Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Retret, Memiliterkan Sipilkah? Opini: Asmui Syarkowi

H
Penulis: Halo Jember❯

 


Advertisement

Asmu
Asmu
 

DI sela-sela kesibukan penyelenggaraan retret, sebagaimana dikutip TEMPO.co wakil menteri dalam negeri antara lain mengatakan, bahwa acara ini sangat penting untuk memastikan program pemerintah pusat sinkron dengan pemerintah daerah.

Oleh karena itu bagi yang tidak bisa hadir harus ada yang menggantikannya. Kalimat tersebut terucap berkenaan dengan beberapa kepada daerah yang belum bisa hadir karena berbagai alasan.

Advertisement

Yang dikatakan oleh Bima Arya itu, tentu hanya sebagian dari sekian materi penting yang menjadi menu retret para kepala daerah se-Indonesia dari tanggal 25 Februari sampai tanggal 28 Februari 2028 di Magelang. Dari sisi manajemen penyatuan visi misi dalam mengelola negara super besar, seperti Indonesia ini, hal itu tentu  tidak dapat dipandang remeh.

Ide itu merupakan sebuah ide kreatif sekaligus brilian. Ide itu juga dapat dipandang sebagai lumrah, bahkan wajib.  Bahwa wahana penyampaian visi dan misi kenegaraan itu apakah harus bernuansa militer tentu soal lain. Mungkin hanya karena kebetulan sang presiden saat ini berasal dari militer, dari korps pasukan elite baret merah (Kopasus) lagi.

Memang ada sebagian masyarakat yang mengritik nuansa militer tersebut. “Reformasi dulu menjauhkan dari yang berbau militer, tapi sekarang kental aroma sipil yang dimiliterkan…”, begitu antara lain salah satu penggalan status sebuah medsos. Kalimat tersebut tidak lain dimaksudkan mengritisi fenomena retret bernuansa militer sejak Presiden Prabowo memerintah.

Advertisement

Di sebuah negara demokrasi, tidak setuju atau mengritik, sejauh tidak melanggar hukum, tentu tidak dilarang. Akan tetapi, apakah  ‘budaya militer’ selamanya negatif. Atau, tidak ada yang positif dari ‘budaya militer’? Atau, semua yang berbau sipil selalu baik sehingga semua urusan hanya harus diselesaikan dengan cara sipil?

Sejarah panjang tampaknya mengajarkan kita bahwa perpaduan militer sipil menjadi salah satu alternatif metode kepemimpinan. Indonesia relatif stabil dan berhasil memerintah dengan segenap capaian pembangunannya adalah konvergensi gaya militer dan sipil.

Kita tidak dapat membayangkan jika gaya militer ditinggalkan, yaitu ketika  pada saat rakyat masih miskin dan pembangunan tidak dapat berlangsung akibat friksi-friksi politik, Indonesia yang sangat luas dengan berbagai suku bangsa, dan berbagai potensi disintegrasi di berbagai daerah mengancam.

Sisi negatif kepemimpinan orde baru yang berbau militer memang ada. Akan tetapi juga banyak orang merasakan sisi positifnya. Kemunculan gambar Pak Harto dengan caption “Piye, enak jamanku to?” menjadi salah satu bukti. Seolah ada kerinduan dari sekelompok orang yang ingin kembali ke era orde baru. Terutama, saat reformasi yang konon demokratis, ternyata  tidak membuat mereka lebih baik.

Lantas, apakah era sebelum Orba sepenuhnya jelek? Tentu tidak gaya kepemimpinan Pak Karno waktu itu juga dianggap paling cocok mengakomodasi seluruh elemen bangsa yang masih memerlukan persatuan dan kesatuan.

Kita tidak dapat membayangkan, bagaimana jika waktu itu tidak ada Pak Karno. Demi persatuan dan kesatuan, Pak Karno berkepentingan merangkul seluruh tokoh politik untuk memikirkan kemajuan bangsa dan negara demi keberhasilan revolusinya. Alasannya satu dan masuk akal, semua tokoh politik waktu itu punya saham dalam memerdekakan Indonesia.

Dengan pengalaman historis tersebut, segenap pemikiran yang mengarah dikotomi militer sipil untuk konteks Indonesia kiranya tidak relevan, terutama jika dikaitkan dengan kepemimpinan sebuah negara besar seperti Indonesia.

Dalam konteks demikian, saat ini sebenarnya kita tidak perlu alergi atau phobia militer. Zaman sudah berubah, kontrol sosial sudah semakin baik. Gaya militer yang selalu diasosiasikan kekerasan kini sangat mudah dikontrol sehingga tidak mungkin bisa terjadi dengan leluasa.

Dari sisi maknanya, retret (menurut KBBI)  adalah memisahkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin. Dalam dunia tasawuf mungkin mirip dengan konsep uzlah. Tetapi, apa pun maknanya, yang ingin dicapai dari konsep retret adalah mengundurkan diri, menyendiri, menyepi, menjauhkan diri dari kesibukan sehari-hari, meninggalkan dunia ramai untuk berkontemplasi demi sebuah tujuan besar dan penting.

Sebuah negara besar dengan berbagai suku bangsa, berikut sumberdaya alam yang melimpah seperti Indonesia tidak hanya memerlukan kepemimpinan yang kuat sekaligus manajemen yang tepat. Melainkan, juga harus dapat dipastikan bahwa seluruh rakyat harus merasakan manfaatnya.

Dugaan baik kita, muaranya tidak lain adalah agar sila kelima Pancasila benar-benar segera tercermin dalam kehidupan nyata. Mengapa? Sebagaimana kita baca di berbagai media, tujuan utama dari program retret ini adalah untuk memastikan bahwa para kepala daerah memiliki pemahaman yang selaras dengan kebijakan nasional, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dalam membangun daerah masing-masing.

Dalam konteks ini tentu sangat naif, ketika ada seorang tokoh politik merasa harus ‘melawan’ program retret presiden hanya karena seorang oknum tertentu ‘kesayangannya’ harus kesandung hukum yang sebenarnya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan presiden. (*)

*) Penulis adalah Hakim PTA Banjarmasin.

 

 

Advertisement
Editor : Halo Jember

Artikel Terkait

 Menata Kabel Udara, Membenahi Wajah Baru Kota Lumajang, Opini oleh Ma’ruf Nidhomuddin

 Menata Kabel Udara, Membenahi Wajah Baru Kota Lumajang, Opini oleh Ma’ruf Nidhomuddin

WAJAH kota Lumajang saat ini tengah dilakukan revitalisasi untuk meningkatkan eksotika dan perekonomian warga Lumajang.

Kebisingan: Dirawat Haram, Dibuang Sayang, Opini oleh Aries Harianto

Kebisingan: Dirawat Haram, Dibuang Sayang, Opini oleh Aries Harianto

JEMBER gemuruh. Pro-kontra Sound Horeg (SH) menyeluruh. Masyarakat mengeluh karena gelegar dentumannya membuat genting runtuh. Trending fenomena ini seolah menjadi musuh.

Sound Horeg dan Dilema Politik Bupati Gus Fawait , Opini oleh Fathor Rahman Jm

Sound Horeg dan Dilema Politik Bupati Gus Fawait , Opini oleh Fathor Rahman Jm

ADA bunyi yang lebih pelik daripada dentuman subwoofer di jalanan Jember: gema janji politik yang kembali terdengar ketika pemerintah harus mengambil keputusan. Di tengah polemik sound horeg,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer