
MOMEN politik elektoral Jawa Timur telah ramai dengan kemunculan tiga tokoh perempuan alias tiga srikandi Calon Gubernur. Ketiga srikandi ini tidak lain adalah perempuan dengan catatan kerja politik yang sudah terbukti.
Selain sosok petahana yang kembali berkontestasi, dua diantaranya juga pernah masuk dalam kabinet Presiden Jokowi.
Persoalan publik alias Isu strategis yang wajib diingat dan menjadi prioritas oleh ketiga srikandi ini tidak lain adalah permasalahan ekologi dan konflik tata ruang yang sudah menjamur di Jawa Timur.
Provinsi dengan luasan wilayah yang kurang lebih 48.000 kilometer persegi ini jelas membutuhkan solusi alternatif yang juga dimuat dalam kebijakan serta misi politik.
Selaku Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur tentu dalam hal ini memposisikan diri sebagai organisasi pemuda Ideologis (Islam-Indonesia) yang ikut andil dalam dialektika wacana kontestasi politik yang sedang berlangsung.
Terlebih dengan visi utama kami yang multisektor, PMII Jatim memandang bahwa sudah waktunya panggung politik benar-benar menjadi tangan besi untuk menyelesaikan adanya darurat sektor ekologi dan sejumlah konflik tata ruang yang sudah menjamur bertahun-tahun.
Darurat ekologi di Jatim hingga detik ini masih menjadi sorotan banyak pihak. Misalnya rangkuman riset bertajuk "Climate Change and Biodiversity" garapan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2022 yang telah banyak menyorot perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan hilangnya habitat alam di Jawa timur, yang tentu disebabkan banyaknya aktivitas pertambangan dan industri ekstraktif.
Termasuk pula persoalan konflik tata ruang yang tak kunjung usai di Jawa Timur. Hingga kini masih banyak daerah seperti Malang Raya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto yang masih erat dengan persoalan tumpang tindih peruntukan lahan.
Tidak luput juga beberapa daerah di wilayah tapal kuda seperti Lumajang, Jember, dan Banyuwangi yang masih banyak terjadi konflik peruntukkan lahan akibat hadirnya konsesi tambang.
Realitas Ekologi dan Konflik Tata Ruang Jawa Timur
Catatan WALHI Jatim pada sepanjang 2022 lalu, terdapat 7 wilayah krisis di Jawa Timur, yakni wilayah Tapal Kuda, Malang Raya, Surabaya Raya, Mataraman, Pantura, Pesisir Selatan, dan Madura Kepulauan. Sejumlah daerah di wilayah tersebut seringkali mengalami bencana ekologis.
LBH Surabaya dan Walhi Jatim pun dalam catatan kolaborasinya sempat mengungkapkan bahwa terdapat 121 kasus yang memuat persoalan lingkungan. Secara terperinci terhadap 24 kasus tambang yang meliputi tambang emas, galian C, dan tambang karst.
Terdapat 13 kasus tata ruang yang disebabkan tumpang tindihnya aturan. Sebanyak 36 kasus hutan dan kebun yang mencakup konflik pengelolaan hutan serta perampasan lahan oleh pihak perkebunan dan perusahaan. Termasuk juga 48 kasus lingkungan meliputi pencemaran sungai, udara, dan problem sampah.
Sebagai contoh, catatan Pengurus Cabang (PC) PMII Jember pernah mengungkap pada 2023 lalu, bahwa terdapat 32 perusahaan tambang di Kabupaten Jember yang memiliki luas kurang lebih 1.008,9 hektare.
Hampir semua lokasi perusahaan tambang tersebut berada di kawasan pertanian. Bahkan tercatat sebanyak 135,40 perusahaan tambang menempati hutan produksi, dan sekitar 7,35 hektar bertempat di hutan lindung.
Tidak cukup di situ, Kota Batu yang masuk wilayah Jawa Timur ini juga menjadi wilayah dengan konflik ekologis, yang tidak lain memuat aturan tata ruang tanpa memperhatikan sektor keberlanjutan lingkungan, khususnya sumber mata air.
Perda RTRW Kota Batu hingga kini banyak dinilai berpotensi menghilangkan tiga jenis kawasan lindung, mengurangi jumlah kawasan sempadan mata air, besaran sempadan sungai, hingga berpotensi menghilangkan kawasan cagar budaya.
