JEMBER, Halo Jember – Ribuan peserta aksi Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) tidak datang ke DPRD Jember sekadar menyampaikan dukungan terhadap pemerintah.
Mereka juga membawa sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini mulai berjalan di berbagai daerah.
Dalam audiensi dengan DPRD Jember, massa mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program. Mulai tata kelola, pengawasan hingga mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Namun mereka menilai berbagai persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program yang telah menyerap banyak tenaga kerja.
Baca Juga: Setelah Dikritik Mahasiswa, Ribuan Pendukung MBG Datangi DPRD Jember
Koordinator aksi Agus Nur Yasin menyebut keberadaan MBG telah menciptakan efek ekonomi yang luas di Jember. Dari total 255 dapur MBG yang direncanakan beroperasi, sebanyak 219 dapur saat ini telah berjalan.
Ribuan tenaga kerja terserap mulai dari pekerja dapur, relawan, pemasok bahan pangan, petani hingga pelaku UMKM yang menjadi mitra program tersebut.
“Kalau program ini dihentikan, yang terdampak bukan hanya pemerintah. Yang terdampak adalah pekerja dapur, supplier, petani, pelaku usaha kecil, dan masyarakat yang sudah menggantungkan penghasilan dari program ini,” katanya.
Karena itu, salah satu tuntutan yang disampaikan massa adalah mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Strategis Nasional (PSN).
Mereka juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki sistem pengawasan, transparansi, serta mekanisme pelaksanaan agar manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat.
Selain mendukung keberlanjutan MBG, massa juga menyatakan dukungan terhadap program lain seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), ketahanan pangan, serta program pemberdayaan masyarakat lainnya.
Mereka menilai program-program tersebut masih membutuhkan penyempurnaan, tetapi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan substansi tuntutan massa pada dasarnya tidak berbeda dengan semangat pengawasan yang selama ini dilakukan berbagai elemen masyarakat. Bedanya, massa menilai evaluasi harus diarahkan pada perbaikan sistem, bukan penghentian program.
“Mereka mendukung program strategis nasional tetap berjalan, tetapi juga meminta ada evaluasi tata kelola secara menyeluruh. Aspirasi itu tentu menjadi bagian yang akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya. (kin)
Editor : Sidkin