Leptospirosis penting menjadi perhatian negara karena Indonesia merupakan negara tropis dengan curah hujan tinggi, banjir yang berulang, sanitasi lingkungan yang belum optimal, kepadatan permukiman, serta populasi tikus yang tinggi. Dengan kondisi tersebut, leptospirosis harus dipandang sebagai isu kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan pembangunan daerah.

Dalam konteks penyakit leptospirosis di Kabupaten Bondowoso, DPRD bukan hanya pembuat aturan, melainkan pemimpin transformasi yang mampu mengubah ancaman kesehatan menjadi momentum perbaikan tata kelola kesehatan daerah.

Bentuk dukungan DPRD dapat diwujudkan melalui fungsi anggaran (budgeting) dengan memastikan tersedianya anggaran yang memadai dalam APBD untuk program pencegahan dan penanganan leptospirosis, melalui penguatan surveilans epidemiologi di seluruh puskesmas, pengadaan alat diagnosis dan bahan pemeriksaan laboratorium, kegiatan penyelidikan epidemiologi, program pemberantasan tikus di wilayah berisiko, penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, dan dukungan operasional kader kesehatan desa.