Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Eksistensi Lembaga Keagamaan dalam Pilkada Opini: Mochammad Samsi Ridwan

H
Penulis: Halo Jember❯

Mochammad Samsi Ridwan
Mochammad Samsi Ridwan

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) adalah salah satu medium demokrasi yang membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk memilih pemimpin lokal kedaerahan mereka.


Advertisement

Proses politik ini tentu banyak melibatkan berbagai macam pihak. Salah satunya adalah eksistensi alias peran lembaga keagamaan untuk ikut andil mengisi dialektika publik saat pilkada berlangsung.

Diakui atau tidak, realitas kontestasi politik lokal maupun nasional di Indonesia selalu menyertakan lembaga keagamaan, baik secara langsung maupun tidak. Hal demikian menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses dialektika politik atau kenegaraan secara umum.

Bukan lagi rahasia umum jika ada beberapa calon pemimpin daerah melakukan silaturahmi kepada para agamawan dan tokoh-tokoh agama yang menaungi beberapa pusat lembaga keagamaan.

Advertisement

Terlepas dari segala bentuk permintaan dukungan ataupun restu, hal demikian menjadi penting bagi keduanya.

Calon pemimpin daerah membutuhkan sokongan moralitas dari lembaga keagamaan, sebaliknya lembaga keagamaan juga memerlukan dukungan pemerintah dalam proposi tertentu yang dibutuhkannya. Berlangsungnya proses timbal balik ini tentu merupakan implikasi praksis dari nalar ideal tentang relasi agama dan negara.

Hal yang paling sering ditemui dalam kognisi masyarakat Islam secara umum di antaranya adalah doktrin "al Islam huwa al din, wa 'Idawlah", yang memiliki makna bahwa Islam adalah agama sekaligus kekuasaan. Islam dalam hal ini dimaknai sebagai agama yang tidak bisa dipisahkan dari segala bentuk realitas persoalan sosial politik, bahkan sebagai sebuah alat (ilmu) untuk memahami segala aspek kehidupan.

Advertisement

Namun, dalam diskursus Islam tersendiri, ada beberapa perbedaan pemahaman tentang tafsir-tafsir tematik, khususnya pada persoalan politik alias ketatanegaraan. Hal ini dianggap wajar dalam dialektika keilmuan Islam. Setidaknya ada tiga paradigma besar yang membahas ihwal relasi agama dan negara.

Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa Islam sama sekali tidak berhubungan dengan negara (tendensi pemerintahan) yang diwakili oleh Thaha Husein Kedua, paradigma yang memandang bahwa Islam adalah agama yang juga mengatur segala aspek kehidupan yang diwakili oleh Hassan al Banna, Rasyid Ridha, dan tokoh lainnya yang sependapat.

Ketiga, Islam bukan kedua hal di atas, namun ia adalah agama yang telah mengatur seperangkat nilai dan prinsip-prinsip luhur tentang kehidupan sosial, yang salah satunya adalah kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diwakili oleh pendapat Muhammad Abduh dan Husein Haikal.

Terlepas dari segala perbedaan pandangan tersebut, bukanlah sebuah kesalahan terminologis jika lazim ditemui sebutan Islam India, Islam Iran, Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Nasional, hingga sejenis Islam ala Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Indonesia yang lebih mudah untuk dikenali eksistensi ajarannya.

Jika pemahaman ini hadir dalam nuansa politik Islam kontemporer, maka politik Islam juga tidak bisa lepas dari dimensi kesejarahan yang multiinterpretatif tersebut. Termasuk pula jika perspektif demikian menjadi nalar konstelasi Indonesia yang pluralistik soal agama, terutama Islam.

Upaya penerjemahan nilai-nilai Islam yang objektif dan inklusif jauh lebih dibutuhkan, utamanya untuk memayungi minoritas agama dan keyakinan lain yang telah tumbuh di negara ini. Misalnya tentang konsep tauhid yang dimunculkan dengan nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa", dan segala bentuk penerjemahan lain yang bersifat universal, inklusif, adil, dan humanistik.

Laju Lembaga Keagamaan dalam Pilkada

Eksistensi lembaga keagamaan dalam pilkada memiliki peran sentral, terutama saat berhadapan dengan beberapa isu strategis lokal-kedaerahan yang tak kunjung usai. Di Indonesia, lembaga keagamaan (Islam) sendiri dapat diwakili oleh pesantren, masjid, ormas keagamaan, dan medium pendidikan Islam lainnya, baik formal maupun nonformal.

