HALOJEMBER — Istana Kepresidenan mengonfirmasi penyaluran 1.098 ekor sapi kurban premium senilai sekitar Rp 100 miliar dari APBN melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden ke berbagai wilayah di Indonesia.
Sapi-sapi ini didistribusikan ke 552 daerah untuk masyarakat, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan.
Smentara itu, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menitipkan hewan kurban utama mereka di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
Bantuan sapi juga disalurkan ke sejumlah lokasi lain, termasuk Masjid Agung Surakarta (Solo).
Baca Juga: WASPADA: Bahaya Cacing Hati pada Sapi dan Cara Mencegahnya Saat Hari Raya Idul Adha
Menaggapi adanya ini, Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa penggunaan anggaran negara untuk kurban adalah sah secara syar'i karena APBN diposisikan sebagai Baitul Mal untuk kemaslahatan masyarakat.
Sementara itu, kritik terhadap anggaran Rp 100 miliar dari APBN hanya untuk membeli sapi kurban dinilai mencederai rasa keadilan sosial di tengah banyaknya masyarakat yang masih kesulitan secara ekonomi.
Penggunaan dana negara dalam jumlah fantastis tersebut memicu kritik tajam terkait urgensi, transparansi, dan efisiensi anggaran nasional.
Baca Juga: Cara Memasak Bagian Daging Sapi yang Paling Cocok Agar Tidak Alot
Berikut Poin-Poin Kritik dan Ketidaksetujuan:
1.Pemberian Kurban Harus dari Dana Pribadi: Esensi ibadah kurban adalah pengorbanan personal menggunakan harta sendiri. Jika menggunakan dana APBN, tindakan tersebut dinilai lebih sebagai pencitraan politik berbaju agama, bukan murni ibadah kurban dari pejabat yang bersangkutan.
2.Pemborosan dan Salah Prioritas Anggaran: Mengalokasikan Rp 100 miliar hanya untuk program musiman sangat tidak efisien. Dana sebesar itu jauh lebih berdampak jika dialihkan untuk program berkelanjutan, seperti penanganan tengkes (stunting), perbaikan gizi anak, atau subsidi pangan murah.
3.Risiko Ketimpangan Distribusi: Meskipun didistribusikan ke ratusan daerah, pengadaan skala besar ini rentan terhadap masalah logistik dan salah sasaran. Banyak pihak meragukan efektivitas pembagian daging kurban tersebut dalam menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan di pelosok.
4.Transparansi Pengadaan Dipertanyakan: Pembelian hewan kurban dengan nilai ratusan miliar rawan terhadap praktik penggelembungan harga (markup). Publik menuntut transparansi total mengenai kriteria pemilihan vendor dan harga per ekor sapi yang dibeli menggunakan uang rakyat.
Editor : Hariri HJ