Pengasuhan Berkelanjutan Berbasis Sinergi Multisektoral di Bondowoso, Opini Oleh A. Mansur

TULISAN ini berangkat dari pandangan bahwa perceraian tidak mengakhiri seluruh hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, putusnya perkawinan justru membuka fase baru tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan, pendidikan, nafkah, kesehatan, rasa aman, relasi emosional, dan keberlanjutan kehidupan anak.

Anak bukan pihak yang memilih terjadinya perceraian, sehingga perubahan struktur keluarga tidak dapat mengurangi hak-hak yang melekat pada dirinya. Karena itu, persoalan pascaperceraian tidak memadai apabila hanya dibaca melalui siapa pemegang hadhanah atau berapa besaran nafkah yang diputus oleh pengadilan. Isu utamanya adalah apakah hak yang ditetapkan secara normatif benar-benar dapat diwujudkan sebagai perlindungan yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari anak.

Kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar yang cukup kuat melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan prinsip kepentingan terbaik anak. Kekuatan norma tersebut belum selalu diikuti oleh mekanisme pelaksanaan yang efektif setelah putusan perceraian.

Dalam beberapa kajian menunjukkan adanya implementation gap antara legal entitlement dan lived protection: hak anak diakui, tetapi pemenuhan nafkah, hubungan dengan kedua orang tua, akses pendidikan dan kesehatan, dukungan psikososial, perlindungan dari kekerasan, serta tindak lanjut ketika orang tua tidak patuh masih dapat terputus.

Kondisi tersebut menggeser kajian dari sekadar law in the books menuju law in action, yaitu bagaimana norma keluarga Islam bekerja melalui institusi, prosedur, dan layanan yang konkret.

Atas dasar itu, tulisan ini menempatkan perlindungan anak pascaperceraian sebagai persoalan sistem yang menghubungkan tanggung jawab keluarga dengan pengadilan agama, pemerintah daerah, layanan sosial, pendidikan, kesehatan, KUA, serta aktor perlindungan anak lainnya. Tujuannya ialah memastikan perceraian mengakhiri perkawinan, tetapi tidak mengakhiri tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan terhadap anak.

Landasan normatifnya dibangun melalui dialog antara Hukum Keluarga Islam, hukum nasional, dan prinsip perlindungan anak. Hadhanah dipahami bukan semata-mata sebagai status siapa yang berhak mengasuh, tetapi sebagai fungsi pemeliharaan yang harus menjaga keberlangsungan hidup dan kemaslahatan anak. Nafaqah al-awlad juga ditempatkan sebagai kewajiban yang tidak terputus karena perceraian.

Konsep maqasid al-shari‘ah memberi orientasi bahwa perlindungan jiwa, keturunan, akal, harta, dan martabat anak harus menjadi ukuran substantif keberhasilan aturan keluarga. Dengan demikian, kesesuaian model tidak hanya dinilai dari formalitas putusan, melainkan dari kemampuannya mencegah mudarat dan menjamin terpenuhinya kebutuhan anak.

Tulisan ini menggunakan prinsip best interests of the child sebagai jembatan antara norma keluarga Islam dan standar perlindungan anak modern. Kepentingan terbaik anak tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diterjemahkan ke indikator operasional yang mempertimbangkan usia, kebutuhan perkembangan, keamanan, keterikatan, kesehatan mental, pendidikan, kondisi ekonomi, serta pandangan anak sesuai tingkat kematangannya.

Pengalaman anak juga penting karena kebijakan pengasuhan yang secara formal tampak adil bagi orang tua belum tentu menghasilkan rasa aman dan stabilitas bagi anak. Prinsip tersebut menjadikan keselamatan dan kesejahteraan anak sebagai standar pengendali ketika terjadi konflik antara hak, tuntutan, atau kepentingan orang dewasa.