Harus Seriusi Pembahasan Raperda PMI, Banyak Kepentingan yang Dikesampingkan


"Peran dan partisipasi publik itu harus dibuka. Tapi, bukan berarti menggantikan peran pemerintah. Kami tidak ingin Raperda PMI ini ketika disahkan nanti malah jadi macan kertas."
BAMBANG TEGUH KARYANTO
Project Officer Migrant Care Jember
HALOJEMBER.COM - Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Jember sejauh ini masih bergulir di Bapemperda DPRD dan Tim Propemperda Pemkab.
Meski belum diketahui progresnya sejauh mana, banyak pihak berharap Raperda PMI bisa menjadi alternatif terhadap permasalahan PMI yang langganan terjadi di Jember.
Project Officer Migrant Care Jember Bambang Teguh Karyanto mengaku telah mempelajari draf raperda tersebut. Menurut dia, banyak hal yang seharusnya ada dalam tata kelola migrasi, justru kurang begitu muncul dan malah dikesampingkan.
"Kami harus men-disclaimer, dokumen Raperda PMI itu masih jauh dari harapan kami. Saat bicara soal tata migrasi yang aman, adil, inklusif, dan berbasis pada gender equality, disability, dan social inclusion," kata Bambang saat ditemui, Jumat (24/5) lalu.
Bambang menyindir terkait tantangan dalam tata kelola migrasi hari ini tidak hanya terpaku pada kasuistik saja, seperti pada draf raperda.
Sebab, menurut dia, hal itu hanya menghabiskan energi, melelahkan, dan tidak memberikan efek jera terhadap para penyalur PMI ilegal yang masih aktif melakukan praktik perdagangan orang.
"Kalau mau membangun tata kelola migrasi yang inklusif, maka gunakan modal sosial yang sudah ada. Kami sudah membuat inisiatif 7 Desbumi di Jember untuk membangun tata kelola yang inklusif. Nah, inisiatif lokal ini sangat memungkinkan direplikasi dan diadopsi oleh pemda. Tinggal good will pemerintah saja," jelasnya.
Dia juga menyarankan agar pembahasan draf Raperda PMI juga menyertakan dukungan anggaran saat disahkan nanti. Selain itu, melibatkan partisipasi publik, terutama NGO atau lembaga yang concern melakukan pendampingan serta advokasi untuk PMI.
"Peran dan partisipasi publik itu harus dibuka. Tapi, bukan berarti menggantikan peran pemerintah. Karena, kalau pemerintah sendiri, tentu tidak akan bisa. Dan kami juga tidak ingin raperda ini ketika disahkan nanti malah jadi macan kertas," bebernya.
Bambang melalui Migrant Care sempat bertemu dan berdiskusi dengan Bagian Hukum Pemkab Jember perihal rancangan Raperda PMI.
Dia mengaku diminta untuk mengirimkan pandangannya terkait tata kelola migrasi, seperti yang diharapkannya.
Meski menjadi salah satu inisiator raperda itu, Migran Care tak dilibatkan dalam penyusunan naskah raperda.
"Kami cuma diberikan ruang dialog dan diberikan kesempatan memberikan pandangan kami terkait tata kelola migrasi dalam bentuk dokumen, nantinya," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Alfian Andri Wijaya sempat mengutarakan bahwa dewan memang belum memulai pembahasan raperda tersebut.
Alfian juga tak bisa memastikan kapan raperda itu akan mulai dibahas. Sebab, ada belasan raperda rutin dan usulan yang juga menunggu waktu untuk dibahas bersamaan.
"Pembahasan Raperda PMI sejauh ini belum dimulai. Kalau judulnya itu sudah diterima dan disetujui masuk ke Propemperda 2024 ini," katanya ketika dikonfirmasi, beberapa pekan lalu. (mau/c2/dwi)



