PELANTIKAN dan penyegaran 41 pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada 9 Juli 2026 layak dibaca lebih dari sekadar rotasi jabatan. Keputusan tersebut menunjukkan keberanian Bupati Bondowoso untuk mengevaluasi efektivitas birokrasi di tengah tuntutan percepatan pembangunan. Langkah ini sekaligus mengirimkan pesan bahwa tidak ada ruang bagi birokrasi yang berjalan biasa-biasa saja ketika daerah dituntut bergerak lebih cepat. Kini, yang ditunggu publik bukan lagi pergantian pejabat, melainkan pembuktian bahwa penyegaran tersebut benar-benar menghasilkan kinerja yang lebih baik.
Keberanian tersebut, tentu saja, hanyalah langkah awal. Keberhasilannya tidak diukur dari banyaknya pejabat yang dilantik, melainkan dari perubahan cara kerja birokrasi dalam mempercepat agenda-agenda strategis daerah. Di titik inilah publik akan menilai apakah rotasi benar-benar menjadi instrumen pembangunan atau hanya penataan organisasi.
Sejak awal kepemimpinan, publik disuguhi optimisme mengenai reformasi birokrasi berbasis meritokrasi melalui gagasan the right man on the right place. Harapannya sederhana, birokrasi yang diisi figur-figur kompeten mampu menerjemahkan visi kepala daerah menjadi program yang cepat, tepat, dan berdampak. Namun hingga kini, ekspektasi tersebut belum sepenuhnya terkonfirmasi. Pada sejumlah sektor, pemerintahan masih lebih banyak berkonsolidasi daripada melakukan lompatan pembangunan. Karena itu, penyegaran OPD layak dipahami sebagai koreksi terhadap orkestrasi birokrasi yang belum berjalan optimal.
Di tengah berbagai agenda pembangunan, hanya sedikit isu yang memiliki daya ungkit sebesar Ijen Geopark. Ia bukan sekadar kawasan wisata, melainkan ruang strategis yang mempertemukan geologi, kebudayaan, pendidikan, ekonomi kreatif, promosi daerah, hingga investasi berbasis keberlanjutan. Karena itu, berhasil atau tidaknya pemerintah mengelola Ijen Geopark pada akhirnya akan menjadi cermin keberhasilan orkestrasi pembangunan Bondowoso secara keseluruhan.
Di sinilah Bondowoso menghadapi tantangan besar. Dalam beberapa bulan terakhir, Banyuwangi menunjukkan kemampuan yang lebih cepat dalam membaca momentum Ijen Geopark. Berbagai agenda promosi, sport tourism, dan kolaborasi lintas sektor berhasil menempatkan kawasan Ijen sebagai bagian penting dari identitas pembangunan daerah. Penunjukan Banyuwangi sebagai tuan rumah pembuka Geopark Run Series 2026–2027 menjadi salah satu contoh bagaimana geopark dimanfaatkan sebagai instrumen branding daerah, promosi destinasi, sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Padahal Ijen bukan hanya milik Banyuwangi. Bondowoso memiliki geosite strategis, kekayaan budaya, dan modal sosial yang tidak kalah kuat. Persoalannya bukan terletak pada potensi, melainkan pada kemampuan mengonsolidasikan seluruh potensi tersebut menjadi strategi pembangunan yang terintegrasi. Karena itu, tulisan ini bukan hendak mempertentangkan dua daerah, melainkan mengajak Bondowoso belajar dari kecepatan daerah lain dalam membaca peluang.
Persoalan sesungguhnya terletak pada orkestrasi kepemimpinan. Agenda sebesar Ijen Geopark tidak mungkin berhasil apabila setiap perangkat daerah bekerja dalam logikanya masing-masing. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan sektor pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, promosi daerah, hingga infrastruktur dalam satu arah pembangunan yang jelas. Tanpa konsolidasi tersebut, geopark berisiko berhenti sebagai identitas administratif, bukan kekuatan transformasi ekonomi daerah.
