SERANGAN Amerika Serikat ke Iran pada awal Maret 2026 kembali memanaskan konflik Timur Tengah dan mengguncang stabilitas geopolitik global. Eskalasi ini berpotensi memengaruhi harga komoditas dunia, jalur perdagangan internasional, hingga keamanan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di tengah situasi tersebut, sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap konflik Iran–Amerika menjadi sorotan publik.
Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara peran aktif dalam perdamaian dunia dan prinsip non-blok yang telah menjadi fondasi diplomasi nasional sejak era Soekarno. Karena itu, respons terhadap serangan Amerika Serikat ke Iran bukan sekadar pernyataan politik biasa, melainkan cerminan arah dan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia. Pertanyaannya, apakah sikap tersebut telah disusun melalui kalkulasi geopolitik yang matang, atau justru berisiko dibaca sebagai respons yang terlalu reaktif dalam pusaran rivalitas global?
Konflik Iran–Amerika dan Posisi Indonesia
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memiliki sejarah panjang. Namun setiap eskalasi baru selalu membawa risiko meluasnya konflik kawasan. Dampaknya bukan hanya politik, tetapi juga ekonomi, khususnya bagi negara-negara berkembang yang bergantung pada stabilitas harga minyak dan jalur perdagangan global. Indonesia memiliki kepentingan langsung di kawasan tersebut.
Kawasan Timur Tengah menjadi salah satu tujuan pekerja migran Indonesia yang signifikan, berdasarkan data Bank Indonesia tercatat pada awal 2025 sekitar 948 ribu WNI bekerja di negara-negara Timur Tengah. Selain itu, konflik semacam ini sering berdampak pada harga energi; misalnya, ketegangan geopolitik sebelumnya sempat mendorong harga ICP naik dari sekitar USD 62,75/barel ke USD 69,33/barel, yang mencerminkan potensi tekanan pada harga bahan bakar dan inflasi di Indonesia sebagai negara importir energi.
Ketidakstabilan regional berpotensi pula memengaruhi perlindungan WNI, nilai tukar rupiah, hingga biaya impor energi yang bisa saja berdampak dalam waktu lama. Karena itu, respons pemimpin/perwakilan negara terhadap konflik Iran–Amerika tidak dapat dipandang sebagai pernyataan simbolik semata. Ia harus ditempatkan sebagai representasi kerangka kepentingan nasional jangka panjang.
Politik Bebas Aktif sebagai Fondasi
Sejak era Soekarno, Indonesia telah menegaskan diri sebagai negara dengan politik bebas aktif: bebas menentukan sikap tanpa terikat pada blok kekuatan mana pun, dan aktif berkontribusi pada perdamaian dunia. Prinsip ini pula yang membuat Indonesia dihormati dalam forum seperti Gerakan Non-Blok.
Dalam konteks serangan Amerika Serikat ke Iran, prinsip bebas aktif seharusnya menjadi sebuah barometer utama. Artinya, Indonesia seharusnya tidak terseret dalam polarisasi politik, tetapi juga tidak pasif terhadap isu kemanusiaan dan perdamaian dunia. Namun, keseimbangan tersebut membutuhkan kehati-hatian. Terlalu cepat mengambil posisi tanpa koordinasi komprehensif berisiko menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap satu kubu/blok politik.
Bingkai Narasi Strategis atau Respons Reaktif?
Dalam kajian hubungan internasional, Strategic Narrative Theory yang diperkenalkan oleh Alister Miskimmon menjelaskan bahwa negara membangun narasi strategis untuk membentuk persepsi global tentang identitas dan perannya. Narasi ini bukan sekadar retorika pemimpin, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk kepentingan nasional.
Jika Indonesia melalui Presiden Prabowo ingin tampil sebagai mediator atau penyeimbang dalam konflik Iran–Amerika, maka narasi tersebut harus didukung oleh kapasitas diplomatik dan koordinasi institusional yang kuat. Peran Kementerian Luar Negeri, analisis risiko ekonomi, serta komunikasi multilateral menjadi elemen penting.
Tanpa itu, respons politik berisiko dipersepsikan sebagai langkah reaktif—bahkan sekadar pencitraan global.
Namun realitasnya, kapasitas Indonesia saat ini dipandang belum memadai untuk benar-benar berperan sebagai mediator utama dalam konflik besar seperti antara Amerika Serikat dan Iran. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal secara terbuka menyebut gagasan Presiden Prabowo untuk menjadi penengah konflik tersebut “sangat tidak realistis” karena beberapa alasan, termasuk karakter Amerika Serikat yang menurutnya jarang menerima mediasi pihak ketiga dan minimnya kedekatan diplomat antara Jakarta dengan Teheran yang diperlukan untuk membangun kepercayaan dalam proses mediasi.
Risiko dan Kepentingan Nasional
Konflik Timur Tengah selalu berdampak sistemik. Lonjakan harga minyak dapat memengaruhi APBN. Ketidakstabilan keamanan dapat memicu gelombang migrasi dan tekanan sosial-politik. Polarisasi opini publik dalam negeri pun bisa meningkat, mengingat sensitivitas isu Iran dan Amerika Serikat di masyarakat. Karena itu, setiap sikap resmi negara harus mempertimbangkan dampak berlapis: diplomatik, ekonomi, dan domestik.
Pendekatan yang lebih aman adalah mengedepankan jalur multilateral melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau forum regional strategis. Mekanisme kolektif akan memperkuat legitimasi Indonesia sekaligus menjaga posisi netral.
Dalam waktu bersamaan, stabilitas Timur Tengah sejatinya merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia. Kawasan tersebut berkaitan langsung dengan pasokan dan harga energi yang memengaruhi ketahanan ekonomi domestik, serta menjadi lokasi kerja bagi ratusan ribu WNI yang membutuhkan perlindungan negara. Karena itu, Indonesia memiliki alasan strategis untuk tidak bersikap pasif. Mendorong “de-eskalasi” dan stabilitas bukan sekadar solidaritas politik, melainkan upaya menjaga kepentingan energi, keselamatan warga negara, dan stabilitas ekonomi nasional.
Ujian Kepemimpinan di Panggung Global
Konflik Iran–Amerika menjadi ujian bagi arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Apakah Indonesia akan tetap konsisten sebagai negara non-blok yang mengutamakan diplomasi, atau justru terjebak dalam dinamika rivalitas kekuatan besar?
Kepemimpinan global bukan diukur dari seberapa cepat memberikan respons, tetapi dari seberapa matang respons tersebut dirancang. Politik luar negeri menuntut perhitungan rasional, bukan spontanitas. Indonesia memiliki tradisi diplomasi yang kuat dan reputasi sebagai penyeimbang di kawasan. Tantangannya kini adalah menjaga agar setiap langkah tetap berpijak pada prinsip bebas aktif. Tak sekadar membangun narasi, tetapi menghadirkan strategi yang terukur. Di tengah konflik Iran dan Amerika Serikat yang kian kompleks, kehati-hatian bukanlah kelemahan. Justru di sanalah letak kedewasaan geopolitik sebuah bangsa.
*Arya Wijaya Pramodha Wardhana, Dosen Departemen Informasi dan Perpustakaan dan Peneliti Centre for Library and Information Studies (CLIS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
** Alfin Febrian Basundoro, Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga dan Koordinator Riset Center for National Defense and Security Studies
Editor : Sidkin