JEMBER, Halojember — DPC PDI Perjuangan Jember tak hanya melarang kader terlibat bisnis program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Rekomendasi itu muncul setelah banyaknya keluhan masyarakat terkait kualitas makanan yang disalurkan melalui dapur SPPG.
Ketua DPC PDIP Jember Widarto, mengatakan, komunikasi telah dilakukan dengan pimpinan DPRD untuk merespons aduan wali murid.
Keluhan terkait porsi dan mutu makanan telah diteruskan kepada pihak eksekutif agar segera dilakukan pembenahan.
Menurutnya, pengawasan harus serius karena program menyangkut kebutuhan gizi anak-anak sekolah.
“Keluhan masyarakat sudah kami bahas dan diteruskan agar segera dievaluasi,” katanya.
Widarto mengingatkan sejak awal pihaknya telah menyoroti kesiapan sarana dapur, standar kelayakan, hingga keamanan pangan saat program mulai berjalan.
Ia menilai aspek teknis tersebut menjadi kunci keberhasilan MBG di lapangan.
Tanpa standar yang jelas, tujuan program berpotensi melenceng dari manfaat awalnya.
Karena itu, PDIP mendorong langkah tegas apabila ditemukan dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.
Evaluasi tidak cukup hanya berupa teguran jika kualitas makanan tetap bermasalah.
Ia bahkan menyarankan penghentian sementara operasional hingga pengelola melakukan perbaikan menyeluruh.
“Kalau memang tidak patuh dan kualitasnya bermasalah, sebaiknya ditutup sementara sampai ada komitmen dan perbaikan,” tandasnya.
Menurut Widarto, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pengawasan, kata dia, harus dilakukan bersama agar program prioritas nasional ini tidak kehilangan kepercayaan publik.*
Editor : Sidkin