
DALAM transisi IKN ini, yang menjadi pertanyaan paling mendasar adalah apakah pemindahan ibu kota sudah sesuai dengan cita hukum yang diamanatkan oleh konstitusi? Bagaimana prinsip otonomi daerah dapat diterapkan secara adil dan proporsional di wilayah baru ini? Oleh karena itu, tulisan ini mengetengahkan cita hukum responsif dalam mengurai implikasi normatif dari pemindahan dan mengulas prinsip otonomi daerah dalam tata kelola pemerintahan di ibu kota baru.
Cita hukum, atau "rechtsidee" merupakan konsep yang mendasari setiap kebijakan negara, termasuk pemindahan IKN. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, tujuan utama negara Indonesia adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis, termasuk pemindahan IKN, harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan, dan pemerataan yang termaktub dalam konstitusi.
Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai "bintang penunjuk arah" atau "leitstar" yang harus memandu setiap kebijakan pemerintah. Artinya, pemindahan IKN juga harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Harapan besar disematkan dalam pemindahan IKN ke Kalimantan Timur guna mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Saat ini, sekitar 58 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah lain, termasuk Kalimantan, mengalami ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat menggerakkan pembangunan yang lebih merata dan adil.
Namun, cita-cita tersebut hanya akan terwujud jika pemindahan ini ditopang oleh kerangka hukum yang kuat dan berkeadilan. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, IKN direncanakan sebagai kota yang modern, berkelanjutan, serta berorientasi pada kemanusiaan.
Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa keadilan sosial, tidak hanya bagi masyarakat di Jawa, tetapi juga bagi masyarakat lokal di Kalimantan Timur, termasuk keberadaan hak ulayat dari masyarakat adat setempat.
Dalam teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Hukum yang responsif adalah hukum yang mampu mengakomodasi perubahan sosial dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Dalam konteks pemindahan IKN, hukum responsif menuntut agar kebijakan ini tidak hanya menjadi proyek "elitis" yang menguntungkan segelintir pihak, tetapi harus benar-benar melibatkan masyarakat lokal dan menghormati hak-hak mereka, di antaranya dalam mengelola sumber daya alam serta hak tanah adat (hak ulayat).
Prinsip Otonomi Ibu Kota Baru?
Salah satu aspek krusial dalam pemindahan IKN adalah perubahan tata kelola pemerintahan di wilayah baru tersebut. Berdasarkan UU IKN, Nusantara akan memiliki status khusus setingkat provinsi, yang memberikan fleksibilitas tertentu dalam hal pengelolaan.
Status ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kekhususan tersebut akan berinteraksi dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.
Prinsip otonomi daerah adalah salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prinsip desentralisasi.
Namun, dengan status kekhususan yang dimiliki oleh IKN, ada potensi terjadinya ketimpangan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan strategis.
Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mengakui adanya daerah-daerah dengan status khusus yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan historis, geografis, atau strategis. Nusantara, sebagai ibu kota baru, jelas memiliki peran strategis dalam konteks pembangunan nasional.
Namun, kekhususan ini tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip otonomi daerah, terutama dalam hal partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Sebagai ibu kota baru, Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan nasional, tetapi pemerintah pusat harus tetap menghormati kewenangan daerah setempat, termasuk Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengelola urusan daerahnya sendiri.
Mengacu pada teori hukum responsif, seharusnya kebijakan pengelolaan IKN memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada proses konsultasi formal, tetapi juga harus melibatkan masyarakat secara substansial dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut.
Jika tidak, kebijakan ini berpotensi dianggap sebagai bentuk "centralized elitism" yang mengabaikan kepentingan lokal dan hanya menguntungkan kepentingan pusat.
IKN Dalam Bingkai Hukum Responsif
Nonet dan Selznick dalam teori evolusi hukumnya, mengklasifikasikan tahapan perkembangan hukum ke dalam tiga bagian, yaitu: hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum represif adalah hukum yang dipaksakan dari atas, sering kali dengan menggunakan kekuatan koersif untuk menegakkan ketertiban.
Hukum otonom, di sisi lain, menekankan pentingnya kepastian hukum dan otonomi sistem hukum dari campur tangan politik. Namun, dalam konteks transisi IKN, pendekatan hukum represif maupun otonom mungkin tidak memadai untuk menangani kompleksitas tantangan yang ada.
Pada dasarnya, Hukum responsif menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif dalam menyikapi perubahan sosial. Dalam konteks pemindahan IKN, pendekatan hukum responsif berarti bahwa hukum harus menjadi wahana untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan hanya alat untuk menegakkan ketertiban atau mengatur perpindahan fisik ibu kota. Hukum harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal dan merespons kebutuhan mereka dengan cara yang terbuka dan partisipatif.
Pemindahan IKN, jika dilihat melalui lensa hukum responsif, dapat menjawab dan mengurai problematika yang dihadapi Jakarta sebagai ibu kota lama, seperti kemacetan, polusi, dan ketimpangan ekonomi, di satu sisi.
Di sisi yang lain, diharapkan menghadirkan peluang baru dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di Kalimantan dan wilayah lainnya secara umum.
Proses ini harus dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel, serta melibatkan masyarakat secara luas, termasuk masyarakat adat dan kelompok-kelompok rentan yang akan terdampak oleh pembangunan IKN.
Selain itu, dalam penerapan desentralisasi fiskal, pemindahan IKN harus memperhatikan alokasi sumber daya yang adil antara pemerintah pusat dan daerah. Kalimantan Timur sebagai wilayah yang menampung ibu kota baru berhak atas bagian yang proporsional dari manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan IKN.
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, prinsip otonomi fiskal harus tetap dijaga agar pembangunan IKN tidak merugikan daerah-daerah lain di Indonesia.
Keseimbangan dalam Transisi
Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara bukanlah sekadar perpindahan geografis pusat pemerintahan, tetapi juga mencerminkan perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia.
Dalam konteks ini, cita hukum yang diusung oleh negara melalui kebijakan ini harus selalu mengedepankan prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak daerah serta masyarakat adat.
Konsep pemindahan IKN dalam cita hukum responsif, seharusnya dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat lokal dan memastikan bahwa mereka terlibat secara aktif dalam proses pembangunan ibu kota baru.
Hukum yang berkaitan dengan pemindahan ini harus menjadi medium untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan, dan berkeadilan. Pemerintah pusat harus menjaga keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah, serta memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi membawa manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
*) Penulis adalah Guru SMKS AL-BADRI dan Dosen STIS Nurul Qarnain Jember.