Lembaga keagamaan Islam mampu menjadi medium pendidikan politik bagi masyarakat secara luas, terutama untuk memberikan arti nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan pentingnya memilih pemimpin daerah yang memiliki integritas moral.

Lembaga ini pula tentu telah banyak dinilai sebagai pemegang otoritas moral publik bagi masyarakat luas. Tidak jarang masyarakat lebih dulu mendengarkan fatwa-fatwa dan pendapat para penganjur kesalehan yang biasanya menaungi lembaga keagamaan seperti ulama, kiai, dan para intelektual Islam (akademisi).

Termasuk pula di antaranya adalah upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat yang dimulai dari lembaga keagamaan sebagai pemantik.

Banyak kalangan dari lembaga ini memberikan pemahaman bahwa partisipasi politik adalah bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan yang sekaligus merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan. 

Islam dalam hal ini serasa diwakili olehnya, setiap upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam politik tidak luput dari atensi moril pentingnya kejujuran, transparansi, serta keadilan dalam kontestasi Pilkada yang sedang maupun akan berlangsung.

Tidak jarang pula beberapa kali lembaga keagamaan Islam mampu mengintervensi kebijakan publik sejak dalam proses kontestasi politik. Karena selain Islam merupakan kelompok mayoritas di Indonesia, spirit ajarannya pun juga melek terhadap persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Tantangan dan Kontroversi "Politisasi Agama"
Meskipun telah banyak diteliti pentingnya eksistensi lembaga keagamaan Islam dalam kontestasi politik, namun tidak menutup kemungkinan ide praksis ini berjalan mulus tanpa dinamika alias pertentangan. Tidak jarang beberapa pihak menilai bahwa hal demikian justru bernuansa "politisasi agama".

Banyak pihak menilai bahwa hadirnya lembaga-lembaga ini justru hanya pada persoalan mobilisasi masa, atau upaya konsolidasi pendulangan suara sebanyak-banyaknya terhadap calon pemimpin daerah.

Seringkali kekhawatiran publik muncul dengan menilai bahwa simbol (lembaga) agama digunakan untuk mencapai tujuan politik. Belum lagi ketakutan soal dampak yang ditimbulkan, misalnya polarisasi masyarakat berdasarkan keyakinan agama, atau dominasi satu agama untuk mengkerdilkan kelompok agama minoritas lainnya.

Beberapa kontroversi tersebut tentunya lagi-lagi dapat ditanggapi secara proporsional, eksistensi lembaga keagamaan Islam sebagai salah satu subjek politik yang berkepentingan sah secara demokratis, ia turut hadir dengan wujud identitas politiknya berupa lembaga maupun institusi dengan berbekal moralitas Islam. (*)

 

*) Penulis adalah yudisi berprestasi Fakultas Syariah UIN KHAS Jember 2024. 

Advertisement

Artikel Terkait

 Menata Kabel Udara, Membenahi Wajah Baru Kota Lumajang, Opini oleh Ma’ruf Nidhomuddin

 Menata Kabel Udara, Membenahi Wajah Baru Kota Lumajang, Opini oleh Ma’ruf Nidhomuddin

WAJAH kota Lumajang saat ini tengah dilakukan revitalisasi untuk meningkatkan eksotika dan perekonomian warga Lumajang.

Kebisingan: Dirawat Haram, Dibuang Sayang, Opini oleh Aries Harianto

Kebisingan: Dirawat Haram, Dibuang Sayang, Opini oleh Aries Harianto

JEMBER gemuruh. Pro-kontra Sound Horeg (SH) menyeluruh. Masyarakat mengeluh karena gelegar dentumannya membuat genting runtuh. Trending fenomena ini seolah menjadi musuh.

Sound Horeg dan Dilema Politik Bupati Gus Fawait , Opini oleh Fathor Rahman Jm

Sound Horeg dan Dilema Politik Bupati Gus Fawait , Opini oleh Fathor Rahman Jm

ADA bunyi yang lebih pelik daripada dentuman subwoofer di jalanan Jember: gema janji politik yang kembali terdengar ketika pemerintah harus mengambil keputusan. Di tengah polemik sound horeg,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer