PEMBANGUNAN sumber daya manusia (SDM) merupakan agenda strategis bangsa dalam menentukan arah masa depan. Dalam konteks tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai kebijakan yang bertujuan memperbaiki kualitas gizi anak dan mengurangi ketimpangan sosial. Intervensi ini penting, karena kesehatan adalah prasyarat dasar bagi tumbuh kembang dan kesiapan belajar siswa. Anak yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk berkonsentrasi dan berpartisipasi aktif di ruang kelas.
Pembangunan SDM tidak dapat berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik. Tantangan mendasar Indonesia justru terletak pada kualitas pembelajaran. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) dari Organization for Economic Co-operation and Development menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih memerlukan penguatan yang signifikan.
Laporan World Bank menyoroti krisis learning poverty, di mana sekitar 53 persen hingga 70 persen anak usia 10 tahun di negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia, belum mampu memahami bacaan sederhana. Temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan partisipasi sekolah belum otomatis menghasilkan peningkatan kualitas belajar. Anak mungkin hadir di sekolah, tetapi belum tentu memperoleh pengalaman pembelajaran yang membentuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter.
Di sinilah reposisi prioritas nasional menjadi penting. MBG memiliki fungsi strategis sebagai program pendukung pendidikan, khususnya di wilayah rentan. Namun pendidikan sebagai sistem harus tetap menjadi fondasi utama pembangunan SDM. Berbagai laporan UNESCO dan UNICEF menegaskan bahwa kualitas guru adalah faktor paling menentukan dalam mutu pembelajaran. Guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, melainkan agen transformasi yang membentuk daya saing generasi muda.
Karena itu, memperkuat kesejahteraan, profesionalitas, dan pengembangan kapasitas guru dan dosen merupakan investasi jangka panjang yang tidak dapat ditunda. Pendidikan yang bermutu lahir dari pendidik yang dihargai, dilatih secara berkelanjutan, dan didukung oleh sistem yang sehat.
Risiko Jangka Panjang
Jika pola kebijakan pendidikan tak ditata secara seimbang, sejumlah risiko strategis akan semakin nyata. Anggaran pendidikan berpotensi terserap pada program jangka pendek yang populer secara politik dan mudah diklaim sebagai keberhasilan cepat, sementara agenda yang lebih mendasar seperti reformasi kualitas, distribusi, dan kesejahteraan guru kembali tertunda.
Ketika investasi pada kapasitas pendidik tidak menjadi prioritas, kualitas pembelajaran sulit meningkat secara signifikan. Learning poverty akan tetap tinggi dan bahkan berpotensi memburuk. Ketimpangan pendidikan pun semakin melebar, terutama di wilayah miskin dan terpencil yang sejak awal memiliki keterbatasan akses terhadap guru berkualitas, sarana belajar, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
Hal ini tak hanya melahirkan kesenjangan pendidikan, tetapi juga memicu krisis epistemik: melemahnya kemampuan masyarakat untuk memahami, memverifikasi, dan menghasilkan pengetahuan. Ketika kemampuan membaca dasar saja tidak terbentuk dengan kuat, kapasitas berpikir kritis, menilai informasi, dan membedakan fakta dari opini menjadi rapuh. Kondisi ini berbahaya karena masyarakat menjadi lebih rentan terhadap disinformasi, simplifikasi masalah, serta pola pikir instan yang menghindari proses analisis mendalam.
Muncul paradoks pembangunan manusia: generasi muda mungkin tumbuh lebih sehat secara fisik, tetapi rapuh secara intelektual dan emosional. Mereka berisiko memiliki daya tahan belajar yang rendah, kemampuan berpikir kritis yang lemah, serta keterampilan sosial-emosional yang tidak berkembang optimal. Padahal, tantangan abad ke-21 menuntut kemampuan analisis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi informasi yang kuat. Pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan kesehatan, kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, serta keadilan akses pendidikan sebagai satu ekosistem yang saling menopang. Tanpa keseimbangan tersebut, pendidikan hanya bergerak di permukaan, sementara akar persoalan dan krisis epistemik terus tumbuh di bawahnya.
