‘Celana Dalam’ di Balik Drama Penyadapan, Opini oleh Aries Harianto
NAMANYA saja celana dalam. Orang menyebut CD. Tempatnya tersembunyi. Fungsinya melindungi. Dipandang dekil dan berdaki. Orang tidak menaruh atensi. Bahkan menjauhi sebagai objek diskusi. Begitu juga dengan tragedi penyadapan yang menjadi berita terkini. Sontak geger seantero negeri. Tiap orang berperan seolah penyaji di forum diskusi.
Melansir berita sana-sini. Melontar komentar berbalut emosi. Membagi potongan video hampir setiap hari. Mengekspos parodi AI tak kenal henti hingga utak-atik klenik menjadi warna opini. Semua orang mendadak pengamat. Bertindak seperti ahlinya ahli. Sebagian lagi menghujat. Berpendapat sarat spekulasi, hingga bualan penuh fantasi.
Penyadapan bukanlah hal baru. Terutama dalam ranah politik dan penegakan hukum. Headline penyadapan menjadi nendang karena pelaku di luar nalar banyak orang. Eks-Kapolri dan kroni. Meskipun asas praduga tidak bersalah (Presumption of innocence) harus dijunjung tinggi, tapi cercaan publik tak bisa dipungkiri. Makar, Khianat, Hukum Mati LSP, Tangkap Dalang Penyadapan, Geledah Tembok Ratapan Solo, Pengalihan Isu dan sebagainya. Beragam diksi dan frase mewakili pengadilan rakyat (people’s court). Mengalir deras tidak gampang disumbat.
Tahun 1998 Presiden BJ Habibi pernah disadap. Terjadi saat ngobrol dengan Jaksa Agung Andi Ghalib seputar pemeriksaan hukum terhadap Presiden Soeharto. Pelaku penyadap tidak pernah terungkap. Sampai sekarang. Menguap begitu saja. Hal serupa juga dialami Presiden SBY. Selama 15 hari disadap oleh Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate). Bahkan ilegal access semacam ini juga terjadi sebelum beliau Presiden. Tepatnya saat menjabat sebagai Kepala Staf Teritorial TNI 1998 – 1999.
Lakon penyadapan kini lebih dramatis. Terjadi antar-elite dalam satu rezim. Warganet menggugat. Para pihak berserapah. Sementara pengamat berpetuah : Pentas Immoral di Altar Internasional. Drama penyadapan tidak saja soal etis. Tidak cukup mengatakan sebatas Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigheid) elitis. Saling sikat berebut pengaruh melahirkan kisah culas. Menambah deposit historis luruhnya integritas.
‘Celana Dalam’
Terdapat beragam isu strategis yang lepas dari pengamatan publik. Ketika tiba waktu proses pemeriksaan di meja hijau kelak : Apakah peradilan dilakukan terbuka dan dibuka untuk umum? Jika hal itu harus dilakukan, apakah pengadilan memperdengarkan materi penyadapan? Di sinilah urgensi ’celana dalam’ itu menjadi persoalan. Disebutkan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman – Pasal 13, bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali UU menentukan lain.
Bahkan koridor terbuka untuk umum menjadi legacy keabsahan putusan pengadilan. Komitmen pengaturan ini juga dipertegas pada Pasal 202 ayat 2 KUHAP. Sidang pengadilan terbuka untuk umum dimaksudkan sebagai wujud transparansi peradilan jujur. Di buka ruang agar publik bisa melakukan kontrol penegakan hukum.
Tentu saja pengaturan ini tidak absolut. Terdapat pengecualian yang menggugurkan persidangan terbuka untuk umum, jika menyangkut perkara tertentu termasuk rahasia negara, militer dan keselamatan negara. Hakim memiliki otoritas menentukan. Problemnya, ketika majelis hakim memutus sidang terbuka untuk umum dan memutar materi hasil sadap, maka publik menjadi tahu behind the scenes perilaku elit dalam menakhodai negeri ini.
Persidangan akan menggeret pemerintahan di tepi jurang. Aurat percakapan menjadi terang benderang. Dengan daya kritisnya publik akan menangkap makna tersurat dan tersirat lalulintas pesan para pihak. Terutama jika materi pembicaraan itu terkait dengan privat hidden agenda yang haram untuk di-publish.
