PESAN berantai yang ditujukan kepada seluruh aktivis perempuan dan anak di Jember tersemat di layar ponsel sore itu, beberapa waktu lalu. Dalam pesan, tersemat rencana audiensi bersama wakil bupati dan perwakilan pemerintah daerah lainnya, untuk membahas rencana peleburan beberapa dinas oleh Pemkab Jember.
Tentu saja yang menjadi kelindan diskusi kami sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS), beberapa hari sebelumnya, adalah akan dileburnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember ke Dinas Sosial dan sebagian fungsinya lagi ke Dinas Kesehatan.
Sebagai bagian dari partisan gerakan pengarusutamaan gender, rencana ini jauh bertolak belakang dengan upaya teman-teman sejawat organisasi yang menganggap DP3AKB punya peran episentrum. Lembaga ini telah menjadi tempat temu dan tumbuh para aktivis perempuan dan anak, yang bukan hanya sekedar “wadul”, tapi juga menerjemahkan kompleksitas isu gender dengan segala macam masalahnya.
Ramai persoalan peleburan DP3AKB di kalangan aktivis perempuan Jember bermula dari munculnya rencana pemangkasan sejumlah dinas yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember dengan Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Jember soal pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) Pemkab Jember pada awal Maret 2025.
Pemangkasan jumlah dinas dari 22 menjadi 17 organisasi perangkat daerah (OPD) ini dilakukan dengan dalih semangat efisiensi yang berorientasi penghematan anggaran.
Secara prinsip, rencana dilebur atau tidak dileburnya DP3AKB perlu dilihat dari banyak aspek. Dalih efisiensi yang digaungkan para pejabat daerah ketika membahas soal ini dirasa tidak menyentuh secara fundamental tuntutan atas kehadiran negara dari para aktivis pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak di Jember selama ini.
Menengok ke belakang, pelembagaan DP3AKB sebagai entitas tersendiri harus dilihat sebagai bentuk pengakuan atas kompleksitas isu gender yang tidak bisa disamakan dengan layanan sosial atau kesehatan semata.
Peran strategisnya sebagai lembaga negara bisa menjadi jembatan konsolidasi upaya perjuangan pengarusutamaan gender yang masih tumbuh prematur di Jember. Jika lembaga ini tidak eksis dan hanya berfungsi sebagai bidang atau subbidang dalam wilayah entitas sosial atau kesehatan semata, muncul kekhawatiran yang sebalik dari harapan adanya optimalisasi pelayanan.
Belum lagi kekhawatiran adanya tumpang tindih agenda yang lebih luas, sementara perjuangan pengarusutamaan gender membutuhkan pendekatan yang fokus dan berkelanjutan. Dan yang jauh lebih penting, eksistensi DP3AKB sebagai episentrum telah memberi ruang gerak organisasi perempuan dan anak yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah.
Setiap daerah tentu punya dinamika sosialnya sendiri-sendiri. Argumen restrukturisasi dengan dalih efisiensi atau sekadar mencontoh daerah lain, bukanlah jawaban konkret atas persoalan-persoalan yang menyangkut isu perempuan dan anak di lapangan.
Baca Juga: HPI JEMBER: Harapkan JFC Tingkatkan Destinasi Wisata, bukan Hanya Hotel Saja.
Mari kita sepakat, bahwa persoalan perempuan dan anak di Jember sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Bagi teman-teman yang selama ini terlibat melalui organisasinya masing-masing, pemahaman birokratis dan administratif saja tidak cukup menjadi solusi dalam mengurus persoalan ini.
Karena itu, sikap Wakil Bupati Jember Djoko Susanto yang menyinggung soal rencana peleburan dinas harus memperhatikan kehendak publik, disambut positif oleh OMS yang selama ini menjadi mitra strategis DP3AKB Jember. Setidaknya ada upaya menerjemahkan pengalaman dan kontribusi para aktivis dan OMS yang selama ini berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di Jember.
Hari ini, isu peleburan DP3AKB ke dinas sosial dan dinas kesehatan, telah menjadi topik debat yang disuarakan oleh banyak pihak. Pemkab Jember melalui pejabat-pejabatnya telah menyampaikan kajian-kajian yang diperlukan sebagai landasan peleburan dinas. Sementara para aktivis dan OMS yang tidak menyetujui hal tersebut juga punya alasan yang kuat atas sikap mereka. Bagi penulis, perdebatan ini diharapkan menjadi jembatan konsolidasi untuk menemukan titik tengah solusi yang sama-sama bermuara pada kepentingan publik.
Penulis mengandai-andai, barangkali jika boleh diibaratkan sebagai jaringan otot dalam tubuh manusia, baik pemerintah dan OMS adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Jaringan otot yang kuat dan stabil, menjadi penopang agar tubuh dapat beraktivitas dengan baik. Dalam dunia medis ada istilah sarkopenia, yakni sebuah kondisi ketika tubuh kehilangan fungsi otot akibat terjadinya bentrok proses katabolisme atau penghancuran dan anabolisme atau pembentukan di dalam sel otot.
Kondisi ini umum terjadi karena penuaan. Namun, dalam kasus tertentu dapat disebabkan karena malnutrisi. Dalam konteks debat topik ini, penulis mengibaratkan Pemkab Jember sebagai tubuh, OPD sebagai jaringan otot, dan OMS sebagai nutrisi penopangnya. Ketidakseimbangan nutrisi berupa kajian data empiris dan kontribusi OMS yang tidak diindahkan, bisa jadi akan menimbulkan kondisi sarkopenia dalam tubuh Pemkab Jember.
Penulis tidak bisa jauh membayangkan, apakah peleburan DP3AKB sama dengan proses katabolisme dan anabolisme di dalam sel otot yang secara alamiah pasti terjadi akibat penuaan. Tapi setidaknya upaya untuk menghindari malnutrisi bisa dilakukan untuk mencegah terjadi sarkopenia agar jalannya birokrasi di lingkungan Pemkab Jember tidak terseok-seok akibat gagal paham narasi efisiensi. (*)
*) Penulis adalah Kepala Sekolah Perempuan (Sekoper) Jember
Editor : Dwi Siswanto