Dari Lumbung Melimpah ke Meja Makan yang Nyata, Opini Oleh: Agus Danugroho

Jember adalah salah satu daerah penghasil pangan terbesar di Jawa Timur. Sawah membentang luas, ladang subur, dan hasil panen melimpah. Jika ketahanan pangan hanya dinilai dari jumlah produksi, Jember harusnya sudah masuk daftar kota paling makmur.
Tapi kenyataannya, harga beras tetap naik, akses pangan masih tidak merata, dan yang paling ironis, ada petani yang menanam padi, tapi tidak mampu membeli beras sendiri. Pangan bukan sekadar soal stok di gudang atau laporan panen yang sukses. Pangan harus sampai ke piring masyarakat dengan harga yang wajar. Kalau beras ada, tapi harganya lebih mahal daripada pulsa internet, ya percuma. Kita sering mendengar jargon "Indonesia negara agraris", tapi apakah petani kita sudah benar-benar makmur? Atau mereka masih jadi pihak yang paling sering dirugikan dalam sistem yang katanya pro rakyat ini?
Petani Panen, Tengkulak yang Untung
Petani di Jember bekerja dari pagi sampai sore, badannya legam kena matahari, tangannya kapalan karena cangkul. Tapi siapa yang menentukan harga beras? Bukan mereka. Harga beras naik-turun sesuai pasar, dan yang pegang pasar adalah tengkulak serta spekulan. Ketika panen raya, harga beras jatuh, petani menderita. Ketika stok menipis, harga melonjak, masyarakat yang kewalahan. Yang untung? Tengkulak, pedagang besar, dan segelintir elite yang nyaman duduk di kursi empuk sambil bicara "stabilitas ekonomi".
Padahal, tanpa petani, orang-orang ini juga tidak akan bisa makan. Tapi anehnya, mereka yang paling berjasa justru yang paling sering kena imbas. Ketahanan pangan tanpa kesejahteraan petani hanyalah ilusi. Kalau harga pupuk naik, biaya produksi mahal, dan hasil panen dihargai murah, ya jangan heran kalau anak-anak muda sekarang lebih memilih jualan online daripada jadi petani. Karena di negeri ini, yang kerja keras belum tentu bisa hidup enak.
Stok Ada, Aksesnya yang Masalah
Pemerintah sering bilang stok pangan aman. Tapi aman untuk siapa? Kalau pangan ada, tapi masyarakat tidak bisa menjangkau, itu bukan ketahanan pangan, itu namanya krisis terselubung. Apalagi kalau distribusi pangan lebih mirip bisnis eksklusif, di mana yang bisa beli murah adalah mereka yang punya koneksi, sementara rakyat biasa cuma bisa pasrah menerima harga di pasar. Ketahanan pangan seharusnya tidak hanya soal jumlah, tapi juga soal akses.
Kalau makanan hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang, sementara sebagian lainnya kesulitan, itu bukan keberhasilan, itu ketimpangan.
Jember sebenarnya punya potensi besar untuk menjadi daerah dengan ketahanan pangan yang kuat. Sawah terbentang luas, hasil panen melimpah, dan petani siap bekerja keras. Namun, tanpa kebijakan yang benar-benar berpihak pada petani dan masyarakat, ketahanan pangan hanya akan menjadi wacana yang indah di atas kertas.
Baca Juga: Shin Tae Yong Resmi Menjabat Sebagai Wakil Presiden KFA Korea Selatan, Apa saja tugasnya?
Salah satu masalah utama yang perlu diperbaiki adalah sistem distribusi. Hasil panen dari Jember sering kali lebih banyak dikirim ke luar daerah sebelum kebutuhan lokal terpenuhi. Ini menyebabkan harga di Jember sendiri justru lebih tinggi daripada di tempat lain.
Jika daerah penghasil pangan saja kesulitan mendapatkan harga yang wajar, ada yang perlu dievaluasi dalam tata kelola distribusi.
Ketergantungan petani pada tengkulak masih menjadi persoalan serius. Selama harga jual hasil panen dikendalikan oleh tengkulak, petani tetap berada di posisi yang lemah. Mereka bekerja keras, tetapi keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak lain.
Sistem penjualan langsung harus diperkuat agar petani bisa mendapatkan harga yang lebih layak, misalnya dengan memperkuat koperasi atau menciptakan mekanisme pasar yang lebih adil.
Diversifikasi pangan juga harus menjadi bagian dari solusi. Selama ini, konsumsi masyarakat terlalu bergantung pada beras, padahal Jember juga menghasilkan jagung, ubi, dan berbagai hasil pertanian lain yang bisa menjadi alternatif.
Ketahanan pangan tidak selalu berarti swasembada beras, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mengakses berbagai jenis pangan yang bernilai gizi dan mudah diperoleh.
Yang tak kalah penting adalah jaminan harga yang adil bagi petani. Selama ini, subsidi lebih banyak diberikan kepada industri besar, sementara petani kecil masih kesulitan mendapatkan akses pupuk murah dan harga jual yang menguntungkan.
Tanpa adanya kebijakan yang melindungi petani kecil, sektor pertanian akan semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Jika bertani tidak lagi menguntungkan, siapa yang akan menanam padi di masa depan?
Solusi-solusi ini bukan sekadar teori yang mustahil diwujudkan. Semua bisa dilakukan, asalkan ada kemauan politik dan keseriusan dalam mengelola ketahanan pangan dengan pendekatan yang lebih adil.
Jangan sampai ketahanan pangan hanya menjadi retorika, sementara di lapangan, petani tetap menderita dan masyarakat tetap kesulitan membeli bahan pokok. Jika lumbung pangan penuh tapi piring rakyat tetap kosong, berarti ada yang keliru dalam cara kita mengurus pangan di negeri ini.
Ketahanan Pangan Bukan Sekadar Data, tapi Nyawa
Terlalu sering kita melihat pemerintah berbicara soal ketahanan pangan dalam bentuk angka dan statistik. Tapi apakah angka-angka itu benar-benar mencerminkan kenyataan? Apakah stok beras yang katanya aman benar-benar dirasakan oleh masyarakat?
Apakah petani sudah bisa hidup sejahtera? Atau kita hanya diberi ilusi bahwa semua baik-baik saja, padahal di dapur rakyat biasa, kompor lebih sering mati daripada menyala? Ketahanan pangan seharusnya tidak hanya menjadi jargon politik atau bahan presentasi di seminar.
Ketahanan pangan harus benar-benar terasa di meja makan masyarakat. Jadi, kalau Jember ingin menjadi contoh sukses dalam ketahanan pangan, pastikan pangan yang melimpah itu bisa sampai ke rakyat, bukan cuma ke laporan pemerintah. (*)
*) Penulis adalah mahasiswa Universitas Airlangga dan Peneliti di Center for National Defense and Strategic Studies (CNDSS).



