Kebisingan: Dirawat Haram, Dibuang Sayang, Opini oleh Aries Harianto

JEMBER gemuruh. Pro-kontra Sound Horeg (SH) menyeluruh. Masyarakat mengeluh karena gelegar dentumannya membuat genting runtuh. Trending fenomena ini seolah menjadi musuh. Ketika gelar berarak, banyak orang misuh. Namun jangan lupa, untuk kepentingan hiburan sebagian juga merasa butuh. Pelaku usaha SH mempertahankan pendirian dengan kukuh. Sementara Pemerintah Daerah tak boleh acuh. Salah menyikapi potensi kisruh.
Daerah dituntut tanggap mengeluarkan kebijakan. Akomodatif terhadap kehendak yang berseberangan. Untuk dan atas nama kemaslahatan, kearifan dibutuhkan. Tentu saja dengan tetap menjunjung kepastian. Kenyataan, memang tak gampang diwujudkan. Mengapa? Karena pada SH melekat beragam kepentingan. Saling beririsan antara ekspresi seni dan hiburan hingga bisnis dan politik lima tahunan. Termasuk wahana merawat mobilisasi para partisan. Butuh kecermatan dan kehati-hatian bagi pejabat dan elit politik daerah untuk mengambil tindakan. Jika tidak, pasti menjadi bumerang. Balik menghantam mengacau perpolitikan.
Melarang adalah kata yang mudah diucapkan. Namun Gubernur Jatim tidak melakukannya dalam Surat Edaran. Melalui Surat Edaran Bersama (SEB): Gubernur, Kapolda dan Pangdam Nomor 300.1/6902/209.5/2025, SE/1/VIII/2025, dan SE/10/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025 tentang Penggunaan Sound System dan Pengeras Suara, Jatim telah merespons keadaan. SEB ini merupakan produk rembuk bersama stakeholder berkelindan. Dibahas detail dengan dukungan MUI dan tim kesehatan. SEB ini sebatas mengatur batas kebisingan. 120 dBA untuk konser musik dan pertunjukan seni serta acara kenegaraan. Statis, terpusat di satu lokasi. Sedangkan non statis meliputi karnaval atau unjuk rasa, turun skala, maksimal 85 dBA. Bahkan kendaraan pengangkut sound system-pun dibutuhkan uji kelayakan. Sekali lagi SEB tidak melarang. Berbeda dengan MUI Jatim. Dengan berbagai pertimbangan yang potensial mendatangkan mudarat, melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2025, SH dinyatakan haram.
Fatwa MUI Tidak Cukup
Hingga kini polemik tentang SH belum mereda. Terutama di Jember dan seputar tapal kuda. Bahkan saat opini ini terbaca, Pemkab dan pelaku usaha SH berkomitmen akan kembali bermusyawarah. Paling tidak dua pekan setelah unjuk rasa, 16 Nov 2026. Di dalamnya terdapat para pihak. Unsur Pemkab, Polres, DPRD, Bupati, MUI, serta perwakilan pelaku usaha SH. Forum dimaksud hendak merumuskan komitmen bersama.
Sementara MUI Jatim secara tegas mengharamkan SH melalui fatwanya. Diamini oleh MUI Jember. Positif dan patut diapresiasi. Namun secara normatif tidak cukup mengatasi problema. Fatwa MUI bersifat moralitas. Tidak memiliki kekuatan otoritatif untuk ditaati sebagai hukum positif. Nir daya tekan. Tidak melekat daya paksa. Fatwa MUI tak lebih merupakan pendapat, ajaran atau pedoman keagamaan bagi umat Islam. Tidak termasuk dalam kategori hirarki pada UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Aparat Penegak Hukum (APH) tidak bisa menggunakan Fatwa MUI sebagai dasar menindak / menangkap seseorang. Fatwa MUI bisa menjadi hukum positif dalam sistem hukum di Indonesia jika diadopsi atau ditransformasikan menjadi peraturan Perundang-undangan. Termasuk apabila diakomodasikan dalam peraturan daerah. Bagi muslim memang bersifat mengikat secara moral namun tidak bersifat memaksa seperti hukum formal kenegaraan.
Surat Edaran Tidak Menyelesaikan
Surat Edaran semacam SEB yang diterbitkan Gubernur Jatim-pun pada dasarnya bukan kategori peraturan perundang-undangan. Keberadaannya sebatas peraturan kebijakan (beleidsregel) atau Naskah Dinas. Tidak bereksistensi sebagai norma umum yang mengikat. Karenanya SEB dilarang menerapkan sanksi. Tidak bisa dijadikan dasar menindak atau memproses secara hukum. Baik bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha SH. Jika SEB memuat sanksi atau bersifat memaksa, maka secara substantif tidak memiliki keabsahan. Karenanya SEB Gubernur Jatim secara fungsional hanya meredakan polemik. Tidak mencabut akar persoalan.
Kaidah pengaturan di atas merupakan referensi bagi Pemkab Jember guna mengurai benang kusut SH. Jika disain solusinya sebatas komitmen bersama maka output-nya tidak lebih sebagai kesepakatan. Berupa komitmen moral. Berorientasi imbauan. Tentu saja belum mampu membendung pelanggaran. Apalagi mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan. Tidak memiliki sanksi pidana atau denda administrasi yang tegas dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara Polisi sendiri tidak memiliki dasar aturan untuk menindak.
Keadaan demikian menjadi masalah tersendiri. Terutama ketika pelanggaran terjadi di lapangan. Polisi tidak gampang menghentikan pertunjukan. Berhadapan langsung dengan khalayak ramai, butuh kehati-hatian. Apalagi hingga kini Jember belum memiliki Perda tentang Ketertiban Umum.