Tantangan itu menjadi semakin penting karena dalam waktu dekat Ijen Geopark akan menghadapi proses revalidasi. Yang dinilai bukan hanya kekayaan geologi, tetapi juga konsistensi tata kelola, integrasi lintas sektor, keberlanjutan program, serta dampaknya bagi masyarakat. Revalidasi pada akhirnya merupakan ujian terhadap keseriusan pemerintah daerah membangun ekosistem geopark yang hidup, produktif, dan berkelanjutan.
Dalam konteks inilah penyegaran OPD memperoleh makna strategis. Dengan demikian, revalidasi Ijen Geopark bukan lagi semata agenda sektor pariwisata atau kebudayaan, melainkan agenda pembangunan daerah secara keseluruhan. Revalidasi tersebut menjadi ujian terhadap kemampuan seluruh perangkat daerah bekerja secara terpadu. Keberhasilan maupun kegagalannya akan mencerminkan efektivitas orkestrasi pemerintahan setelah penyegaran birokrasi dilakukan.
Penegasan Bupati Bondowoso bahwa setiap pejabat harus membuktikan kinerja menjadi standar yang patut diapresiasi. Kini publik tidak lagi berhenti pada prosesi pelantikan, melainkan menunggu pembuktian bahwa birokrasi baru mampu bekerja secara lebih cepat, terintegrasi, dan efektif dalam mewujudkan agenda-agenda strategis daerah, terutama penguatan Ijen Geopark.
Di antara 41 pejabat yang dilantik, nama Arif Setyo Raharjo menjadi salah satu yang menarik perhatian. Bukan semata karena jabatan barunya sebagai Sekretaris Disparbudpora, tetapi karena ia merupakan bagian dari birokrasi yang memiliki memori institusional terhadap perjalanan Ijen Geopark sejak fase awal pengembangannya. Rekam jejak tersebut menghadirkan harapan bahwa pengembangan Ijen Geopark dapat kembali bergerak lebih terarah.
Pengalaman dan memori institusional yang dimilikinya menjadi modal penting agar agenda strategis ini tidak kehilangan kesinambungan setiap kali terjadi perubahan struktur birokrasi. Meski demikian, harapan itu tidak boleh dibebankan kepada satu figur. Ia harus diterjemahkan menjadi kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menyatukan kebudayaan, pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, promosi daerah, dan pemberdayaan masyarakat ke dalam satu strategi pembangunan.
Kini ruang untuk berbenah semakin terbuka. Struktur birokrasi telah diperkuat dan pejabat-pejabat strategis telah memperoleh kewenangan menjalankan tugasnya. Tantangan berikutnya bukan lagi menyusun organisasi, melainkan membuktikan bahwa organisasi tersebut mampu menghasilkan percepatan pembangunan. Tolok ukurnya sederhana: apakah seluruh perangkat daerah mampu menjadikan Ijen Geopark sebagai agenda bersama, bukan sekadar agenda sektoral.
Keberanian Bupati melakukan penyegaran birokrasi layak diapresiasi sebagai langkah korektif untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Namun keberanian itu baru menemukan maknanya ketika diterjemahkan menjadi hasil yang nyata. Revalidasi Ijen Geopark akan menjadi panggung pembuktian pertama bagi birokrasi yang baru disegarkan.
Harapan terbesar dari penyegaran birokrasi ini bukan sekadar lahirnya pejabat-pejabat baru, melainkan lahirnya cara kerja baru: birokrasi yang mampu meninggalkan ego sektoral, bekerja dalam satu orkestrasi pembangunan, dan menjadikan Ijen Geopark sebagai penggerak utama kemajuan Bondowoso.
Jika Ijen Geopark mampu menjadi simpul yang menyatukan kebijakan lintas sektor, mulai dari kebudayaan, pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, hingga promosi investasi, maka penyegaran birokrasi benar-benar telah menjadi titik balik pembangunan Bondowoso. Sebaliknya, apabila setiap sektor masih berjalan sendiri-sendiri, rotasi pejabat hanya akan dikenang sebagai perubahan struktur tanpa perubahan arah.
*) Penulis adalah Peneliti Pilar Merdeka Riset.
Editor : Sidkin