JEMBER, Halo Jember - Adanya kabar masyarakat yang mengeluhkan pembayaran pajak yang mereka lakukan tidak terbukukan oleh pemerintah desa, mulai mendapat atensi serius dari pemerintah daerah.
Hal ini bukan saja membuat pajak yang disetorkan warga masih berstatus terhutang, tapi menguatkan indikasi penerimaan pajak pemerintah daerah rentan bocor.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengakui bahwa dirinya telah mendengar banyak laporan serupa. Ia menyatakan bahwa kasus semacam ini merupakan bentuk pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan.
Baca Juga: Kabar Bahagia! Pemkab Jember Hapus Denda Pajak
"Saya mendengar dan beberapa kali menerima keluhan waktu Wadul Guse maupun saat live, ada beberapa orang yang tiap tahun membayar pajak, tapi ketika mau dijual ternyata pajaknya menunggak," katanya, saat Pro Guse Update (23/4/2026).
Ia menjamin, selama masyarakat memiliki bukti pembayaran yang sah, mereka tidak perlu khawatir urusannya akan terhambat saat proses jual beli tanah atau bangunan.
Demi meminimalisir potensi kebocoran pajak ini, ia menyatakan Pemkab telah bekerja sama dengan Kejaksaan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketat terhadap para kepala desa (Kades).
Bupati Gus Fawait juga meminta masyarakat agar tidak perlu panik dan melaporkan ke saluran Wadul Guse jika merasa menjadi korban ketidakjujuran oknum aparat desa.
"Jika ada kejadian seperti itu, maka silakan gunakan saluran Wadul Guse. Nanti kami akan cek, Bapenda pasti punya datanya. Kalau memang sudah dibayar tapi tidak masuk ke kas daerah, akan langsung kita tindak lanjuti," tegas Gus Fawait, sapaan akrabnya. (mau/kin)
Editor : Sidkin