KEBERHASILAN Pemerintah Kabupaten Bondowoso meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut tentu layak diapresiasi. Predikat tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah dinilai memenuhi standar akuntabilitas dan kepatuhan administratif sebagaimana yang ditetapkan lembaga pemeriksa negara. Tidak semua daerah mampu mempertahankan capaian seperti ini dalam waktu panjang. Karena itu, WTP adalah modal penting bagi pemerintahan yang sehat.
Namun di tengah capaian tersebut, muncul pertanyaan reflektif: mengapa di saat Bondowoso terus memperoleh pengakuan atas tata kelola keuangannya, publik masih merasakan bahwa daerah ini bergerak relatif lambat dalam pembangunan?
Pertanyaan ini penting karena masyarakat pada dasarnya tidak hidup di dalam laporan audit. Publik hidup dalam realitas sehari-hari: harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, kualitas jalan, akses layanan, pasar yang bergerak atau lesu, sektor usaha yang tumbuh atau stagnan, serta harapan apakah hidup mereka akan menjadi lebih baik. Karena itu, dalam perspektif pembangunan, keberhasilan administrasi tidak selalu otomatis berbanding lurus dengan dampak yang dirasakan masyarakat.
Di sinilah paradoks pembangunan Bondowoso menjadi menarik untuk dibaca. Di satu sisi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas administrasi dan memperoleh legitimasi tertinggi dari sisi tata kelola keuangan. Namun di sisi lain, masyarakat masih merasakan bahwa percepatan pembangunan belum cukup terasa. Pemerintahan berjalan stabil, tetapi daya ungkit atau percepatan perubahan belum sepenuhnya hadir secara nyata.
Hal ini bukan berarti tidak ada pembangunan. Program berjalan, kegiatan terlaksana, dan administrasi pemerintahan bergerak. Tetapi pertanyaan publik sesungguhnya lebih sederhana: mengapa potensi besar Bondowoso belum sepenuhnya berubah menjadi akselerasi ekonomi dan kesejahteraan yang terasa? Mengapa sektor unggulan daerah masih belum menunjukkan lompatan yang cukup kuat? Dan mengapa optimisme pembangunan belum sepenuhnya hadir di ruang publik?
Dalam pembacaan publik, pemerintahan hari ini masih menunjukkan karakter yang relatif normatif dan administratif. Program berjalan, agenda rutin terlaksana, serta stabilitas birokrasi tetap terjaga. Namun yang menjadi persoalan, pendekatan pemerintahan tampak masih bertumpu pada rutinitas kelembagaan dan formalitas prosedural. Akibatnya, pemerintahan terlihat berjalan secara administratif, tetapi belum cukup menghadirkan terobosan yang mampu mengubah potensi daerah menjadi percepatan pembangunan yang nyata. Yang tampak justru lebih banyak keberlanjutan ritme lama, bukan lompatan perubahan yang sejak awal diharapkan publik.
Dalam perspektif sosiologi pembangunan, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari tertibnya prosedur, tetapi dari kemampuan menghadirkan perubahan sosial-ekonomi yang nyata. Pemerintahan yang baik bukan hanya pemerintahan yang rapi secara administratif, tetapi juga yang mampu membaca momentum, mengorkestrasi potensi, dan menghadirkan dampak konkrit bagi masyarakat.
Di titik inilah Bondowoso sesungguhnya memiliki peluang besar sekaligus tantangan serius. Salah satu contohnya tampak pada momentum Ijen Geopark. Sebagai bagian penting kawasan geopark internasional, Bondowoso memiliki posisi strategis yang semestinya dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi daerah, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, edukasi lingkungan, hingga penguatan identitas budaya lokal.
Namun realitas di lapangan menunjukkan situasi yang memprihatinkan yang patut menjadi refleksi bersama. Beberapa momentum strategis terakhir, Banyuwangi justru tampak lebih progresif dalam membangun narasi dan positioning Ijen Geopark. Mulai dari keterlibatan aktif dalam berbagai forum jejaring geopark hingga penetapan Banyuwangi sebagai lokasi pembuka Geopark Run Series 2026–2027, narasi besar tentang Ijen semakin kuat dilekatkan pada Banyuwangi.
Padahal Ijen bukan hanya milik Banyuwangi. Bondowoso juga merupakan bagian penting kawasan tersebut, bahkan memiliki sejumlah geosite strategis serta kekayaan budaya pendukung yang tidak kalah besar. Situasi ini tentu bukan untuk dipertentangkan sebagai rivalitas antardaerah. Justru Banyuwangi layak diapresiasi karena menunjukkan kecepatan membaca momentum. Tetapi pada saat yang sama, kondisi ini memunculkan pertanyaan reflektif bagi Bondowoso: mengapa kawasan yang sama belum sepenuhnya mampu diubah menjadi mesin percepatan pembangunan daerah?
Paradoks pembangunan itu terlihat jelas. Ketika daerah lain bergerak cepat memanfaatkan momentum geopark sebagai instrumen branding, ekonomi, dan investasi, Bondowoso masih tampak berjalan lebih lambat dalam membangun daya dobrak yang nyata. Padahal, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Ijen Geopark juga akan menghadapi proses revalidasi yang bukan hanya menilai kekayaan geologi, tetapi juga keseriusan tata kelola dan dampak pembangunan yang dihasilkan.
Di sinilah makna WTP perlu dibaca lebih dalam. WTP adalah fondasi, bukan tujuan akhir. Ia menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kapasitas menjaga tata kelola keuangan secara baik. Tetapi pembangunan membutuhkan lebih dari sekadar keteraturan administrasi. Ia membutuhkan keberanian membaca momentum, kemampuan menggerakkan birokrasi, dan kecakapan menerjemahkan potensi menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengar bahwa laporan keuangan pemerintah dinilai baik. Masyarakat juga ingin melihat pasar lebih hidup, lapangan kerja lebih terbuka, sektor wisata memberi efek ekonomi, anak muda memiliki ruang masa depan, dan daerah bergerak dengan optimisme yang lebih kuat.
Jika tidak diterjemahkan menjadi pembangunan yang terasa, maka WTP berisiko hanya menjadi prestasi administratif yang terus dirayakan setiap tahun, sementara masyarakat masih menunggu percepatan yang benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dan di situlah paradoks pembangunan Bondowoso menemukan maknanya: kuat dalam administrasi, tetapi belum cukup kuat dalam menghadirkan perubahan yang berdampak.
Pada akhirnya, tantangan Bondowoso hari ini bukan lagi sekadar menjaga stabilitas administrasi atau mempertahankan capaian WTP tahun demi tahun. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana tata kelola yang sudah baik diterjemahkan menjadi pembangunan yang berdampak, mempercepat sektor-sektor strategis, dan menghadirkan optimisme baru di tengah masyarakat. Bondowoso tidak kekurangan potensi. Yang semakin dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu keluar dari ritme lama, membaca momentum dengan cepat, dan mengubah keteraturan birokrasi menjadi energi perubahan yang nyata.
*) Penulis adalah Peneliti Pilar Merdeka Riset.
Editor : Sidkin