MUSYAWARAH Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Jember yang digelar di Aula Prajamukti Pemkab Jember (Sabtu, 27/06/2026) menjadi tantangan para pengurusnya dalam menjawab sejumlah problematika yang ada di wilayah Kabupaten Jember dan kawasan Tapal Kuda (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan).
Tantangan yang harus ditindaklanjuti ini dikukuhkan dalam tema besar musda, yakni, “Memperkuat Peran ICMI dalam Mengakselerasi Jember sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan Berkelanjutan di Wilayah Tapal Kuda”. Salah satu tantangan itu diungkapkan dalam orasi Ilmiah Prof. Dr Dwi Cahyono, M.Si., Akt, Guru Besar Akuntansi Keperilakuan Universitas Muhammadiyah Jember. Ia yang mengajukan sebuah tesis kritis, yaitu “Jember memiliki surplus modal intelektual, modal sosial, dan modal ekonomi. Namun, surplus itu belum sepenuhnya terkonversi menjadi output pembangunan yang optimal. Karena itu, ICMI perlu hadir sebagai simpul orkestrasi yang mengubah pengetahuan menjadi kebijakan, gagasan menjadi gerakan, dan potensi menjadi kemajuan berkelanjutan”.
Tesis ini tentu saja didukung dengan sejumlah argumentasi akademis. Pertama, fenomena paradoks intelektual, di mana Jember memiliki banyak perguruan tinggi dan pesantren, tetapi modal intelektual belum sepenuhnya menjadi daya ungkit pembangunan. “Jember memiliki surplus intelektual, tetapi belum sepenuhnya optimal,” demikian tegas Prof Dwi dalam orasi ilmiahnya.
Kedua, paradoks hilirisasi di mana beraneka ragam komoditas produktif dan berkelas, seperti tembakau, kopi, kakao, dan edamame yang menjadi salah satu sumber daya alam potensial di Kabupaten Jember masih banyak dijual sebagai bahan mentah saja. Tentu saja, komoditas lainnya, seperti sumber daya pertanian dan perkebunan menjadi salah satu potensi yang dinamis untuk terus dikembangkan.
Ketiga, produktivitas tenaga kerja, yang mengungkapkan fenomena banyak tenaga kerja terserap di sektor berproduktivitas rendah sehingga pertumbuhan dan ekonomi belum maksimal dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan data BPS yang mencatat penduduk miskin di Kabupaten Jember masih berada pada angka 216,76 ribu jiwa.
“Di sinilah letak paradoksnya; Jember adalah kota dengan puluhan perguruan tinggi, namun besarnya institusi pendidikan belum mampu secara otomatis mengentaskan kemiskinan. Hal ini menegaskan urgensi peran cendekiawan, khususnya melalui wadah ICMI, untuk menjembatani jurang antara riset akademis dengan hilirasasi nyata di sektor pertanian dan perkebunan rakyat,” telaah kritis Prof Dwi.
Fenomena paradoks berupa angka kemiskinan ini juga simetri dengan problem keluarga di Kabupaten Jember yang menuai masalah serius. Indikasinya, dapat dilacak dari angka perceraian di Kabupaten Jember melonjak. Pengadilan Agama (PA) Jember mencatat sebanyak 2.211 perkara perceraian masuk sepanjang Januari hingga akhir Mei 2026. Sebagaimana dilaporkan media detik.com (19/06/26) Humas PA Jember Anwar mengatakan tingginya angka perceraian dalam lima bulan terakhir ini didominasi oleh cerai gugat dari pihak istri yang dipicu oleh faktor ekonomi. Menurutnya, banyak suami yang bekerja serabutan sehingga kesulitan memberikan nafkah yang layak.
"Rata-rata itu 99 persen lah ya. Itu rata-rata ekonomi nafkah. Karena pihak suami itu tidak punya pekerjaan tetap," kata Humas PA Jember Anwar. Tentu, ribuan perkara perceraian yang didominasi penyebabnya masalah ekonomi ini tidak bisa dipandang sepele mengingat keluarga menjadi simbol peradaban masyarakat sekaligus cermin sebagian dari realitas sosial yang problematik.
