Implikasi Yuridis Pascaputusan Praperadilan (Dikabulkan) Opini: Efendik Kurniawan


PERKEMBANGAN kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon menemui babak baru. Kemarin (9/7/2024), Hakim Tunggal Eman Suleman mengabulkan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka Pegi Setiawan melalui tim kuasa hukumnya.
Terdapat 9 amar putusan dengan kedudukan Pegi Setiawan sebagai pemohon dan Tim Penyidik Polda Jabar sebagai termohon, sebagai berikut: Pertama, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penangkapan Pegi Setiawan beserta semua yang berkaitan lainnya tidak sah dan batal demi hukum.
Ketiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky dinyatakan tidak sah. Keempat, menyatakan surat penetapan tersangka pemohon batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon.
Keenam, memerintahkan termohon menghentikan penyidikan terhadap pemohon. Ketujuh, memerintahkan pada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kedelapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Kesembilan, membebankan biaya perkara pada negara.
Secara singkat, bahwa permohonan praperadilan Pegi dikabulkan seluruhnya. Dengan kata lain, penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah, penahanan Pegi Setiawan tidak sah, dan penyidikan terhadap Pegi Setiawan tidak sah.
Melihat pada putusan praperadilan tersebut terdapat beberapa implikasi yuridis terhadap penanganan perkara pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon ini. Pertama, penyidik harus melaksanakan amar putusan tersebut.
Penyidik harus mengeluarkan Pegi Setiawan dari penahanan. Harkat dan martabat Pegi Setiawan dikembalikan sedia kala sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ditujukan kepada Pegi Setiawan juga harus dihentikan.
Kedua, penyidik dapat melakukan penyelidikan baru dan penyidikan baru terhadap peristiwa pidana tersebut. Ya, pada peristiwa pidananya bukan pada Pegi Setiawan. Mengingat, berdasarkan putusan pidana terdahulu masih terdapat 3 (tiga) pelaku peserta yang belum dilakukan penuntutan.
Putusan pidana terdahulu dapat dikategorikan sebagai fakta hukum, karena rangkaian dalam perolehan fakta tersebut sudah diuji di dalam persidangan. Perkara ini belum bisa dikatakan selesai, publik masih menunggu siapa sesungguhnya “otak pembunuhan” dari peristiwa keji ini. Tugas berat dari Penyidik Polda Jabar untuk melanjutkan penanganan perkara ini.
Tindakan hukum ini tidak melanggar asas ne bis in idem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 KUHP. Maksud dari asas ne bis in idem adalah kracht van gewijsde zaak yaitu putusan pokok perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan penuntutan ulang.
Hal ini beda tentunya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sering disebut in kracht van gewijsde. Putusan praperadilan dapat dikategorikan sebagai in kracht van gewijsde, namun bukan termasuk kracht van gewijsde zaak.
Ketiga, penyidik dalam hal penyelidikan dan penyidikan menemukan bukti-bukti dan/atau minimum 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik dapat menetapkan tersangka baru. Mengingat, terdapat keterlibatan perbuatan-perbuatan materiil dari pelaku peserta (deelneming) berkaca pada putusan pengadilan yang terdahulu.
Langkah yang Dapat Dilakukan Penyidik
Dalam hal penyidik melanjutkan penanganan perkara ini, maka proses penyelidikan dan penyidikannya harus dilakukan secara profesional. Langkah-langkah yang dapat dilakukan penyidik, sebagai berikut:
Pertama, dalam hal pengumpulan bukti-bukti dan alat bukti yang sah, berkaca pada pertimbangan hakim dalam permohonan praperadilan dengan melihat alat bukti yang sah pada penyidikan terdahulu, maka setidaknya dalam alat bukti yang sah pada penyidikan terbaru ini, harus memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu nilai validitas dan relevansi. “Validitas” maksudnya adalah perolehan alat bukti yang sah tersebut diperoleh dengan cara-cara yang sah dan tidak melanggar hukum. “Relevansi” maksudnya adalah alat bukti yang sah tersebut relevan dengan unsur-unsur delik yang disangkakan. Misalnya, adalah perkara pembunuhan, alat apa yang dilakukan tersangka untuk membunuh, pada saat kejadian terdapat bukti-bukti dan/atau barang bukti yang dapat membuktikan bahwa tersangka ada di tempat kejadian perkara (TKP).
Kedua, rekonstruksi ulang di tempat kejadian perkara (TKP) dan pengecekan tes sidik jari dan DNA pada barang bukti-barang bukti yang sudah dikumpulkan penyidik. Hal ini untuk menentukan bahwa selain pada subjek hukum yang sudah dijatuhkan putusan pidana terdahulu tersebut, terdapat subjek hukum lain yang belum disangkakan dan dituntut di persidangan. Bukti berupa sidik jari dan DNA ini merupakan bukti yang autentik terhadap perkara pembunuhan. Apabila melihat pada keterangan saksi-saksi, yang disebut juga dalam hukum pembuktian sebagai kesaksian berantai tidak cukup untuk mengungkap perkara pembunuhan ini.
Ketiga, Pemeriksaan terhadap calon-calon tersangka harus dilakukan. Hal ini merupakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 21_PUU-XII_2014 dan perwujudan konsep Due Process of Law. Apabila setelah ditemukan alat bukti yang sah yang dapat mendukung keyakinan penyidik, terdapat keterlibatan pelaku peserta lain, maka sebelum ditetapkan sebagai tersangka, calon tersangka harus diperiksa terlebih dahulu.
Langkah-langkah ini dapat ditempuh oleh penyidik, yang sesungguhnya sudah banyak menangani perkara-perkara pembunuhan, yang pembuktiannya cukup rumit. Namun, khusus dalam perkara pembunuhan Vina dan Eky ini penyidik sedang diuji nilai-nilai profesionalitasnya. Nilai-nilai yang dimaksud adalah moralitas penegak hukum yang diyakini sebagai tindakan yang baik, benar, dan pantas di masyarakat. Terdapat sebuah adagium bahwa “lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah”.
Sebagai penutup, syair Bang Haji Rhoma Irama mengingatkan terhadap fenomena ini yaitu, “kehidupan dalam dunia, terkadang penuh aniaya, keadilan oleh manusia terkadang tiada sempurna, yang benar dipenjara, yang salah tertawa, oh.. begitulah dunia”.
*) Penulis adalah magister hukum yang bekerja sebagai Assistant Manager Hukum Daop 9 Jember PT Kereta Api Indonesia (Persero). Opini adalah pandangan pribadi, tidak mewakili badan hukum.



