
PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah sekolah negeri telah usai dan telah menyelenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). MPLS diselenggarakan untuk mengenalkan semua kegiatan akademik di sekolah dan menyisipkan materi-materi sesuai permasalahan pendidikan seperti moralitas, bullying, dan kekerasan seksual dengan harapan siswa dapat memahami serta menghindari segala bentuk tindakan tercela tersebut di lingkungan sekolah.
Tentu kegiatan MPLS menjadi sangat penting sebagai garda depan pembentukan karakter siswa Indonesia yaitu meningkatkan prestasi akademik dengan tetap mengedepankan budi pekerti luhur.
Terkait program PPDB yang diselenggarakan setiap tahunnya, ada hal penting yang patut memperoleh perhatian serius selain kegiatan MPLS yaitu fenomena penyelenggaraan PPDB yang sepi. Kasus tersebut cenderung terjadi pada sekolah negeri.
Hal ini menjadi menarik perhatian karena menimbulkan pertanyaan ke mana anak sekarang menempuh pendidikan? Ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya calon siswa yang mengikuti PPDB yang berdampak tidak hanya penutupan pada sejumlah sekolah, akan tetapi menyangkut masa depan guru.
Pertama, merujuk pada pendapat akademisi Universitas Negeri Surabaya, Prof Muchlas, menyatakan bila menurunnya jumlah calon siswa yang mengikuti PPDB 2024 disebabkan menurunnya populasi penduduk di Indonesia.Baca Juga: Kenali Karakter Seseorang dari Kopi Favoritnya
Pernyataan tersebut seakan bertentangan dengan pemikiran kita selama ini bahwa Indonesia di masa depan digadang-gadang memperoleh bonus demografi yang memiliki makna bila akan terjadi pertumbuhan penduduk signifikan ke depannya.
Logika sederhana saja, semestinya di masa sekarang laju pertumbuhan pendudukan menunjukkan peningkatan, akan tetapi sebaliknya justru menurun. Sebagai contoh, asumsikan PPDB jenjang SD tahun ini diikuti calon siswa berusia rata-rata 7 tahun yang lahir di rentang tahun 2015-2017.
Kemudian, apabila melihat data BPS (2023) tentang laju pertumbuhan penduduk di tahun 2015-2017, persentase pertumbuhan yang ditunjukkan antara lain 1,38 persen (2015), 1,36 persen (2016), dan 1,34 persen (2017) menandakan bila memang terjadi penurunan angka kelahiran pada rentang tahun tersebut, sehingga menyebabkan PPDB 2024 sepi pendaftar.
Bahkan, di tahun 2023 saja menyentuh angka 1,13 persen sehingga bisa diprediksi PPDB SD di tahun 2030 (7 tahun kemudian) lebih sepi peminat karena menurunnya populasi penduduk.
Kedua, banyak bermunculan sekolah swasta bertaraf internasional dengan metode maupun infrastruktur penunjangnya berbeda dengan pendidikan Indonesia.
Sekolah swasta yang menawarkan kurikulum pendidikan bertaraf internasional mengacu kepada pendidikan di luar negeri, sehingga treatment yang diberikan berbeda dengan kurikulum Indonesia seperti lebih menekankan aspek psikomotorik dan afektif.
Ketiga, munculnya sekolah berbasis agama yang memfasilitasi keinginan orang tua untuk lebih menekankan pendidikan agama bagi buah hatinya, menjadi “kompetitor” bagi sekolah negeri. Sekolah berbasis agama yang dimaksud adalah sekolah swasta seperti pada umumnya namun lebih menekankan pendidikan agama.
Selain sekolah berbasis agama, kecenderungan orang tua untuk menempatkan anak ke pondok pesantren menjadi alasan pula kuota PPDB tidak terpenuhi.Baca Juga: Waspadai Makanan dan Minuman Anak, Cegah Gagal Ginjal Akut hingga Cuci Darah
Bahkan saat ini, banyak pondok pesantren mendirikan sekolah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi berkurangnya jumlah calon siswa yang mengikuti PPDB karena santri tidak perlu keluar pesantren untuk menuntut ilmu non-agama.
Hal tersebut mudah untuk ditemukan di berbagai daerah bila pondok pesantren saat ini tidak hanya menyelenggarakan pendidikan agama, tapi membuka pendidikan formal sebagaimana di sekolah negeri.
Keempat, Peraturan tentang batasan usia calon siswa yang mengikuti PPDB berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 1 Tahun 2021 turut memengaruhi minat orang tua memilih sekolah swasta. Sebagai contoh usia penerimaan jenjang SD adalah 7 tahun, sedangkan sekolah swasta membuka peluang untuk dapat menerima usia di bawahnya.
Bagi wali murid yang menginginkan anaknya lebih awal mengenal pendidikan, maka daya tawar dari swasta dapat menjadi prioritas. Sebetulnya dari Permendikbud sendiri juga masih melonggarkan kebijakannya untuk bisa menerima usia siswa dibawah ketentuan, namun dengan catatan bila calon siswa memenuhi kapasitas untuk mengikuti pelajaran.
Kembali lagi kepada poin dua dan tiga, pilihan pendidikan swasta internasional maupun berbasis agama dan pondok pesantren nyatanya lebih dilirik ketimbang sekolah negeri.
Kelima, faktor jarak antar sekolah terlalu dekat memicu salah satu sekolah sepi peminat PPDB. Kasus demikian memang banyak terjadi, sehingga beberapa sekolah dilebur menjadi satu untuk meningkatkan kuota PPDB setiap tahunnya.
Namun permasalahan tersebut sebenarnya tidak begitu berpengaruh secara signifikan karena perihal pendidikan adalah pilihan masyarakat yang saat ini lebih tertarik menempatkan buah hatinya di sekolah yang menurut mereka unggul entah dari swasta/negeri.
Sepertinya, pengaruh minimnya calon siswa mengikuti PPDB akan berdampak pula kepada pihak lain seperti guru. Terbesit dalam benak pikiran, apakah di masa depan guru akan ikut diberhentikan karena minimnya siswa mengikuti PPDB? Sebab, mayoritas status kepegawaian guru saat ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Perlu digarisbawahi, kalimat perjanjian dapat dimaknai bisa diperpanjang sesuai kebutuhan jumlah pegawai. Kalaupun guru diintegrasikan ke sekolah lain karena instansinya dibekukan akibat minimnya murid mendaftar, sepertinya tidak bisa begitu saja digabung karena berdampak pada pembagian jam mengajar yang juga berpengaruh langsung terhadap penerimaan tunjangan.
Jadi PPDB sepi peminat, dapat dikategorikan sebagai fenomena wajar dan tidak perlu disikapi sebagai masalah karena di era saat ini baik instansi swasta maupun negeri berlomba-lomba memberikan daya tawar menarik kepada masyarakat. Jika PPDB sepi dan mayoritas beralih kepada sekolah swasta, berarti publik menilai layanan pendidikan swasta lebih menarik.
Meskipun biaya pendidikan sekolah negeri sudah gratis, nyatanya tidak menyurutkan antusias masyarakat memilih swasta yang tentu wajib berbayar. Sudah mulai terlihat saat ini bahwa sekolah swasta mampu mengimbangi bahkan mengungguli sekolah negeri dengan berbagai model belajar dan ekstrakurikuler yang lebih menarik.
Persaingan antara negeri dan swasta inilah pada akhirnya menguntungkan bagi masyarakat karena diberikan pilihan yang sama-sama menunjukkan kualitasnya.
*) Penulis adalah dosen Prodi PIAUD, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi.