Padahal, dalam perspektif Prof. Dwi Cahyono, Jember merupakan lanskap sosial yang unik. Di mana menara kampus berdiri berdampingan dengan kubah pesantren, menciptakan ruang perjumpaan yang harmonis antara ilmu dan iman. Dengan keberadaan 773 pesantren di mana 586 diantaranya terverifikasi secara resmi, Jember menjadi titik temu antara kaum intelektual dan kaum sarungan. Di sini dialog antara dosen dan kiai, serta interaksi antara mahasiswa dan santri, membentuk ekosistem dinamis yang melibatkan petani, pelaku UMKM, hingga tokoh agama dalam satu napas perjuangan sosial yang kaya akan nilai tradisi sekaligus terbuka terhadap modernitas.
Hanya saja, menurut Prof. Dwi Cahyono, dibalik kemegahan predikat kota pendidikan dan pusat spiritual, kita masih dihadapkan pada paradoks pembangunan yang menuntut jawaban nyata. Melimpahnya lembaga pendidikan dan kekayaan komoditas alam belum sepenuhnya bertransformasi menjadi daya ungkit kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat. “Kita harus berani bertanya secara kritis: mengapa potensi intelektual yang masif ini belum mampu menjadi mesin utama hilirisasi ekonomi, dan mengapa riset serta pengetahuan yang lahir dari rahim akademis belum sepenuhnya hadir sebagai solusi konkret atas persoalan kemiskinan di akar rumput,” demikian penegasan Prof Dwi dengan mengungkap data-data.
Dalam orasi ilmiah pada Musda ICMI Jember tersebut, Prof Dwi memberikan gagasan agar transformasi Jember menjadi kota pendidikan yang inklusif harus melampaui sekadar seremoni percetakan sarjana. Kita perlu membangun sebuah ekosistem integratif di mana inovasi teknologi dari kampus dan kearifan lokal pesantren menyatu untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara menyeluruh.
ICMI Menjaring Kekuatan dalam Perubahan Sosial
Penulis sepakat dengan pandangan Prof. Dwi yang memosisikan ICMI hari ini berada pad titik refleksi penting. ICMI dapat memilih menjadi organisasi yang hadir dalam forum-forum seremonial, atau menjadi organisasi yang kehadirannya ditunggu karena gagasan, keberanian moral, dan kontribusi nyatanya. Sebagai organisasi cendekiawan muslim, ICMI tidak boleh berhenti sebagai ruang silaturahmi biasa. Silaturahmi penting, tetapi silaturahmi harus melahirkan kerja.
ICMI tidak cukup menjadi forum inspirasi. Model Peran ICMI 4 K yang ditawarkan Prof Dwi perlu diapresiasi dan ditindaklanjuti, yakni a) Konversi, mengubah pengetahuan menjadi rekomendasi dan policy brief; b) Koneksi, menghubungkan kampus, pesantren, pemerintah, UMKM, dunia usaha, komunikasi, media; c) Kontribusi, menghasilkan pelatihan, pendampingan, riset terapan, beasiswa, dan pengabdian; d) Kawal, ikut mengawal kebijakan publik berbasis data, etika, akal sehat, dan kepentingan masyarakat.
Model Peran ICMI 4 K ini juga perlu dikawal dengan strategi KHAS, yakni a) Kolaborasi aktif antar anggota ICMI se-Indonesia untuk memperkuat kompetensi SDM yang dibutuhkan di berbagai daerah yang membutuhkan, termasuk Jember; b) Harmoni, membangun hubungan harmonis diantara SDM yang ada, baik intelektual, pesantren, pemerintah, dan kalangan penggerak ekonomi/UMKM sebagai kekuatan perubahan sosial; c) Adaptasi teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi jaringan ICMI yang solid dan respon cepat terhadap beragam problematika sosial; d) Sinergi dengan berbagai pihak di luar ICMI untuk memperkuat relasi agar Model 4 K tersebut dapat dicapai.
*) Penulis adalah Kapus Informasi Data & PMB LPM UIN KHAS Jember, Pengurus ICMI Orda Jember.
Editor : Sidkin