PERINGATAN Hari Pramuka kali ini menjadi istimewa karena bersamaan dengan Jambore Nasional yang merupakan ajang pesta bagi Pramuka Penggalang se-Indonesia setiap 5 tahun. Diperkirakan akan berkumpul 24 ribu Pramuka Penggalang di Buperta Cibubur. Terngiang dibenak kita bahwa Cibubur merupakan legazy alm. Siti Hartinah ‘ Tien Soeharto’ dan Presiden RI ke-2 alm. Jend. Besar TNI (Purn) Soeharto (Pramuka Tertinggi) kala itu.
Eksistensi Gerakan Pramuka sangat strategis sebagai tempat pesemaian yang subur generasi muda khususnya Gen-Z dan Gen-Alpha. Semua kwarcab (kabupaten/kota madya) mengirimkan kontingen terbaiknya untuk menjadi peserta Jamnas XII guna memberikan pengalaman hidup yang baik bagi Pramuka Penggalang (11-15 tahun). Dinamika proses pengiriman peserta Jamnas memberikan gambaran betapa anak-anak saat ini haus life skill dalam sebuah kegiatan permainan yang mengandung pendidikan. Tak jarang seleksi yang sangat ketat berlaku sebagai wujud bahwa pramuka adalah tentang generasi yang berkualitas, disiplin, terampil, dan memiliki empati kepada sesama.
Namun sejauh ini, perkembangan pendidikan kepramukaan masih belum merata baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini banyak faktor yang memengaruhi serta terdapat variasi problematikanya. Padahal pendidikan kepramukaan terus berkembang dari sebuah learning by doing menjadi learning creating and solving yaitu belajar, mencipta, dan menyelesaikan persoalan nyata. Sungguh ironi jika pendidikan kepramukaan di suatu daerah tidak berkembang sementara bahaya persoalan sosial: penyalahgunaan narkotika, perundungan, kekerasan, penyebaran hoaks, perjudian daring, dan penurunan kepedulian sosial telah mengancam di depan mata generasi muda.
Kunci pertama menguatkan Gerakan Pramuka adalah dukungan Kepala Daerah (ex-officio Kamabicab). Undang-Undang No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (UUGP) mengamanatkan fungsi Majelis Pembimbing adalah bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan (pasal 33:2 UUGP). Regulasi yang diterbitkan semacam Instruksi/ Peraturan Kepala Daerah akan memberikan kepastian hukum secara organisasional dalam pengembangan pendidikan kepramukaan di daerah. Kolaborasi kebijakan antara Kamabicab, Kamabiran, dan Kamabigus akan sangat signifikan mewujudkan pencapaian tujuan Gerakan Pramuka.
Eksistensi kwartir sebagai penyelenggara pendidikan kepramukaan sangat menentukan kemajuannya. Sementara Gugus depan sebagai ujung tombak Satuan Pendidikan Kepramukaan sangat bergantung dari mentalitas rasa handabreni seorang Kamabigus terhadap kepramukaan. Di Satuan Pendidikan seorang Kamabigus adalah Kepala Sekolah. Pemberian Orientasi Majelis Pembimbing atau Kepala Sekolah memiliki Ijazah Kursus Mahir Pembina Pramuka Tingkat Dasar akan sangat menentukan kemajuan Gudep Pramuka di Satuan Pendidikan. Ketika seorang Kepala Sekolah tidak merasa bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kepramukaan di sekolahnya maka dapat dipastikan proses pembinaan melalui ekstrakurikuler akan terhenti.
Pengembangan Kepramukaan di sekolah telah dikuatkan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 TAHUN 2025, Nomor 800.2.1/225/SJ, Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan Di Satuan Pendidikan (SEB 3 Menteri). Fokus SEB 3 Menteri ini untuk menggerakkan kembali penguatan pendidikan karakter di Catur Pusat Pendidikan, yaitu satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media.
Tujuannya untuk memberikan acuan kepada semua unsur terkait Catur Pusat Pendidikan. Kebersamaan dalam mendorong peserta didik dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan karakter dan budi pekerti dengan Pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan Pendidikan. Hal ini tertuang dalam isi SEB huruf d angka 1) yaitu jenis ekstrakurikuler untuk penguatan pendidikan karakter dalam bentuk krida antara lain pramuka.
Tema Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045.” Sementara, tujuan Gerakan Pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup (Pasal 4, UUGP).
Tujuan luhur Gerakan Pramuka membutuhkan kebersamaan dan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk menyamakan cara pandang terhadap eksistensi Gerakan Pramuka. Problematika yang harus diselesaikan agar terwujud percepatan pengembangan Gerakan Pramuka, antara lain: 1) penerbitan regulasi oleh Kepala Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan kepramukaan; 2) sinkronisasi program agar terintegrasi dengan pola pembinaan pramuka (usia 7-25 tahun), dan kehadiran orang dewasa (26 tahun ke atas). Hal mana fokus programnya dapat terpisah pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda-Olahraga.
3) Kolaborasi pembinaan peserta didik Penegak/ Pandega (16-15 tahun). Pada usia ini mereka di bangku SMA/SMK/MA yang dikoordinasikan oleh Provinsi. Pemisahan ini menjadikan banyak Kepala Sekolah yang merasa bukan menjadi bagian dari kwartir di wilayahnya. Sementara UUGP mengamanatkan bahwa kwartir bertanggung jawab atas semua peserta didik termasuk Gudep SMA/SMK/MA sederajat di wilayahnya.
Akhirnya, dengan semangat untuk menyelesaikan secara bersama terhadap pembinaan generasi muda bangsa, tentunya tidak ada yang mustahil dilakukan. Dirgahayu Gerakan Pramuka, satyaku kudarmakan darmaku kubaktikan. “Satu Pramuka untuk satu Indonesia, Jayalah Pramuka, Jayalah Indonesia.”
*) Penulis adalah Wakil Ketua II Orgakum Kwarda Jawa Timur, Wakil Ketua Kwarcab Orgakum Lumajang dan Akademisi ITB Widya Gama Lumajang.
Editor : Sidkin