Konflik lahan di Kabupaten Pasuruan juga satu diantaranya, klaim TNI AL atas 11 desa yang terletak di 3 kecamatan (Grati, Nguling, dan Lekok) ini menjadikan masyarakat lokal terpinggirkan.
Begitu pun di Kabupaten Banyuwangi, sudah lebih satu dekade para petani Bongkaran yang masuk dalam gerakan Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) memperjuangkan pengakuan atas tanah.
Mereka mempertahankan lahan seluas 231 hektare yang merupakan lahan pemukiman dan pertanian. Terdapat 900 jiwa (287) KK yang mendiami wilayah tersebut. Namun, lagi-lagi masyarakat sekitar tersingkirkan karena kepentingan PT Wongsorejo kala itu.
Selain itu masih banyak wilayah di Jawa Timur yang masih terjadi darurat ekologi dengan disertai konflik tata ruang. Konflik Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi, kawasan rawan bencana di Trenggalek, industrialisasi sektor perkebunan di Pakel Banyuwangi, industri migas di pesisir Madura, dan konflik daerah lainnya dengan kompleksitas persoalan tata ruang dan ekologi yang menyertainya.
Problematika Kebijakan dan Regulasi Peruntukan Ruang Jawa Timur
Adanya upaya masifikasi ekonomi melalui ekspansi pertambangan, industri modern, dan pembangunan-pembangunan infrastruktur lainnya, membuat ruang hidup masyarakat di Jawa Timur semakin terancam.
Hal demikian terjadi begitu liar karena benteng kebijakan dan regulasi peruntukan ruang di Provinsi Jawa Timur hingga kini tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya di area pembangunan dan industri ekstraktif.
Hingga kini Perda RTRW Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 masih banyak memuat alokasi ruang yang diperuntukkan pertambangan minyak bumi, pertambangan mineral, dan pertambangan gas serta geothermal (panas bumi) dengan luasan lebih dari 67.000 hektare.
Berkaitan dengan hal ini pula Walhi Jatim mencatat sebanyak 600.000 hektar lebih luasan lahan yang mengantongi izin tambang yang telah beredar di kawasan Jawa Timur, baik yang bersifat IUP produksi, maupun proses penetapan wilayah pertambangan.
Lebih spesifik, pada pasal 12 Perda RTRW Provinsi Jawa Timur memuat wilayah pertambangan yang masuk pada nomenklatur kawasan budidaya.
Hal demikian tentu tidak tepat, tambang adalah kegiatan ekstraksi yang banyak menggerogoti saripati bumi, sedangkan budidaya adalah kawasan yang memang diperuntukkan sebagai lumbung kelestarian alam.
Tak hanya itu, beberapa industri seperti perumahan, infrastruktur publik, dan beberapa bangunan pertahanan keamanan juga masuk dalam kategorisasi tersebut.
Termasuk juga apa yang tertuang pada pasal 76, yang mengejawantahkan bahwa hampir semua wilayah di Jawa Timur masuk kawasan pertambangan logam, pertambangan mineral, pertambangan minyak, pertambangan gas serta geothermal (panas bumi).
Pasal ini jelas kontradiktif dengan pernyataan pasal 71 tentang pangan, serta pasal 72 yang memuat kepentingan pengembangan holtikultura. Peruntukan wilayah pertambangan ini juga tumpang tindih dengan ketentuan pasal 54 tentang rencana kawasan lindung, pasal 55 tentang kawasan lindung, pasal 56 tentang kawasan perlindungan setempat, serta pasal 57 tentang wilayah konservasi.
Persoalan regulasi peruntukan ruang ini juga terlihat jelas dalam pasal 121-122 yang justru membuka kawasan hutan (termasuk hutan lindung) sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi alias ditambang.
Hal ini semakin dipertegas dalam poin 4-5 pasal 132 yang membahas arahan zonasi pertambangan dan energi. Poin ini memperjelas bahwa pertambangan dan penelitian serta upaya pengembangan infrastruktur dapat dilakukan di kawasan hutan.
Sampai disini, PKC PMII Jawa Timur semakin mempertegas pesannya terhadap para srikandi yang sedang berkontestasi pada momen elektoral tahun ini, bahwa selama ini industri ekstraktif pertambangan di Jawa Timur seringkali banyak terfasilitasi oleh regulasi dan kebijakan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan serta kepentingan masyarakat luas.
Penulis adalah Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur



