JEMBER, Halojember - Untuk kedua kalinya dalam sepekan, rapat paripurna DPRD Jember harus ditunda akibat aksi massa di depan gedung dewan.
Jika sebelumnya tertunda karena demonstrasi mahasiswa yang meminta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), efisiensi anggaran, dan hingga harga BBM, kali ini penundaan terjadi karena ribuan massa yang justru datang menyatakan dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung Sabtu (20/6/2026) pukul 09.00 WIB akhirnya diundur hingga pukul 19.00 WIB.
Sejak pagi, kawasan DPRD Jember dipadati massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM). Mereka datang menggunakan truk, mobil elf, hingga sepeda motor dari berbagai kecamatan di Kabupaten Jember.
Massa mengaku berasal dari berbagai unsur yang terlibat langsung dalam program MBG. Mulai pekerja dapur, pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengelola yayasan, supplier bahan pangan, hingga pelaku usaha yang selama ini mendapat dampak ekonomi dari program tersebut.
Setelah berorasi di halaman dewan, sejumlah perwakilan massa diterima untuk beraudiensi dengan pimpinan DPRD Jember.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi program pemerintah. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati bersama.
"Bagi kami ini sesuatu yang wajar karena memang sekarang masyarakat semakin terbuka menyampaikan pendapatnya. Ada yang pro, ada yang kontra, dan itu nanti biar masyarakat yang menilai," kata Halim kepada Halojember seusai demonstrasi.
Baca Juga: Setelah Dikritik Mahasiswa, Ribuan Pendukung MBG Datangi DPRD Jember
Pada aksi tersebut, FJMJ menyampaikan delapan poin tuntutan. Di antaranya mendukung keberlanjutan MBG, Sekolah Rakyat, dan program strategis pemerintah lainnya, sekaligus meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) hingga tingkat SPPG agar pelaksanaannya semakin baik dan transparan.
Halim menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangan DPRD.
Ia juga menjelaskan keputusan menunda rapat paripurna diambil setelah pimpinan dewan dan seluruh fraksi melakukan musyawarah.
"Karena ada aksi dan kami mengutamakan kepentingan yang lebih besar, maka paripurna kami undur menjadi pukul 19.00 WIB. Di aksi sebelumnya kami undur, sekarang juga kami undur. Biar adil. Jadi diundur," bebernya.
Penundaan kali ini mengulang kejadian serupa pada Senin (15/6/2026) lalu. Saat itu, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM dan organisasi ekstra kampus juga mendatangi DPRD Jember untuk menyampaikan kritik dan permintaan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Bedanya, aksi kali ini justru membawa pesan sebaliknya, yakni meminta berbagai Program Strategis Nasional (PSN) tetap dilanjutkan sembari terus dievaluasi dan diperbaiki. (kin)
Editor : Sidkin