HALOJEMBER - Dugaan penggelapan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) serta akta jual beli (AJB) tanah yang dialamatkan kepada Kades Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, terus disoroti oleh warganya.
Bahkan, berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) warga yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp 400 juta. Namun, juga ada warga yang belum membayar PBB hingga mencapai Rp 50 juta.
Warga setempat, Prio Julianang, mengungkapkan, nilai Rp 400 jutaan itu setelah pihaknya mengumpulkan keterangan pajak terutang warga sejak tahun 2014 sampai 2024.
Ia menduga pajak warga yang taat membayar tidak disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember.
“Saya yakin masyarakat taat aturan dan selalu bayar ketika didatangi petugas pajak, karena mereka takut tanahnya di-jabel sama negara,” terangnya.
Selain itu, sebanyak 15 warga sudah dua tahun lebih mengurus akta jual beli (AJB) tanah di Pemdes Sanenrejo, namun sampai sekarang tidak kunjung beres.
Padahal uangnya sudah dibayarkan, tetapi bukti penyelesaian AJB sampai sekarang tidak ada.
“Mereka (warga, Red) telah membayar proses AJB itu bervariatif. Ada yang Rp 3 juta, Rp 2 juta, tergantung luasan tanahnya,” imbuh Prio yang juga korlap aksi di Pendapa Desa Sanenrejo, Selasa (11/2).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Desa (Sekdes) Sanenrejo Ponirin mengatakan, terkait SPPT itu pihaknya sedang melakukan rekapitulasi. Untuk mengetahui jumlah pastinya, tentunya diperlukan waktu lebih.
Sebab, juga terdapat beberapa data valid pada tahun 2014 yang diketahui ada keteledoran administrasi sekitar Rp 14 juta. Di tambah pada tahun 2024 ada Rp 25 juta telah terbayar, tapi belum ada surat lunas pajak dari Bapeda.
“Ditambah tahun 2024 juga ada Rp 50 juta PBB yang belum dibayar oleh warga. Perkiraan ada sekitar 600-an orang,” ungkapnya.
Pihaknya mengakui ada keteledoran dari Pemdes Sanenrejo. Namun, hal ini kemungkinan masih bisa teratasi dan membutuhkan waktu. Sebab, pihaknya juga harus berkoordinasi dengan Bapenda Jember untuk memerinci SPPT.
“Hingga saat ini kami masih berupaya untuk melakukan rekap, dan berkoordinasi dengan Bapenda,” imbuhnya.
Berkaitan dengan validasi atau mutasi akta tanah, pihaknya menyebut memang benar ada yang belum terselesaikan.
Setidaknya sekitar 9 akta yang belum selesai karena terhambat oleh bencana yang terjadi di Desa Sanenrejo beberapa waktu lalu.
Selain itu, juga ada beberapa persyaratan administrasi yang masih belum terpenuhi. (dhi/c2/dwi)