Reposisi yang Mendesak
Program makan sekolah memang penting dan relevan sebagai penguat kesehatan siswa. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menjelma menjadi wajah utama komitmen pendidikan nasional, seolah persoalan pendidikan cukup diselesaikan melalui intervensi gizi semata. Jika negara sungguh ingin membangun SDM unggul, prioritas strategis harus diarahkan pada penguatan fondasi pendidikan itu sendiri: memastikan akses alat belajar dasar merata di seluruh wilayah, menjamin pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen secara layak, adil, dan berkelanjutan, mengurangi beban administratif agar pendidik kembali berfokus pada pembelajaran, serta memperkuat literasi dan numerasi sebagai kompetensi dasar. Tanpa langkah-langkah ini, kita berisiko menyaksikan kemunduran epistemik.
Dalam konstruktivisme kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget, belajar dipahami sebagai proses aktif membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Keberhasilan pendidikan tidak bisa direduksi pada pemenuhan kebutuhan biologis semata; ia menuntut ekosistem belajar yang kaya, menantang, dan berkelanjutan. Tanpa akses alat belajar dan kualitas pembelajaran yang memadai, proses asimilasi dan akomodasi yang menjadi inti perkembangan kognitif akan terhambat.
Sementara itu, teori sosiokultural Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan peran guru sebagai mediator dalam zone of proximal development. Jika guru terbebani administrasi dan kesejahteraannya diabaikan, fungsi pedagogis tersebut melemah, dan ruang perkembangan kognitif siswa ikut menyempit.
Taksonomi tujuan pendidikan dari Benjamin Bloom mengingatkan bahwa pendidikan sejati bergerak dari pengetahuan dasar menuju analisis, evaluasi, hingga penciptaan. Ketika kebijakan pendidikan lebih menonjolkan distribusi program ketimbang kualitas proses belajar, yang tumbuh hanyalah kemampuan kognitif tingkat rendah. Kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kreatif yang menjadi inti kemajuan peradaban tidak berkembang optimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada kemerosotan epistemik: masyarakat semakin sulit membedakan informasi dan disinformasi, lebih mudah terjebak simplifikasi, serta kehilangan kapasitas reflektif terhadap realitas sosialnya.
Kritik ini sejalan dengan gagasan pendidikan pembebasan Paulo Freire, yang menolak pendidikan bergaya “banking” sekadar mengisi tanpa membangkitkan kesadaran kritis. Jika kebijakan pendidikan berhenti pada simbol kesejahteraan fisik tanpa memperkuat ekosistem belajar, maka pendidikan berisiko menjadi proyek administratif, bukan proses emansipasi intelektual. Keberhasilan kebijakan harus diukur dari meningkatnya kualitas belajar dan kapasitas berpikir peserta didik, bukan sekadar dari besarnya anggaran yang terserap. Program makan bergizi dapat tetap berjalan sebagai penopang kesehatan siswa, sementara pendidikan tetap ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan manusia dan kemajuan pengetahuan.
Tragedi seorang siswa di daerah yang kesulitan mengakses alat belajar seharusnya menjadi alarm keras bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh berhenti pada simbol kebijakan besar. Pendidikan pada akhirnya selalu berakar pada keadilan akses dan kualitas proses belajar. Memberi makan memang kewajiban negara, tetapi menjaga martabat pendidikan adalah tanggung jawab peradaban yang jauh lebih dalam dan kompleks terutama ketika para guru yang menjadi tulang punggung pembelajaran masih harus berjuang menghadapi kesejahteraan yang tidak pasti, beban kerja berlapis, dan penghargaan profesi yang belum sebanding dengan tanggung jawabnya.
Negara yang besar tidak diukur dari berapa banyak anak yang kenyang hari ini, tetapi dari seberapa jauh ia memastikan para gurunya hidup bermartabat dan generasi mudanya mampu berpikir kritis, membangun pengetahuan, serta memproduksi masa depan. Jika pendidikan gagal menumbuhkan kapasitas berpikir tersebut, maka program sebesar apa pun akan berakhir sebagai statistik keberhasilan administratif sementara krisis epistemik terus tumbuh diam-diam di baliknya. Negara yang benar-benar besar memastikan anak tidak hanya bertahan hidup, tetapi memiliki kecerdasan, karakter, harapan, dan guru yang cukup sejahtera untuk menuntun mereka melampaui zamannya.*
Editor : Sidkin