SUMBERSARI, Halo Jember – Mulai Besok, pelajar di Jember belajar daring dan pegawai Pemkab WFH selama Krisis BBM.
Krisis BBM yang melanda Kabupaten Jember membuat Bupati Muhammad Fawait mengambil keputusan cepat dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) yang akan mulai berlaku besok.
Langkah ini diambil setelah melalui koordinasi intensif bersama Ketua DPRD, Penjabat Sekda, para asisten, staf ahli, dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Jember.
“Saya tadi koordinasi internal dengan ketua DPRD, kemudian saya teruskan dengan PJ Sekda, dengan para asisten, para staf ahli, para kepala OPD. Maka kami memutuskan untuk mengeluarkan SE atau surat edaran dengan harapan bisa meringankan sedikit beban masyarakat Jember,” ujar Bupati Fawait usai rapat di Lobi DPRD, Senin malam (28/7/2025).
Ada dua poin penting yang disampaikan pada press release tersebut.
Pelajar Belajar Daring
Pertama, pelaksanaan pembelajaran daring bagi seluruh pelajar di bawah naungan Pemkab Jember.
Kebijakan ini berlaku mulai Selasa (29/7/2025) hingga situasi BBM kembali stabil.
“Mulai besok sampai kondisi normal kembali, para pelajar di Kabupaten Jember boleh mengikuti pelajaran secara daring atau secara online dari rumahnya masing-masing,” jelasnya.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi mobilitas warga di pagi hari saat biasanya terjadi peningkatan konsumsi BBM. Sebab banyaknya orang yang menggunakan kendaraan untuk mengantar anak sekolah.
Baca Juga: Daftar SPBU di Jember yang Masih Tersedia Stok BBM, di Jalan Ahmad Yani Sudah Terisi
Pegawai WFH
Tak hanya pelajar, Bupati Fawait juga memberikan instruksi agar pegawai Pemkab Jember yang tidak menangani layanan langsung kepada masyarakat bisa bekerja dari rumah atau work from home (WFA) maupun work from anywhere (WFA).
“Pegawai-pegawai pemkab yang tidak langsung pelayanannya menyentuh kepada pelayanan masyarakat juga akan kami berikan kesempatan sampai kondisi kembali pulih, BBM kembali pulih untuk bekerja dari rumah atau WFA,” terang Gus Fawait.
Pengaturan teknis kebijakan WFH dan pembelajaran daring ini akan ditangani lebih lanjut oleh PJ Sekda bersama organisasi perangkat daerah terkait, dengan dukungan para asisten dan staf ahli agar pelaksanaannya tetap berjalan efektif.*
Editor : Sidkin