JEMBER – Program Menu Makanan Bergizi (MBG) yang seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi anak sekolah justru menuai kritik keras di lapangan.
Centre of Local Economy and Politics Studies (COLEPS) Jember bahkan menyebut kondisi ini sebagai sinyal darurat yang tidak boleh diabaikan.
Melalui pernyataan sikap resmi bertajuk “Indonesia Darurat MBG”, COLEPS menyampaikan keprihatinan atas distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada siswa di sejumlah sekolah.
Temuan mereka menunjukkan adanya persoalan serius, mulai dari kualitas menu hingga aspek keamanan pangan.
Ketua COLEPS Jember Sapto Raharjanto menyatakan, hasil pemantauan menemukan menu yang diberikan jauh dari konsep makanan bergizi sebagaimana tujuan awal program nasional tersebut.
“Menu yang didistribusikan cenderung bersifat junk food yang rendah nutrisi namun tinggi natrium/pengawet. Hal ini dilakukan dengan alasan kepraktisan dan hanya berprinsip kepada logika asal kenyang,” tegasnya dalam pernyataan tertulis, Kamis (26/2/2026).
Menurut COLEPS, kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat pemenuhan gizi anak sekolah yang digagas pemerintah pusat. Program yang semestinya meningkatkan kualitas kesehatan siswa justru dikhawatirkan berisiko menimbulkan persoalan kesehatan baru.
Tak hanya soal kandungan gizi, aspek higienitas juga menjadi sorotan tajam.
COLEPS mengaku menemukan indikasi kuat makanan diproses dengan standar kebersihan yang buruk, bahkan muncul laporan makanan sudah tidak segar saat diterima siswa.
Kondisi ini disebut berpotensi memicu keracunan makanan secara massal jika tidak segera ditangani.
Persoalan lain yang dipertanyakan adalah kesesuaian anggaran dengan kualitas makanan yang diterima siswa.
Dalam skema program, nilai makanan ditetapkan Rp 8.000 untuk balita, anak TK hingga siswa SD kelas III serta Rp 10.000 untuk siswa SD kelas IV ke atas.
Namun COLEPS menilai kualitas menu tidak mencerminkan nilai tersebut. Mereka menyoroti potensi persoalan transparansi anggaran program.
“Secara ekonomi dan nutrisi, menu yang diberikan jauh di bawah standar harga tersebut, sehingga patut dipertanyakan transparansi dan akuntabilitas penyediaannya dan sangat rentan adanya mark up anggaran MBG yang berasal dari uang rakyat,” ujar Sapto.
COLEPS bahkan meminta sekolah tidak pasif dan berani mengambil sikap demi melindungi siswa.
Sekolah dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan makanan yang diterima anak benar-benar aman dan layak konsumsi.
Dalam tuntutannya, COLEPS mendesak sekolah menghentikan sementara distribusi makanan dari SPPG yang tidak memenuhi standar, melakukan audit kualitas vendor secara independen, serta membuka ruang diskusi bersama wali murid dan lembaga peduli anak.
Sorotan juga diarahkan pada pelaksanaan program selama bulan Ramadan. COLEPS menilai kualitas menu justru mengalami penurunan.
“Sekolah seharusnya tidak menjadi perantara distribusi makanan yang tidak bergizi bagi anak-anak yang sedang menjalankan ibadah maupun yang sedang dalam masa pertumbuhan,” tegasnya.
Lebih jauh, COLEPS mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Mereka menilai di lapangan terdapat indikasi penyimpangan yang berpotensi memicu praktik korupsi terstruktur apabila tidak diawasi secara ketat.
“Adanya SPPG-SPPG nakal, adanya mark up anggaran yang berpotensi memunculkan kejahatan korupsi berjamaah yang terstruktur, sistematis dan massif sifatnya,” pungkas Sapto.*
Editor : Sidkin