
PENYELIDIKAN dan penyidikan adalah pintu gerbang utama dalam serangkaian proses penegakan hukum, di mana para penyidik diberikan privilege atau hak istimewa untuk melakukan serangkaian upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan.
Dengan diberikannya privilege kepada penyidik dalam melaksanakan penyidikan, penyidik harus tetap tunduk pada prinsip due process of law sebagai spirit dalam melakukan penyidikan.
Sebab, tidak hanya masyarakat yang harus taat hukum, dalam proses penegakan tindak pidana para penegak hukum pun harus tunduk terhadap hukum.
Proses penegakan hukum terkadang seringkali menimbulkan kesenjangan antara Das Sein (kenyataan yang terjadi) dengan Das Sollen (apa yang seyogyanya/ seharusnya dilakukan).
Telah diketahui bahwa setahun setelah kasus pembunuhan Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat) yang melibatkan Ferdy Sambo, kini profesionalitas penyidik polri kembali di uji pasca Putusan Praperadilan nomor 10/Pid.Pra/2024/Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 Juli 2024.
Di mana Hakim Tunggal Eman Sulaeman mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Tersangka Pegi Setiawan melalui kuasa hukumnya.
Hal ini ditemukan bahwa proses Penyidikan yang dilakukan telah undue process atau melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, dikarenakan selain adanya bukti permulaan yang cukup harus juga diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan tujuan terciptanya transparansi dan perlindungan hak asasi manusia agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik, dengan kata lain mencegah terjadinya unfair prejudice atau persangkaan yang tidak patut.
Menyoal stigma
Stigma negatif pada dasarnya muncul akibat oknum Kepolisian yang undue process dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegakan hukum, baik dengan cara-cara melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, melakukan pemerasan, penganiayaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pungli, salah tangkap, dan sebagainya.
Selain dinamika dalam kasus Vina Cirebon, dalam perkara lain diketahui juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berdasarkan pemantauan yang dilakukan dalam periode Juli 2023–Juni 2024, KontraS menemukan bahwa angka peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum Kepolisian mengalami peningkatan.
Di mana sepanjang Juli 2023-Juni 2024, tercatat 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri. 645 peristiwa kekerasan tersebut menyebabkan 759 korban luka dan 38 korban tewas.
Selain memotret peristiwa kekerasan secara umum, sepanjang Juli 2023-Juni 2024 KontraS juga mendokumentasikan 35 peristiwa extrajudicial killing yang menewaskan 37 orang. Jumlah peristiwa extrajudicial killing yang terjadi juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, walau jumlah korbannya berkurang (KontraS, 01/07/2024).
Berbagai peristiwa yang telah terjadi, telah mencederai proses penegakan hukum di Indonesia. Persepsi tentang buruknya pelayanan aparat penegak hukum atas kasus-kasus yang ditangani disebabkan kurang tersedianya sumber daya yang cukup dan baik bagi penegak hukum (Ketut Adi Purnama, 2018: 71). Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Bernard L. Tanya, bahwa seorang penegak hukum haruslah seorang primus inter pares, orang pilihan yang arif serta simpatik (Bernard L. Tanya, 2011: 11), sehingga dalam rangka melaksanakan penegakan hukum harus diiringi dengan memikul rasa tanggungjawab, tanggap akan rasa keadilan atau sense of justice, serta sesuai dengan prinsip due process of law.
Konsep due process dikaitkan oleh Yahya Harahap dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum” (the law is preme), yang menegaskan kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang, sehingga tidak seorangpun berada dan menempatkan diri di atas hukum (no one is above the law) dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun dengan berlandaskan prinsip perlakuan dan cara-cara yang jujur (Yahya Harahap, 2000: 95).
Dari sini, kemudian Diah Ratna Sari Hariyanto dalam laporan penelitiannya yaitu “Due Process of Law dalam KUHAP di Indonesia” menulis bahwa Due process of law merupakan perwujudan dari sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia. Due process of law secara substantif tercermin dalam due process model dari Herbert L. Packer. (Diah Ratna Sari Hariyanto, 2017 : 2).
Bertitik tolak dari prinsip tersebut, manakala diibaratkan dengan jasad manusia, roh adalah suatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan oleh Tuhan sebagai penyebab adanya hidup.
Begitu juga dengan penyidik Polri membutuhkan suatu unsur yang melekat pada jiwanya dalam menjalankan tugas, maka sejatinya roh penyidik dalam melakukan penyidikan adalah prinsip due process of law untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Prinsip tersebut merupakan Paradigma atau kerangka berfikir yang sangat penting bagi penyidik dalam melakukan penyidikan.
Etika Profesi
Bagi profesi hukum sangat erat hubungannya dengan etika, sebab dengan etikalah para profesi hukum melaksanakan tugasnya dengan professional. Frans Magnis Suseno, menguraikan bahwa etika profesi baru dapat ditegakkan manakala : (1) berani berbuat dengan tekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi; (2) sadar akan kewajibannya, dan (3) memiliki idealisme yang tinggi (Arbintoro Prakoso, 2015: 120).
Etika profesi Polri termaktub dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan mempertimbangkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya, menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.
Baik buruknya etika hukum adalah suatu ukuran dalam suatu tindakan oleh profesi hukum, apakah tindakannya telah melanggar kode etik profesi atau tidak. Untuk itu, dalam upaya mencegah penyalahgunaan profesi hukum dibutuhkanlah program pengawasan mengenai prilaku penyidik, dan pembinaan terhadap penyidik Polri dalam proses penegakan hukum.
Berhubungan dengan baik buruknya penegak hukum, maka dibutuhkan peningkatan kesadaran moral, meningkatkan kemampuan teknis profesi, pendalaman tentang etika profesi, dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menjadi syarat yang tidak dapat ditawar lagi. Dengan landasan tersebut profesi kepolisian akan tetap terpuji dan disegani masyarakat (Arbintoro Prakoso, 2015: 158).
Selain itu tidak cukup hanya pada pengawasan dan pembinaan, hal ini juga membutuhkan proses penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) yang dilaksanakan secara objektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa dan memutus pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri, yang sanksinya pada umumnya diberikan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
*) Penulis adalah dosen Fakultas Hukum UPN. “Veteran” Jawa Timur




